Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

EKONOMI DAN HARMONI: PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM BURUH MIGRAN LOMBOK Sainun Sainun; Moh. Asyiq Amrulloh
istinbath Vol 18 No 1 (2019): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.036 KB) | DOI: 10.20414/ijhi.v18i1.155

Abstract

Bekerja di luar negeri sebagai buruh migran merupakan satu profesi alternatif yang menjanjikan bagi mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan dan skill (keterampilan) yang kurang. Artikel ini mengkaji problematika yang muncul dalam kehidupan sosial keagamaan dan ekonomi keluarga tenaga kerja Indonesia dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dengan pendekatan nondoktriner dan sosiologi hukum serta pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, studi ini menunjukkan bahwa kehidupan keluarga buruh migran Lombok menghadapi problematikaserius. Problem ini terutama dipicu oleh tingkat ekonomi yang rendah yang mendorong migrasi ke luar negeri untuk mencari nafkah. Akibatnya, stabilitas dan harmoni rumah tangga terganggu. Ironisnya, secara konseptual ekonomi dalam kajian fikih konvensional dan kontemporer tidak diintegrasikan denganbaik dengan hukum keluarga Islam. Padahal, seperti temuan dan argumen tulisan ini, keduanya merupakan kesatuan penting bagi kokohnya bangunan keluarga Islam.
PENGALIHAN OBJEK GADAI MOTOR DI DESA SAI KECAMATAN SOROMANDI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Amrin; Moh. Asyiq Amrulloh
Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 13 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/mu.v13i2.11202

Abstract

The practice of pawning does not always correspond to what happens in the real world, as is the case in the Sai Village community, Soromandi District. In the case of the transfer of the object of the pawn of a motorbike which is done unilaterally, it means that the party holding the pawn pawns the goods that are still in the status of collateral to another party (third party) which in this case is to his own relatives or neighbors. Then the pawn object (motorcycle) changes hands by being handed over to a third party because the pawnbroker needs money to increase capital, farm, and for educational purposes for his children, as a result the goods that are the object of the pawn collateral are transferred to another party without the knowledge of the pawnbroker (owner of the pawned goods).
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEMBEQ SENGGETENG DI DESA WANASABA DAYA KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR Haerul Azmi; Moh. Asyiq Amrulloh; Abdullah
Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah IAIN Mataram Vol. 14 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/alihkam.v14i2.6926

Abstract

Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui praktik Sembeq Senggeteng sebagai pencegahan perkawinan pada usia anak di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sehingga peneliti terjun langsung ke masyarakat dan diperoleh data-data yang valid. Prosedur penelitian ini adalah mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan normative sosiologi, dengan menilai fakta dan realita yang terjadi di masyarakat atau nilai-nilai yang menjadi pegangan dalam masyarakat, apakah praktik Sembeq Senggeteng ini sesuai dengan ajaran agama Islam atau bahkan menyimpang. Instrument yang digunakan yakni observasi, wawancara dan juga dokumentasi terkait dengan praktik Sembeq Senggeteng di Desa Wanasaba daya tersebut.
Pembatasan Usia Minimal Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam Studi Komparasi Indonesia dan Yordania M. Syarfi Iqbal; Moh. Asyiq Amrulloh
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 6 No. 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.1526

Abstract

The minimum age limit for marriage in Islamic Family Law is a provision that regulates the minimum age limit that must be met by individuals before legally entering into a marriage according to the principles of Islamic law. This is intended to protect the parties involved and ensure the physical, mental and emotional maturity of prospective partners before entering into marriage. This research uses a qualitative descriptive approach using literature study methods to investigate differences in minimum age restrictions for marriage between Islamic law and state policy. Data collection was carried out through direct surveys and literature searches from trusted sources, including international journals, books and e-books. The literature study method involves three essential steps: Literature Inventory, Literature Description, and Literature Comparison. The research focus is focused on analyzing laws regarding minimum age limits for marriage in various countries, with an emphasis on comparisons between Islamic legal views and implementation of state policies. The research findings produced several conclusions, including: 1) Differences in approach between Islamic law which does not set a minimum age limit and state policies such as Indonesia (19 years) and Jordan (18 years); 2) Limiting the age of marriage as an effort to protect and mature individuals in living a married life; 3) Rearranged minimum standardization divergence to prevent misuse; 4) Marriage as an institution with noble purposes, interpreted by Islamic law and adopted by the state taking into account local, social and cultural aspects.