Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Penamas Jurnal HAM
Kustini Kosasih
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI
Religion Education Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KEPEMIMPINAN LOKAL, MODERASI BERAGAMA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PURWAKARTA Kustini Kosasih; Moh Zaenal Abidin Eko Putro; Asnawati Mardamin
Penamas Vol 34 No 2 (2021): Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/penamas.v34i2.511

Abstract

The Indonesian government remains continue to promote religious moderation because it is regarded as having strategic value to develop religious understanding for Indonesian people in religious realm. Research on religious moderation from the point of view of the texts is heavily undertaken. However, research on the social context of religious moderation by referring to social and state institutions has been less carried out. This article aims to describe the implementation of the concept of religious moderation which has been unwittingly launched by the local government of Purwakarta, West Java of Indonesia. By using a qualitative approach, this study explores the implement religious moderation in Purwakarta Regency through Dedi Mulyadi’s initiative in strengthening local culture, sustainable development, and institutonalizing religious moderation. The results of this study confirm that religious leaders as well as government leaders perceiving Dedi Mulyadi’s initiatives in strengthening local and cultural aspects in line with the spirit of sustainable development, let alone religious moderation.
KEPEMIMPINAN LOKAL, MODERASI BERAGAMA DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PURWAKARTA Kustini Kosasih; Moh Zaenal Abidin Eko Putro; Asnawati Mardamin
Penamas Vol 34 No 2 (2021): Volume 34, Nomor 2, Juli-Desember 2021
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31330/penamas.v34i2.511

Abstract

The Indonesian government remains continue to promote religious moderation because it is regarded as having strategic value to develop religious understanding for Indonesian people in religious realm. Research on religious moderation from the point of view of the texts is heavily undertaken. However, research on the social context of religious moderation by referring to social and state institutions has been less carried out. This article aims to describe the implementation of the concept of religious moderation which has been unwittingly launched by the local government of Purwakarta, West Java of Indonesia. By using a qualitative approach, this study explores the implement religious moderation in Purwakarta Regency through Dedi Mulyadi’s initiative in strengthening local culture, sustainable development, and institutonalizing religious moderation. The results of this study confirm that religious leaders as well as government leaders perceiving Dedi Mulyadi’s initiatives in strengthening local and cultural aspects in line with the spirit of sustainable development, let alone religious moderation.
Ketimpangan Antara Pemenuhan Hak Sipil dan Hak-Hak lainnya pada Anak Sunda Wiwitan, Cireundeu, Cimahi Moh Zaenal Abidin Eko Putro; Kustini Kosasih
Jurnal HAM Vol 12 No 3 (2021): Edisi Desember
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2021.12.485-502

Abstract

Pemenuhan hak-hak anak kelompok minoritas tetap menjadi tema signifikan terkait implementasi UU tentang Perlindungan Anak. Kelompok minoritas dengan berlandaskan agama adalah hal yang menarik untuk diketahui terkait sejauh mana pemenuhan hak-ahak anak di kalangan mereka. Kelompok penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Cireundeu, Cimahi, Jawa Barat merupakan kelompok minoritas yang masih mengalami hambatan perlindungan hak-hak anak. Sebagai hasil pendekatan kualitatif, artikel ini berupaya menggali upaya perlindungan hak-hak anak di komunitas ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak anak penghayat Sunda Wiwitan Cireundeu tidak sepenuhnya terabaikan. Hak untuk mengekspresikan identitas diri, memiliki pendidikan, kesejahteraaan dan pelayanan kesehatan serta hak terbebas dari perundungan telah terpenuhi dengan baik. Meskipun demikian, hak-hak sipil mereka tampak belum terpenuhi. Hal ini menciptakan beberapa masalah yaitu adanya anak yang belum memiliki akte kelahiran, dua model KTP kepercayaan, hasil pengisian akte kelahiran yang tidak dikehendaki serta praktik pengurusan akte yang tidak berlaku. Melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, Kementerian Dalam Negeri semestinya memperhatikan standar dalam pengurusan dokumen administrasi sipil warga penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Cireundeu.
Co-Authors Asnawati Mardamin Moh Zaenal Abidin Eko Putro