Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Adigama Indonesian Notary
Novia Gunawan
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH DALAM HAL TERJADI GUGATAN OLEH PIHAK LAIN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1820 K/PDT/2017) Novia Gunawan; Endang Pandamdari
Jurnal Hukum Adigama Vol 2, No 1 (2019): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/adigama.v2i1.5265

Abstract

Land is the surface of the earth that has various kinds of rights, one of which is land ownership rights. Land rights are rights granted by the State so that they can be granted by Indonesian citizens by way of land registration. Land registration is carried out to provide legal certainty and protection for every landowner. Although a land registration application has been made, when the petition is still submitted to a land dispute, such as an overlapping certificate, or a counterfeit certificate. Supreme Court Decision No. 1820 K / Pdt / 2017, namely the issuance of two certificates of ownership on the same land. By looking at the buying and selling procedures carried out by the parties to the Decision of the Supreme Court No. 1820 / K / Pdt / 2017, the sale and purchase has been validly carried out between the parties, then guarantees the law for Yuni and others who make the same policy only by submitting a claim to the district court where the land is located, and also as the land owner from payment of land proposal before buying and transferring land disputes by checking land certificates to the National Land Agency.
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Yang Kehilangan Hak Akibat Jual Beli Atas Tanah Yang Pernah Menjadi Objek Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 658 Pk/Pdt/2017) Novia Gunawan; Tjempaka .
Indonesian Notary Vol 3, No 2 (2021): Indonesian Notary
Publisher : Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.719 KB)

Abstract

Tanah merupakan kewenangan Negara untuk mengatur pemberian dan penggunaan tanah kepada masyarakat agar tanah dimanfaatkan bagi pencapaian yang sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat dengan tuntutan kepastian hukum serta perlindungan hukum antar masyarakat. Meskipun kebijaksanaan mengenai kemanfaatan tanah yang diatur oleh negara ada tetap saja dalam realitanya sering terjadinya ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum. Seperti contoh kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 PK/Pdt/2017 yaitu terbitnya 2 (dua) sertipikat atas tanah yang sama dengan hak yang berbeda, Dirman Pardosi dengan Hak Guna Bangunan dan John dengan Hak Milik-nya yang ternyata tanah milik John Tandiari sedang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pembeli tanah yang kehilangan hak akibat jual beli atas tanah yang pernah menjadi objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara? Bagaimana bentuk tanggung jawab PPAT terhadap akta jual beli yang dibuat antara Bacce dengan Gunadi Yauw dan Gunadi Yauw dengan John Tandiari? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode hukum normatif dan menggunakan wawancara sebagai data penunjang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hukum akan didapatkan jika pembeli tanah dapat membuktikan hak mereka di Pengadilan kemudian jika penjual memberikan biaya ganti rugi serta mengembalikan uang transaksi pembelian objek jual beli tanah 100% (seratus persen) kepada pembeli yang dinyatakan harus mengembalikan tanah kepada pemilik atas nama yang memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan PPAT bertanggung jawab hanya pada akta jual beli yang dibuat antara Gunadi Yauw dan John Tandiari karena dibuat secara sadar baik secara pribadi maupun bersama-sama bahwa tanah sedang dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci: Jual Beli Tanah, Objek Sengketa PTUN, Hak Atas Tanah
Co-Authors Endang Pandamdari Tjempaka .