<![CDATA[Permasalahan dalam penelitian ini adalah Jumlah pelanggaran Muatan kendaraan angkutan barang masih tinggi, sistem penindakan dan sanksi yang masih lemah.Untuk melakukan Evaluasi Proses Implementasi Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Jembatan Timbang Batulayang Kota Pontianak menggunakan 4 Indikatorberdasarkan teori Langbein, yaitu: persyaratan/ tata tertib penimbangan muatan angkutan barang, sanksi pelanggaran muatan angkutan barang, prosedur Pelayanan pengawasan kelebihan muatan angkutan barang dan waktu pelayanan.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua kendaraan angkutan barang ditimbang di Jembatan Timbang Batulayang serta lemahnya SOP dalam mengatur pergantian shif petugas. Sanksi pelanggaran muatan angkutan barang pelaksanaannya tidak memperhatikan SOP yang berlaku, tidak adanya penurunan muatan bagi muatan yang lebih serta masih adanya pungutan liar.Prosedur Pelayanan pengawasan kelebihan muatan angkutan barang tidak dilaksanakan, karena tidak ada penurunan muatan bagi muatan yang lebih.Adanya negosiasi terhadap sanksi menyebabkan waktu pelayanan melebihi waktu yang ditentukan.Saran dari penelitian ini adalah DISHUBKOMINFO provinsi Kalimantan Barat sebaiknya melakukan penyempurnaan terhadap SOP, memperketat pengawasan terhadap petugas, memberikan sanksi yang tegas kepada pengemudi/pengusaha angkutan barang maupun petugas yang melanggar dan menambah fasilitas gudang penumpukan barang. Kata-Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang, Jembatan Timbang Batulayang.]]>
