TEVRIAWAN NIM. E42010010
fisip

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SUNGAI PURUN KECIL KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN PONTIANAK TEVRIAWAN NIM. E42010010
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 4 (2014): Governance, edisi Desember 2014
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (911.376 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v3i4.468

Abstract

BPD sebagai lembaga legislatif desa dituntut untuk menunjukan kinerja yang tinggi dalam rangka menunjang pemerintahan dan pembangunan desa.Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikanKinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD), baik dalam menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, maupun menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk Peraturan Desa. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan belum adanya Peraturan Desa selain Peraturan Desa Tentang APBDes yang ditetapkan BPD. Selain itu, banyak aspirasi masyarakat yang tidak ditindak lanjuti oleh BPD berkaitan dengan Peraturan Desa, sehingga masyarakat menganggap kinerja BPD masih belum sesuai harapan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Sungai Purun Kecil Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak. Subjek dalam penelitian ini adalah BPD. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja BPD tersebut, yaitu Responsibilitas, responsivitas, dan akuntabiltas.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah BPD Desa Sungai Purun Kecil belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desakarena kurangnya pemahaman tentang mekanisme pembuatan Peraturan Desa, serta kemampuan BPD untuk merumuskan segala bentuk aspirasi masyarakat dan disalurkan dalam bentuk Peraturan Desa belum berjalan secara optimal.Kata kunci : Kinerja BPD, Peraturan Desa, Aspirasi.