<![CDATA[Permasalahan dalam penelitian ini adalah terjadi tunggakan dalam pengembalian pinjaman dana bergulir, kurang tepatnya waktu pelaksanaan dan penangihan kegiatan pinjaman dana bergulir, serta tidak ditegakkan sanksi bagi KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang mengalami kemacetan dalam pengembalian dana bergulir. Penyelenggaraan kebijakan ini sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 31.1/BAPPEDA/Tahun 2012, Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKKP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota Pontianak. Penelitian ini dengan menggunakan Teori dari Willian N. Dunn (dalam Nugroho 2004:186) tentang evaluasi kinerja kebijakan yaitu efektivitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi antara unit pengelola keuangan dan para peminjam pinjaman dana bergulir pada waktu sosialisasi awal. Kurang lancar atau tidak lakunya usaha yang dilakukan oleh peminjamn dan dana masih kurang mencukupi bagi para peminjam. Sanksi bagi peminjam yang mengalami tunggakan tidak diterapkan. Dan tidak meratanya masyarakat didaerah tersebut mendapatkan pinjaman dana bergulir sehingga waktu penagihan mengalami permasalahan dikarenakan masyarakat yang mendapatkan pinjaman bukan masyarakat asal daerah tersebut. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir, masyarakat belum benar-benar merasakan hasil yang benar-benar berpengaruh langsung untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Saran yang dapat penulis berikan ialah pelaksana kegiatan pinjaman dana bergulir dapat dilaksanakan tepat pada waktunya dan benar-benar memahami pengertian dan tujuan dari kegiatan pinjaman dana bergulir. Diharapkan meningkatkan koordinasi antara implemetor dengan para peminjam serta dapat bersosialisasi dengan baik dengan peminjam kegiatan pinjaman dana bergulir. Sanksi yang seharusnya diberikan kepada peminjam yang mengalami penunggakan dapat diterapkan dengan tegas agar para peminjam memiliki tanggung jawab sebagaimana mestinya. Kata kunci: Evaluasi, Dana Bergulir, Pemberdayaan Masyarakat, Mandiri Perkotaan]]>
