RAMASYAFARDI NIM. E01109068
fisip

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 307 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN TERMINAL ANGKUTAN ORANG DAN BARANG DI KOTA SANGGAU RAMASYAFARDI NIM. E01109068
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 4 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 4 Edisi Desember 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v5i4.1234

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui dan menganalisis efektifitas kebijakan penetapan terminal angkutan orang dan barang di Kota Sanggau. Adapun permasalahan dari penelitian ini yaitu adanya kesulitan intansi Perhubungan dalam mengalokasikan supir-supirangkot yang ada di terminal A.Yani ke terminal Rawa Bangun. Kurang komitmen serta konsistensi implementor dalam penetapan terminal angkutan orang dan barang, kurangnya dukungan masyarakat terhadap penetapan terminal kota. Peneliti menggunakan Teori dari D.Mazmanian dan Sabatier dalam AG. Subarsono (2010: 94) dengan 3 variable yaitu:karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, melalui metode penelitian kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi keputusan Bupati tentang penetapan terminal angkutan orang dan barang telah memberikan dampak yang cukup baik dalam rangka menertibkan kegiatan angkutan penumpang maupun barang. Hanya saja dalam konteks penetapan fungsi suatu terminal sebagai program dalam mengembangkan kegiatan - kegiatan transportasi yang didasarkan atas terjaminnya pelayanan transportasi belum tercermin dalam kegiatan penetapan terminal angkutan orang dan barang.Kurang efektifnya Implementasi penetapan angkutan orang dan barang di Kota Sanggau dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor tingkat kesulitan implementor, faktor kurangnya seriusan dan komitmen, faktor kurangnya dukungan dari publik, serta faktor adanya sikap atau tindakan dari kelompok sasaran kebijakan. Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Transportasi, Angkutan Kota