Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurist-Diction
Ajeng Kartika Anjani
Universitas Airlangga
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Ajeng Kartika Anjani
Jurist-Diction Vol. 2 No. 3 (2019): Volume 2 No. 3, Mei 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.529 KB) | DOI: 10.20473/jd.v2i3.14288

Abstract

Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan dana desa sebagai pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merujuk kepada kandungan dalam Trisakti: (1) berdaulat dalam politik, (2) berdikari di bidang ekonomi, dan (3) berkepribadian dalam kebudayaan. Serta berdasarkan program ketiga Nawa Cita pemerintahan sekarang, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hadirnya Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa harapan baru bagi terwujudnya desa yang kuat, mandiri, sejahtera dan demokratis. Pada tahun 2017 Pemerintah Pusat menganggarkan dana APBN sebesar Rp 60 triliun sebagai Dana Desa, dengan rata-rata sebesar Rp 800 juta untuk masingmasing desa. Sayangnya, pemberian dana desa tersebut justru memberikan masalah baru akibat kurangnya sosialisasi dan pendampingan desa. Sehingga, sebanyak 900 kepala desa terindikasi melakukan korupsi dana desa. Skripsi ini mecoba mengelaborasi keabsahan pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, serta sejauh mana tanggung jawab dan tanggung gugat mereka dalam pengelolaan keuangan desa. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kewenangan pengelolaan keuangan desa terletak pada Kepala Desa yang dibantu oleh Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (TP2KD). Wewenang Kepala Desa diperoleh secara atribusi sedangkan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa diperoleh secara mandat. Oleh sebab itu, terdapat tanggung jawab dan tanggung gugat sebagai akibat dari kesalahan dalam pelaksanaan wewenang tersebut.
Business Judgment Rule and Limits of Directors' Liability in Limited Liability Company Law in Indonesia Ajeng Kartika Anjani
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.7236

Abstract

The Business Judgment Rule principle is a legal doctrine that provides protection for directors in carrying out their managerial functions, as long as the business decisions taken are made in good faith, with prudence, and based on adequate information. In the context of limited liability company law in Indonesia, this principle plays an important role in balancing the legal responsibilities of directors and the freedom to make risky business decisions. This study aims to analyze the concept and application of the Business Judgment Rule in the legal system of companies in Indonesia and to examine the limits of directors' liability for losses arising from business decisions they take. The research method used is a normative juridical approach by examining relevant laws and regulations, doctrines, and court decisions. The results of the study indicate that the application of the Business Judgment Rule principle in Indonesia has been reflected in Article 97 paragraph (5) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, which provides limitations on directors' liability if the decisions taken are made in good faith and based on rational considerations. Thus, the directors cannot be held responsible for company losses arising from reasonable business risks, as long as the decisions are taken professionally and do not contain elements of negligence or abuse of authority.
Co-Authors