OBRASIUS H.R NIM. E1012141095
fisip

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT OBRASIUS H.R NIM. E1012141095
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 2 (2018): PublikA, Edisi Juni 2018
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v7i2.1897

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan mengenai pengembangan pariwisata berkelanjutan yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, belum dapat sepenuhnya mengoptimalkan potensi objek wisata tersebut sebagai primadona tujuan wisata. Karena faktor komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitattif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan dilihat dari faktor komunikasi belum berjalan dengan efektif, dilihat dari transmisi atau penyaluran komunikasi yang belum akurat yakni disposisi atau sikap pelaksana belum sepenuhnya dilaksanakan yang terlihat dari pengangkatan birokrasi atau penempatan personel yang belum tepat dan masih terbatas, ketercukupan insentif yang masih rendah. Sumber daya yang tersedia dalam rangka pengembangan pariwisata berkelanjutan masih terbatas, baik dilihat dari kualitas maupun kuatitas tenaga pelaksana, dan masih terbatas ketersediaan fasilitas. Faktor struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan belum memiliki Standar Oprational Procedure (SOP), seta lemahnya fragmentasi. Kata-kata kunci:   Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Komunikasi, Disposisi, Sumber Daya, Struktuur Birokrasi