Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Research Fair Unisri
Rostamaji Korniawan
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
PROSES NEGOSIASI PEMERINTAH INDONESIA DI DALAM RENCANA KEBIJAKAN PAJAK E-COMMERCE: ANALISA KOMPARATIF Rostamaji Korniawan
RESEARCH FAIR UNISRI Vol. 3 No. 1 (2019): RESEARCH FAIR UNISRI
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.461 KB) | DOI: 10.33061/rsfu.v3i1.2614

Abstract

Kebijakan pajak e-commerce merupakan rencana kebijakan pemerintah yang masih menjadi bahan diskusi pemerintah pada awal tahun 2018. Proses negosiasi dikeluarkannya regulasi tarif pajak e-commerce ini pun berjalan tidak mulus. Pemerintah tampak masih belum siap memutuskan kebijakan ini bagi publik, karena kebijakan ini dapat mempengaruhi kesinambungan produktivitas sektor ekonomi digital yang berkembang saat ini. Oleh karena itu, kajian ini mencoba melihat seberapa jauh proses negosiasi yang dilakukan pemerintah di dalam mengeluarkan kebijakan pajak e-commerce. Kajian penelaahan proses negosiasi kebijakan pajak e-commerce bertujuan membangun perspektif publik terhadap keseimbangan transformasi ekonomi di era revolusi industri 4.0 saat ini. Kajian ini disusun dengan pendekatan literatur review dengan obyek pengamatan dari tahun 2017 sampai dengan pertengahan tahun 2018. Analisa perbandingan proses negosiasi pajak e-commerce di negara-negara Eropa menjadi masukan bagi peneliti di dalam melihat keseriusan ekonomi dunia di dalam melihat potensi perpajakan e-commerce. Hasil kajian memperlihatkan bahwa proses negosiasi pengenaan tarif pajak e-commerce tampaknya masih belum optimal dilakukan pemerintah. Demikian pula dengan negara-negara di dunia yang juga belum menemukan titik keseimbangan mengeluarkan kebijakan perpajakan yang bermanfaat secara mutual untuk kepentingan bersama.
Co-Authors