Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Harmonization of Laws on Electronic Contracts Based on International Instruments for the ASEAN Economic Community Andrew Betlehn
Global Legal Review Vol 1, No 1 (2021): April
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/glr.v1i1.2800

Abstract

Technological advancement has created new business practices such as utilizing electronic contracts. Utilization of electronic contracts, especially in international transactions, has pushed countries around the world to impose new regulations defining the legalities of electronic instruments. Challenges arise considering the global and borderless nature of electronic transactions faced with regulations of different countries that are not in sync with each other. This is especially apparent in Member States of the ASEAN Economic Community. This paper attempts to discover the ideal legal framework for electronic contracts in the ASEAN Economic Community. Based on the research and analysis, it has been found that there is a need for a harmonized legal framework regarding electronic commerce that can be adopted unaltered by Member States of the ASEAN Economic Community, which could be drafted by the ASEAN as an inter-governmental organization.
Menilai Efisiensi Pengelolaan Kargo Berbahaya Pada Operasi Bongkar Muat di Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Raja Ampat Ramli Andi Alauddin; Diana Napitupulu; Andrew Betlehn
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Sasana: December 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/et8r5d07

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah agar peneliti dapat menginvestigasi dan mengumpulkan data mengenai hal-hal berikut: Prosedur yang terkait dengan penanganan kargo berbahaya pada kegiatan bongkar muat di Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Raja Ampat, Papua Barat pada tahun 2022. Efisiensi prosedur yang terkait dengan bongkar muat kargo berbahaya di Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Raja Ampat, Papua Barat pada tahun 2022. Metodologi penelitian yang digunakan adalah ‘empirisch juridisch onderzoek’, yang dilakukan di Pelabuhan Kelas II Raja Ampat. Dalam konteks ini, peneliti memfokuskan pada aspek tertentu dari penelitian hukum, khususnya mengenai efektivitas pelaksanaan peraturan hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan legislatif dipilih karena semua penelitian hukum berasal dari peraturan perundang-undangan, dan semua aspek kegiatan hukum secara inheren terkait dengan kerangka kerja legislatif. Temuan penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama: Bongkar muat barang berbahaya di Pelabuhan Kelas II Raja Ampat telah mengikuti prosedur khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan otoritas pelabuhan telah secara efektif menegakkannya. Namun, ada kekurangan dalam fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk menangani barang berbahaya, sehingga tidak efektif dalam mengelola kargo tersebut.
Analisis Yuridis Implementasi Prinsip Hukum Terhadap Pembuktian Pasal 19 Huruf C UU Persaingan Usaha Pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 15/KPPU-I/2022 Tjen, Yoel Christopher; Wiwik Sri Widiarty; Andrew Betlehn
Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Vol. 10 No. 3 (2024): Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton
Publisher : Lembaga Jurnal dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/pencerah.v10i3.5294

Abstract

Kasus kelangkaan minyak goreng nasional yang berlangsung selama periode 2021-2022 telah menimbulkan sejumlah permasalahan hukum, khususnya yang menyangkut di bidang hukum persaingan usaha. Metode penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif. Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam penulisan hukum berfokus pada analisis penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma yang terdapat dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Majelis Komisi memiliki keleluasaan untuk menentukan pendekatan dan teknik perhitungan yang dianggap paling sesuai menurut pertimbangannya, untuk kemudian digunakan dalam menentukan apakah pelaku usaha atau Terlapor dianggap telah melanggar Pasal 19 huruf c UU Persaingan Usaha. Dalam penyelesaian perkara ini, Majelis Komisi melakukan analisis sendiri dengan mengumpulkan dan memproses data dari Terlapor I hingga Terlapor XXVII. Majelis Komisi menggunakan metode perhitungan berupa: pertama, membandingkan rasio total volume produksi minyak goreng kemasan sederhana dan premium dengan volume pembelian CPO pada periode tempus dan non-tempus; kedua, membandingkan persentase perubahan pembelian CPO pada periode tempus dan non-tempus dengan persentase perubahan volume produksi minyak goreng kemasan premium dan sederhana pada periode yang sama.
Legal Protection For Consumers For The Circulation Of Expired Food Traded Based On Law Number 8 Of 1999 Concerning Consumer Protection (Case Study Of Cirebon District Court Number : 61/PID. B/2018/PN. CBN) Theresia Tiurma Muljanto; Wiwik Sri Widiarty; Andrew Betlehn
Jurnal Ekonomi Vol. 13 No. 02 (2024): Jurnal Ekonomi, Edition April - June 2024
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this research is to implement legal protection for consumers regarding food that has expired in accordance with the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 as well as legal considerations regarding decision Number 61/PID.B/2018/PN.CBN. This research writing method uses normative research methods because it is based on statutory regulations and doctrine, by examining the existing legal regulations and their relationship to cases that have occurred previously.The results and conclusions from writing this research are that by distributing food that has expired, the producer concerned does not comply with the rules contained in the Consumer Protection Law so that supporting institutions such as BPOM are needed to follow up and supervise food distributed in the community so that it can controlling expired consumer products so that they do not continue to harm consumers.