Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Eksekusi : Journal Of Law
Lovelly Dwina Dahen
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Lovelly Dwina Dahen
Eksekusi : Journal Of Law Vol 3, No 2 (2021): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v3i2.13358

Abstract

ABSTRAKHak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio manusia yang disebut juga dengan intelectual property rights. Ruang lingkup HAKI meliputi, hak cipta, hak paten, hak merek, rahasia dagang, hak desain industri, hak perlindungan varietas tanaman dan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Dalam hal ini penulis menitikberatkan pembahasan HAKI di bidang hak cipta. Sangat penting dipahami mengenai pencipta dan pemegang hak cipta. Hukum tidak hanya memberikan perlindungan kepada pencipta tetapi juga kepada pemegang hak cipta. Artinya, pemegang hak cipta tidak hanya oleh pencipta saja tetapi juga bisa dimiliki oleh pihak lain melalui pengalihan hak sebagai salah satu wujud hak mutlak pencipta.Dari tindakan pengalihan hak cipta tersebut akan menimbulkan konsekuensi yuridis yang berbeda bagi pemegang hak cipta yang diperoleh melalui pengalihan serta bentuk jaminan perlindungan hukum bagi mereka. Hal ini sangat terkait dengan kewenangan bertindak bagi pemegang hak cipta kedepannya baik berupa hak moral maupun hak ekonomi. Hubungan hukum yang terjadi diawali dengan perbuatan hukum yang berbeda sehingga konsekuensi yuridisnya pun berbeda. Seberapa besar penguasaan pemegang hak cipta yang bukan pencipta tergantung dari bentuk tindakan pengalihan yang dilakukan. Begitu juga halnya dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta melalui lisensi dimana tidak semua pemegang lisensi dapat dikatakan sebagai pemegang hak cipta.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGAMG LISENSI HAK CIPTA GAME ONLINE TERHADAP PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMBUAT PROGRAM MODIFIKASI Lovelly Dwina Dahen; Afnan Rasyid
Eksekusi : Journal Of Law Vol 1, No 2 (2019): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v1i2.8428

Abstract

ABSTRAKHak Cipta menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UHC) ialah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam memperluas pemanfaatan dari ciptaannya pencipta dapat memberikan izin dalam bentuk lisensi hak cipta kepada pemegang hak cipta agar dapat melaksanakan hak ekonomi dari ciptaan tersebut. Namun dalam pelaksanaan lisensi pemegang hak cipta dalam hal ini pemegang lisensi game online mendapat kerugian ekonomi yang tidak sedikit akibat adanya program modifikasi yang tersebar luas di dunia maya. Kerugian atas keberadaan program modifikasi ini sendiri tidak diatur secara langsung didalam Pasal 9 ayat (1) UHC. Perlindungan hukum yang diberikan belum sepenuhnya dapat melindungi pemegang lisensi game online. Disamping itu, penting untuk mendaftarkan perjanjian lisensi game online karena teknis pendaftarannya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan perlindungan hukum. Serta pelaksanaan Peraturan Menteri bersama yang lebih efektif dalam melakukan pencegahan penyebaran program modifikasi dibandingkan Pasal 52 UHC yang menjadi dasar hukumnya.Kata kunci : Perlindungan, Lisensi Hak Cipta.
ASPEK YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN DAN PERAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT Lovelly Dwina Dahen
EKSEKUSI Vol 4, No 1 (2022): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v4i1.17400

Abstract

ABSTRACTThe increasingly rapid development of the business world has contributed to increasing the level of welfare of te Indonesian people. However, business people are not only required to benefit from their business field, but they are also required to make a positive contribution to their social environment. Changes on the level of public awareness raise new awreness about the importance of implementing Corporate Social Responsibility (CSR). This paradigm means that company is no longer an entity that only cares about itself (selfish), the exclusivity of the community, but a legal entity (recht persoon) that is obliged to adapt culturally to its social environment, and can be held accountable like legal subjects at generally. Based on this paradigm, CSR, which was previously carried out in the sense of being voluntary, is now mandatory. Theoretically, CSR is the core of business ethics, where a company not only has economic and legal obligations to shareholders, but the company also has obligations to othe interested partied (stakeholders). The concept of CSR that has been normalized in laws and regulations must be inmplemented properly to realize the goals of the norm. So that the shift in the concept of CSR which was originally voluntary to mandatory can play a role in community development. The CSR must be carried out in a sustainable manner, so that the community can also grow simultaneously with the growth and development of the company
Co-Authors Afnan Rasyid