Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat
Iwan Satriawan
a:1:{s:5:"en_US";s:35:"Universitas Muhammadiyah Yogyakarta";}
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Economics, Econometrics & Finance Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat

 1 
INDEK PEMAHAMAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI KAWASAN RISIKO BENCANA GUNUNG MERAPI DI KABUPATEN SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA Iwan Satriawan; Agus Setyo Muntohar; Sunarno Ibrahim
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2020: 7. Edukasi Penyelesaian Pertikaian di Masyarakat (Litigasi)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (866.411 KB) | DOI: 10.18196/ppm.37.269

Abstract

Tulisan ini mengkaji pengaturan hak-hak konstitusional warga negara di kawasan risiko bencana dan mengevaluasi tingkat pemahaman warga negara terhadap hak-hak konstitusionalnya dalam kondisi bencana dengan mengambil sampel kawasan rawan bencana Gunung Merapi, Yogyakarta. Kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mengajukan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada responden. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan hak-hak konstitusional warga negara di kawasan rentan bencana sudah diatur dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di mana pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara dalam upaya penanggulangan pasca bencana. Namun demikian, karena ketidakpahaman warga negara yang terdampak bencana terkait hak-hak konstitusionalnya, tidak jarang pemerintah pusat maupun daerah baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja lalai dalam memenuhi hak-hak konstitusional warga negara dalam penanggulangan pasca bencana tersebut. Oleh karena itu, diperlukan program peningkatan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara di kawasan rawan bencana yang lebih masif agar warga negara terkait memahami hak-hak konstitusionalitasnya sebagai korban bencana alam. Di samping itu, ke depan diperlukan juga pelatihan advokasi kebijakan bagi warga negara di kawasan risiko bencana agar warga terkait memiliki kemampuan memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang hidup di daerah rentan bencana.
Co-Authors Agus Setyo Muntohar Sunarno Ibrahim