<![CDATA[Penelitian ini didasari pada fenomena yang terjadi yaitu masih ditemukannya barang elektronik dan alat listrik non Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diperdagangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Standar Nasional Indonesia Wajib Terhadap Barang Elektronik dan Alat Listrik di Kota Pontianak belum optimal. Dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III dimana terdapat 4 faktor yang memengaruhi yaitu faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilihat dari faktor komunikasi yaitu proses penyampaian informasi yang masih kurang optimal kepada pedagang dan konsumen mengenai SNI Wajib terhadap barang elektronik dan alat listrik. Dilihat dari faktor sumberdaya yaitu terutama sumberdaya manusia (staff)/pegawai dalam melaksanakan pengawasan maupun sosialisasi di lapangan yaitu di Kota Pontianak belum memadai. Sedangkan dilihat dari faktor disposisi/sikap agen pelaksana yaitu untuk agen pelaksana kebijakan (Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak) sudah cukup baik yang mana juga tidak ada pemberian insentif tambahan kepada pegawai namun untuk sikap dari pedagang dan konsumen belum sepenuhnya sadar dan peduli mengenai SNI Wajib. Dilihat dari faktor struktur birokrasi yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pontianak bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Kata-kata Kunci : Implementasi, SNI Wajib, Barang Elektronik dan Alat Listrik]]>
