Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal HAM TASAMUH: Jurnal Studi Islam Jurnal Hukum dan Peradilan
Faiq Tobroni
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tinjauan HAM dalam Regulasi PPPK dengan Intertekstualitas Teks Hukum Faiq Tobroni
Jurnal HAM Vol 11, No 2 (2020): August Edition
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.991 KB) | DOI: 10.30641/ham.2020.11.219-238

Abstract

Internalisasi HAM dalam regulasi terkait hak pekerja masih menjadi tantangan di negeri ini. Hal ini terjadi, salah satu contohnya, pada regulasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP PPPK). Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah, yakni: tinjauan prinsip HAM atas regulasi PPPK dan alasan perlunya internalisasi HAM dalam regulasi PPPK dengan pendekatan intertekstualitas teks hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Beberapa perlakuan kepada PPPK dalam regulasi tersebut tidak sesuai dengan prinsip HAM. Beberapa prinsip yang belum terakomodasi adalah prinsip kesetaraan, non diskriminasi, saling terkait, saling bergantung dan tanggung jawab negara. Dengan melakukan intertektualitas antara teks hukum dalam regulasi PPPK dengan teks lain, penelitian ini menemukan beberapa hal yang mendorong urgensi peninjauan ulang regulasi PPPK berprinsip HAM. Regulasi PPPK mencerminkan nalar mekanis negatif yang digunakan negara untuk melepaskan diri dari tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan PPPK, sehingga memproduksi regulasi yang sebenarnya tertinggal dibanding regulasi lain dalam perlindungan hak pegawai kontrak. Selain itu, regulasi PPPK juga menunjukkan kemunduran negara dalam memformulasikan indikator pemenuhan hak atas pekerjaan.
PERDAMAIAN GEJOLAK PENCABUTAN IZIN RUMAH IBADAH DI BANTUL Enggar Wijayanto; Wahidul Halim; Faiq Tobroni
TASAMUH: Jurnal Studi Islam Vol 12 No 2 (2020): Tasamuh: Jurnal Studi Islam
Publisher : LPPM IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/tasamuh.v12i2.246

Abstract

Sometimes when a permit for house of worship is revoked in one religion, the issue that arises is intolerance from the majority religious interest groups towards minorities. This kind of impression has also been heard when there was a church license revocation in Bantul, where there was a narrative that the Muslim majority group was intolerant towards Christian minority groups. This research found that the revocation of the permit for places of worship was legality under statutory regulations, which in this case it is the Bantul Regent Regulation. Although indeed it is debatable. But at the very least, the use of state law as a consideration for revoking a religious place of worship is a strategy to avoid prolonged inter-religious conflict.
ITSBAT ON WIDOW'S MARRIAGE DURING IDDAH: OVERVIEW ON THEORY OF NORM HIERARCHY (Study of Stipulation Number 137/Pdt.P/2018/PA.Bm) Faiq Tobroni
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.11.2.2022.313-342

Abstract

The presence of legal norm hierarchy theory can be used to describe legal events that cannot be resolved only by concrete legal norms. This paper will elaborate on this theory and its implementation to explain the legal considerations behind the acceptance of istbat of widow marriages during the iddah period as occurred in Stipulation Number 137/Pdt.P/2018/PA.Bm. By using qualitative methods and secondary data, this article concludes that the legal consideration of judges for accepting this case is the nescience, child protection, and absence of bad willing. The construction of legal considerations in this case represents the movement of selecting norms from al-ahkam al-far`iyyah to al-usul al-kulli and al-qiyam al-asasi.
Co-Authors Enggar Wijayanto Wahidul Halim