<![CDATA[Permasalahan dalam penelitian ini adalah kecenderungan pola kemitraan yang diterapkan Peraturan daerah No 19 tahun 2009 tersebut kepada masyarakat dengan pola pembangunan 80% dimiliki oleh perusahaan inti/investor, 20% dimiliki koperasi/masyarakat tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hidup masyarakat sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengawasan yang dilakukan DPRD ketapang terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 tentang perizinan dan pembinaan usaha perkebunan dengan pola kemitraan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat Pengawasan DPRD Kabupaten Ketapang terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut Sadu wasistiono dan Yonatan wiyoso tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengawasan DPRD kabupaten Ketapang terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 tentang pembinaan usaha perkebunan dengan pola kemitraan ini sudah terlaksana sesuai dengan prosedur pengawasan legislatif sebagai lembaga politik, akan tetapi pengawasan tersebut masih kurang maksimal dalam rangka meningkatkan efektifitas fungsi pengawasan sebagai lembaga representasi masyarakat. Belum maksimalnya fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 19 tahun 2009 tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, yaitu belum tersusunnya agenda pengawasan DPRD, belum adanya standar pengawasan, sistem dan prosedur baku pengawasan DPRD, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal Saran peneliti dari hasil penelitian ini adalah dalam rangka optimalisasi peran DPRD dalam menjalankan fungsi di bidang pengawasan, Sebaiknya DPRD kabupaten Ketapang segera membuat semacam agenda pengawasan yang baik, yang memuat tentang cara pengawasan DPRD terhadap setiap pelaksanaan Peraturan Daerah setiap satu tahun kerja. Selain itu, sebaiknya secara institusional melakukan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, konseptual dan operasional tentang pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah.Kata-kata Kunci: Pengawasan, DPRD, Faktor Penghambat, Peraturan Daerah]]>
