<![CDATA[Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja “Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kecamatan Galing Kabupaten Sambas yang belum terlaksana secara optimal. Belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut terlihat dari timbulnya permasalahan yang ada di lapangan seperti masih banyak usaha kecil yang berada di Kecamatan Galing tidak memiliki izin usaha dari Pemerintah Kabupaten Sambas dan kurangnya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Sambas terhadap usaha kecil yang tidak memiliki izin usaha perdagangan. Untuk menganalisis permasalahan yang terjadi, maka penulis menggunakan teori Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti sebagai pisau analisis. Teori Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti diharapkan mampu memberikan gambaran dan penilaian sejauh mana para pelaksana kebijakan melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi menurut Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti yaitu kualitas kebijakan itu sendiri, kecukupan input kebijakan, ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan, kapasitas implementor, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan sehingga tujuan yang ingin dicapai belum terealisasi dengan baik. Pertama, kapasitas implementor terutama dibidang pengawasan masih belum berjalan optimal disebabkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait. Kedua, karakteristik dan dukungan kelompok sasaran dimana pengusaha kurang mendukung dikarenakan apabila pengusaha memiliki SIUP maka mereka wajib membayar pajak yang telah ditetapkan sedangkan penghasilan tidak menentu. Ketiga, kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana kondisi lingkungan baik itu geografi, sosial, dan ekonomi masih sangat tinggi pengaruhnya untuk mendukung berjalannya suatu kebijakan di Kecamatan Galing terutama untuk pengusaha yang wajib memiliki SIUP. Saran dari penelitan ini yaitu dari kapasitas implementor terutama dibidang pengawasan harus ditingkatkan lagi dan memberi sanksi kepada pengusaha apabila tidak memiliki SIUP. Kedua karakteristik dan dukungan kelompok sasaran yang mana pengusaha diberi arahan dan sosialisasi tentang pentingnya SIUP. Ketiga dari kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik terutama dibidang geografi yang mana pemerintah harus memberikan kemudahan dalam mengurus SIUP. Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, SIUP, Pengusaha]]>
