Paper ini menjelaskan bagaimana kekuatan kelompok Civil Society dalam Muhammadiyah yangmendorong penguatan konsep masyarakat berdaya dan unggul berbasis desa. Melalui program yangberkelanjutan, kegiatan pengabdian yang bersifat partisipatif ini digunakan untuk memperkuatpengetahuan terkair politik pangan di aras lokal di DI Yogyakarta. Sebagai komparasi rezimkesejahteraan non negara yang dipelopori Muhammadiyah dilihat sebagai bentuk respon aktual,transformatif dan emansipatif kalangan faith-based civil society. Dengan metode analisis komparatif baikdi level diskursif maupun praksis ditemukan beberapa temuan. Pertama, kegagalan rezim kesejahteraannegara tertutup oleh peran peran Civil Society Organization (Muhammadiyah) yang secara grassroot danrelatif sistemik di dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui beragam skema : fllantropi,permodalan ekonomi, dan advokasi. Kedua, potensi besar kolaborasi antar agensi penyedia kesejahteraanuntuk membentuk rezim lokal yang lebih stabil, hybrid, reselience dan sustain diperlukan terobosankebijakan yang pro mustadafin, pro terhadap pembangunan kelompok rentan yang ditengarahi menjadibagian pokok masalah kemiskinan terbesar di DIY.