RISMAR HENDI NIM. E01111059
fisip

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI DESA SELEMAM KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT KABUPATEN NATUNA RISMAR HENDI NIM. E01111059
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i4.1344

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah  untuk mendiskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses Implementasi Program RS-RTLH (Rehaabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni) di Desa Selemam Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna. Permasalahan dalam penelitian ini adalah minimnya dana yang dialokasikan bagi masyarakat miskin dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, kurangnya pengawasan yang dilakukan Pemerintah dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, mekanisme penyaluran dana rehabilitasi rumah tidak layak huni yang cukup rumit.Peneliti menggunakan teori Purwanto dan Sulistyastuti yang menyebutkan terdapat enam faktor prose Implementasi  yakni Kualitas kebijakan, Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran), Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan, Kapasitas implementor, Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, Kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi, dan politik dimana kebijakan diimplementasikan. Penelitin ini menggunakan metode deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil implementasi program rehabilitasi rumah tidk layak huni di desa selemam kabupaten natuna belum optimal. Hal ini ditunjukan dengan belum adanya tolak ukur yang pasti tentang kriteria rumah yang akan direhabilitasi, selain itu anggaran yang disediakan untuk merehabilitasi rumah masih sangat minim sehingga rehabilitasi rumah tidak layak huni tidak bisa dilakukan dengan optimal. Saran dari hasil penelitian ini Pemerintah Kabupaten Natuna (dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja) perlu memperjelas ketentuan mengenai kriteria rumah tidak layak huni sebagai sasaran pelaksanaan Program RS-RTLH dalam rangka menciptakan pelaksanaan program. Pemerintah Kabupaten Natuna perlu meningkatkan alokasi dana bantuan guna mendukung Pelaksanaan Program Rehablitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni agar dapat mencapai tujuan dan sasaran secara optimal dalam rangka penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin. Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Rehabilitasi Sosial, RTLH