<![CDATA[Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Permasalahan BPJS Kesehatan ini menarik untuk diteliti, mengingat rendahnya partisipasi masyarakat dalam program BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kajian implementasi kebijakan pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ini mencakup empat variabel yang mengalami masalah dalam sosialisasi dan layanan kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami tentang kebijakan BPJS Kesehatan. Pada aspek komunikasi, kurangnya kejelasan dari kebijakan BPJS Kesehatan menyebabkan masyarakat berasumsi bahwa untuk apa membayar iuran setiap bulannya jika tidak tahu kapan bisa digunakan dan hak apa saja yang akan mereka dapatkan dari BPJS Kesehatan. Sedangkan pada aspek sumberdaya, yakni kurangnya pegawai BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Selanjutnya aspek pada Disposisi, masalahnya hanya sedikit dan hampir tidak ada masalah, yakni kurangnya insentif kepada pegawai yang berakibat semangat kerja kurang maksimal. Yang terakhir adalah Struktur Birokrasi, yakni dalam struktur birokrasi masalahnya mengenai persyaratan dalam pengurusan BPJS Kesehatan yang masih sulit dipenuhi oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian, komunikasi terkait implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna hendaknya perlu dilakukan secara lebih efektif lagi, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Perlu adanya penambahan pegawai BPJS Kesehatan Kecamatan Bunguran Timur dan juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang dianggap penting dan kurang memadai bagi masyarakat dan pegawai BPJS Kesehatan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna perlu memperhatikan insentif para pelaksana kebijakan itu sendiri, dan perlu memperbaiki persyaratan dalam memperoleh pelayanan BPJS Kesehatan. Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Kesehatan, BPJS]]>
