AHMAD SAUFI NIM. E01106032
fisip

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT (Studi di Lingkungan Kampus Universitas Tanjungpura Pontianak) AHMAD SAUFI NIM. E01106032
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2016): PublikA, Volume 5 Nomor 2 Edisi Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.682 KB) | DOI: 10.26418/publika.v5i2.1090

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kalimantan Barat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Kecendrungan peningkatan penyalahgunaan narkoba di dunia pendidikan sudah sangat mengkhawatirkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin besarnya angka jumlah penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa. Peneliti menggunakanTeori dari George C. Edward III (dalam Agustino, 2008: 149-153) dengan empat aspek  yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa komunikasi yang dibangun oleh BNN Provinsi Kalimantan Barat masih sebatas permintaan pihak kedua atau subjek kebijakan tersebut, komunikasi yang dilakukan bukan berdasarkan kebutuhan dan keberlanjutan program. Sementara Sumber daya yang tersedia pada BNN Provinsi Kalimantan Barat belum bisa menjangkau semua kampus di lingkungan Universitas Tanjungpura, juga Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan masih menjadi kendala dan menjadi pengaruh kurang efektifnya proses implementasi kebijakan P4GN. Kemudian struktur birokrasi yang tergolong sederhana karena penyebab minimnya sumber daya aparatur dan alokasi pengangaran dari personalia pegawai menjadi hambatan dan berpengaruh terhadap efektifitas implementasi kebijakan P4GN. Rekomendasi dari hasil penelitian ini yakni BNN Provinsi Kalimantan Barat harus mengimplementasikan kebijakan P4GN di lingkungan Universitas Tanjungpura secara optimal dan terarah yakni dengan dukungan perguruan tinggi yang mengharuskan keterlibatan secara langsung civitas akademika kampus seperti dosen, mahasiswa, karyawan dan pihak keamanan kampus serta pihak swasta. Bentuk inisiatif kampus juga terlihat dalam hal menyusun kode etik civitas akademika dan kurikulum anti narkoba sebagai bentuk upaya preventif kampus untuk meningkatkan pengetahuan, menciptakan lingkungan yang imun dan mengurangi resiko penyalahgunaan narkoba. Kata-kata Kunci:                Implementasi, Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Pencegahan Narkoba, Universitas Tanjungpura.