Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nazharat: Jurnal Kebudayaan Jurnal Pendidikan dan Konseling Hukum dan Demokrasi (HD)
Tiara Maharani
Universitas Jambi
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Pendekatan Saintifik Pada Pembelajaran Tema 2 Selalu Berhemat Energi Di Kelas IV SDN 211/IV Kota Jambi Fitha Chaerunisa; Rizqi Alif Ifsyaussalam; Tiara Maharani; Syahrial Syahrial; Silvina Noviyanti
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 3 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.128 KB) | DOI: 10.31004/jpdk.v4i3.4334

Abstract

Pendekatan saintfik merupakan pendekatan yang harus diterapkan pada kurikulum 2013. Terdapat 5 langkah pendekatan saintifik yaitu, mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. Setiap guru mempunyai cara yang berbeda dalam mengimplementasikan 5 langkah tersebut. Guru kelas memiliki cara yang unik saat mengimplementasikan langkah-langkah tersebut. Selain itu guru telah menggunakan penilaian autentik untuk menilai proses belajar peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi pendekatan saintifik pada pembelajaran tema 2 selalu berhemat energi di kelas IV SD Negeri 211/IV Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini di SD Negeri 211/IV Kota Jambi. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah guru telah melaksanakan sebelas indikator yang ada pada pendekatan saintifik dan melakukan kelima langkah pendekatan saintik.
MENGENAL SEJARAH ORANG KAYO HITAM Tiara Maharani
Nazharat: Jurnal Kebudayaan Vol. 29 No. 1 (2023): NAZHARAT: Jurnal Kebudayaan
Publisher : Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/nazharat.v29i1.97

Abstract

Cerita rakyat pada masa lampau dianggap sebagai media ampuh untuk mengajarkan nilai-nilai positif dalam kehidupan karena memang cerita rakyat yang disampaikan para tetua dari satu generasi ke generasi saat itu sarat akan penggambaran hal-hal hebat atau luar biasa yang pernah ada atau hidup di negeri Jambi. Salah satu cerita rakyat yang begitu melegenda di negeri Jambi adalah legenda Orang Kayo Hitam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data non numerik, seperti kata-kata, gambar, dan suara, untuk memahami fenomena sosial yang kompleks. Penelitian kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, persepsi, nilai dan praktek dari partisipan penelitian dalam suatu konteks tertentu. Rangkayo Hitam merupakan seorang Raja Melayu Jambi yang sangat pemberani dan sakti, saat pemerintahan kerajaan dibawah kepemimpinan kakaknya Rangkayo Pingai, Rangkayo Hitam pernah mencegat upeti yang dikirimkan kakaknya kepada kerajaan Mataram yang waktu itu Kerajaan Melayu Jambi merupakan daerah jajahan kerajaan Mataram. Upeti itu berhasil digagalkan oleh Rangkayo Hitam, karena beliau berpendapat bahwa Kerajaan Melayu Jambi merupakan Kerajaan yang berdaulat dan tidak tunduk kepada Kerajaan manapun. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui struktur dan nilai - nilai budaya yang terdapat di dalam legenda Orang Kayo Hitam. Dari hasil penelitian diketahui bahwa legenda Orang Kayo Hitam memiliki bengitu banyak sejarah yang terkandung dari kelahiran orang kayo hitam sampai makam orang kayo hitam.
Urgensi Reformulasi Sanksi Pidana bagi Korporasi dalam Perkara Pencucian Uang dan Perampasan Aset Tiara Maharani; Dheny Wahyudi; Adjie Pramana Sukma; Nindi Zumailia Lubis; Nadila Aprilia
Jurnal Hukum dan Demokrasi (JHD) Vol 26 No 2 (2026): Hukum dan Demokrasi (HD)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof Gayus Lumbuun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61234/hd.v26i2.144

Abstract

Money laundering conducted through corporate vehicles has become an increasingly dominant modality in contemporary economic crime, as the legal personality of a corporation facilitates the concealment of the origin of criminal proceeds while simultaneously complicating asset recovery. Indonesian positive law Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering and Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, which has been in effect since 2 January 2026 both construct the corporation as a subject capable of bearing criminal liability. The difficulty lies in the fact that the available sanctions, still oriented primarily toward criminal fines as the principal penalty, have not adequately addressed the need for effective asset recovery, particularly once the proceeds of crime have been transferred to a beneficial owner or to third parties outside the corporation's formal structure. This article analyses the construction of corporate criminal sanctions in money-laundering cases, identifies their weaknesses from the standpoint of asset-recovery effectiveness, and formulates a proportionate and just reformulation of those sanctions. The research employs normative legal methods, using statutory, conceptual, and limited comparative approaches. The findings show that the disharmony between the corporate sentencing regime under Law Number 8 of 2010 and the Criminal Code deprives the fine of its deterrent value, since it does not automatically strip the illegal gains still enjoyed by the corporation or its beneficial owner. The article proposes a reformulation combining a fine proportionate to the value of criminal proceeds, mandatory disgorgement of the benefit obtained from the offence, a complementary non-conviction based asset forfeiture track, and corporate probation as a more proportionate alternative to dissolution, all while preserving protection for bona fide third parties and the principle of due process of law.
Co-Authors Adjie Pramana Sukma Dheny Wahyudi Fitha Chaerunisa Nadila Aprilia Nindi Zumailia Lubis Rizqi Alif Ifsyaussalam Silvina Noviyanti Syahrial, Syahrial