Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN LEASING TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT Triwanto Triwanto
RESEARCH FAIR UNISRI Vol. 3 No. 1 (2019): RESEARCH FAIR UNISRI
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (331.742 KB) | DOI: 10.33061/rsfu.v3i1.2595

Abstract

Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebenarnya telah cukup melindungi konsumen, tetapi dalam kenyataan praktek yang terjadi perusahaan leasing atau lembaga pembiayaan masih mencantumkan klausula yang merugikan konsumen dalam perjanjian pembiayaan. Pencantuman klausula baku dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor melalui lembaga leasing yang isi nya merugikan konsumen telah dilarang secara tegas, bahkan dalam UU Perlindungan Konsumen terdapat ancaman pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Tetapi dalam praktek perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor melalui leasing masih mencantumkan klausula baku yang memberikan keleluasaan bertindak bagi kreditur ketika terjadi masalah dalam pembayaran angsuran. Masyarakat sebagai konsumen harus menjadi konsumen yang cerdas dan teliti dalam melakukan transaksi pembelian kendaraan bermotor dengan cara angsuran melalui lembaga leasing. Sedangkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan harus ditindak tegasKata kunci : konsumen, perlindungan, klausula baku
SOSIALISASI TENTANG PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL YANG CERDAS DAN BERETIKA Triwanto Triwanto; Esti Aryani
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 1a (2020): Adi Widya Special Edition
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v4i1a.3878

Abstract

Penggunaan media sosial dewasa ini tidak dapat dibendung lagi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tidak dapat dipungkiri media sosial juga banyak digunakan oleh kaum ibu. Penggunaan media sosial secara bijak akan sangat bermanfaat bagi penggunanya. Oleh karena itu kepada masyarakat perlu diberikan pengetahuan bahwa penggunaan media sosial yang keliru dapat berakibat yang merugikan bahkan dapat berurusan dengan hukum.Kata kunci       :           media sosial, etika, hukum 
HAK-HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Triwanto Triwanto; Esti Aryani; Gilang Brian
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 2 (2020): ADIWIDYA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v4i2.4008

Abstract

AbstrakKeharmonisan keluarga tentulah menjadi dambaan dan harapan setiap keluarga. Namun apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya yaitu UU No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga. Agar upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terwujud diperlukan kerjasama yang sinergis antara Lembaga penegak hukum dan Lembaga-lembaga lain yang bertugas memberikan perlindungan. Peran serta masyarakat dan kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya juga merupakan hal yang penting. Oleh karena itu kepada masyarakat dan para mahasiswa perlu diberikan bekal pengetahuan mengenai perlindungan hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga.            Kata kunci       :           korban, perlindungan, kekerasan, rumah tangga
Legal Review of the Execution of Mortgage Rights on Land : (Study of Constitutional Court Decision Number 10/PUU-XIX/2021) Triwanto Triwanto; Puspaningrum Puspaningrum; Dita Permata Sari
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v2i4.2598

Abstract

The execution of mortgage rights on land is a crucial element in the property security legal system in Indonesia, which allows creditors to obtain debt repayment if the debtor defaults. However, the implementation of parate executie as a non-litigious mechanism based on Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights has sparked constitutional debates, particularly regarding the debtor's right to fair legal protection. This study analyzes the legal considerations of the Constitutional Court in Decision No. 10/PUU-XIX/2021, which rejected the constitutional review of the mortgage execution norms, and evaluates the legal execution procedures post-decision. Using the normative legal research method, this article examines the approach of contractual freedom, the principle of justice, and the protection of property rights in the context of creditor-debtor relationships. The study results show that the Court views parate executie as constitutionally valid, as long as it is carried out with the principles of transparency, proportionality, and the availability of legal recourse for the debtor. Therefore, legal protection within the mortgage system is not eliminated, but must be implemented through accountable and just practices. These findings provide an important normative basis for policymakers and economic actors in ensuring that the execution of guarantees runs effectively while still upholding the constitutional rights of the parties involved.
Notary Responsibility for Legally Defective Deeds: Analysis of the Principle of Due Diligence in the Performance of Public Official Duties Triwanto Triwanto; Alya Maya Khonsa Rahayu; FX. Hastowo Broto Laksito; Lintang Cahya Primadani
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2026): Januari: Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v3i1.2822

Abstract

This article comprehensively discusses the responsibility of notary for legally defective deeds, with an emphasis on the application of the principle of prudence as the foundation of the notary profession's professionalism and integrity. This research uses a normative legal method with a legislative, conceptual, and case approach to analyze the relationship between notary negligence and the resulting civil liability consequences. The study results indicate that the principle of prudence plays a central role in determining the limits of a notary's legal liability, as any negligent action in verifying identity, document validity, or the substance of the deed can cause legal harm to the parties. Conversely, if the notary can prove that their actions were in accordance with legal procedures and professional ethical standards, they can be absolved of civil liability claims. Additionally, this research also highlights the importance of applying the principle of due diligence in the context of the digitalization of notarial services, which demands stricter verification and authentication. Thus, the principle of prudence not only serves as a legal principle but also as a moral foundation that guaranties justice, certainty, and legal protection for society, as well as upholding the dignity of the notarial profession.