DIAN JURIATINA NIM. E42011096
fisip

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PENGARUH KOMUNIKASI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKTA KELAHIRAN DI DESA BINTANG MAS KECAMATAN RASAU JAYA KABUPATEN KUBU RAYA DIAN JURIATINA NIM. E42011096
GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 3 (2015): Governance, Edisi September 2015
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.494 KB) | DOI: 10.26418/%governance.v4i3.721

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Bintang Mas.Penelitian ini didasarkan atas permasalahan implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Bintang Mas yang belum efektif, yaitu masih banyak penduduk yang belum memiliki akta kelahiran.Penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif dengan metode asosiatif/hubungan kausal.Penelitian ini dilakukan melalui uji statistik regresi linear dan korelasi product moment dengan menggunakan jumlah populasi yang ada yakni sebesar 28 orang.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat koefisien korelasi (R) sebesar 0,451 dan persamaan regresi Y = 18,576 + 0,362X. Berdasarkan analisis data statistik, indikator-indikator dalam penelitian ini bersifat valid dan reliabel. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar (6,626) > Ftabel (4,22) dengan nilai probabilitas sebesar = 0,016 lebih kecil dari nilai probabilitas sebesar 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini berarti komunikasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh komunikasi terhadap implementasi kebijakan akta kelahiran di Desa Bintang Mas Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya yaitu sebesar 20,3 % sedangkan 79,7 % sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Kata-kata kunci : komunikasi dan implementasi kebijakan akta kelahiran