Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SANGKEP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan Politea : Jurnal Politik Islam
Ihsan Hamid
UIN Mataram
Religion Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Urgensitas Masyarakat Madani Civil Society dalam Mengurai Problematika Sosial: Suatu Tinjauan Terhadap Varian Konflik di Lombok Ihsan Hamid
SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan Vol. 2 No. 1 (2019): Filantropi Islam, Resolusi Konflik, civil society dan Kearifan Lokal di Indones
Publisher : Asosiasi Sosiologi Agama Indonesia (ASAGI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.326 KB) | DOI: 10.20414/sangkep.v2i1.932

Abstract

Civil society movement post Reformation gained momentum, it is marked by a growing number of emerging elements of civil society itself with various forms of movement and activities performed. The dynamics of this at once indicates that the process of Westernization of the nation of Indonesia, because of the progress of the process therein, of course, involve the participation of the public good in giving control of the Government as well as the active participation in the effort of maintaining the harmony node civic social dam in an attempt tomecegah the conflict and remained consistent in providing solutions to the issues facing the nation. On that basis then the existence of a civil society necessary existence. For it was at least the civil society movementcan be manifested into some kind of social movements. The first symbolic resistance, which includes various indirect actions to control the domination of the country. Secondly, pragmatic resistance that wasconducted as a direct reaction against the wisdom of the Government or the system of socio-economic-political progress, including in this case be a solution for all social problems. Third, the symbolic resistance-which isa pragmatic action directly or indirectly to the creation of socio-political situation that demands better especially young wong and also demanded a reduction in State control against the various areas of life the community.
URGENSITAS UU NO. 32 TAHUN 2004 TERHADAP PILKADA SERTA IMPLIKASINYA DALAM PERUBAHAN SOSIAL KEMASYARAKATAN (Tinjauan Terhadap Pilkada NTB Tahun 2008) Ihsan Hamid
Politea : Jurnal Politik Islam Vol. 1 No. 2 (2018): Juli - Desember
Publisher : UIN Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.797 KB) | DOI: 10.20414/politea.v1i2.820

Abstract

Artikel ini berusaha memotret perjalanan penerapan otonomi daerah di Indonesia yang telah beberapa kali mengalami perubahan, yang dipengaruhi oleh situasi perpolitikan nasional dalam rangka melakukan pemerataan kemakmuran masyarakat di Indonesia. Dilihat dari perubahan sistem otonomi daerah yang diberlakukan, perubahan yang sangat prinsip dan mendasar terjadi pada tahun 2004, saat diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang memberikan kewenangan cukup besar terhadap daerah sekaligus menandakan hubungan pusat dan daerah dilakukan dengan pola desentralisasi, termasuk salah satu point penting yang menjadi amanah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut adalah sistim pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat yang sebelumnya dilakukan oleh DPRD provinsi untuk pemilihan Gubernur dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati/Walikota. Perubahan sistim pemilihan kepala daerah yang mendasar ini tentu menimbulkan dinamika baru ditengah sosial kemasyarakatan. Salah satunya, sangat rawan terjadinya gesekan dan konflik sosial dimasyarakat akibat adanya kompetisi ketat antar pendukung masing-masing calon yang melibatkan banyak masa. Hal ini kemudian memunculkan berbagai implikasi dan dinamika sosial kemasyarkatan yang menarik untuk dikaji dan ditelaah lebih lanjut.
Co-Authors