Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

REKONSTRUKSI BATAS BIDANG TANAH MENGGUNAKAN JARINGAN REFERENSI SATELIT PERTANAHAN Kariyono Kariyono; Eko Budi Wahyono; Tanjung Nugroho
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 1 No. 1 (2015): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1730.727 KB) | DOI: 10.31292/jb.v1i1.45

Abstract

Abstract: ORS is a GNSS station operating continuously for 24 hours. It is also used as a reference for determining a, both asa real time and as post-processing. Cors in BPN RI is known as Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP). BPN RI has notyet optimized the use JRSP to reconstruct parcel boundaries. The research is aimed at examine the JRSP in reconstructingparcel boundaries. The analysis on lateral displacement tolerance and the difference on the area of parcles was based ontechnical guidance of PMNA/KBPN No. 3 of 1997 and the t test using the level of significance of ( )=5%. The resultswere:1)The reconstruction of parcels using JSRP can be done by firstly implementing the coordinate transfer and the mostaccurate Helmert coordinate transfer method using a posteriori variance of ( ) = 1.143020313; 2) The lateral transformationand the difference on parcel areas using JRSP suited the tolerance and the result of the t test did not show anysignificance level of ( ) = 5% .Keywords: reconstruction, parcel boundaries, JRSPAbstrak: CORS merupakan stasiun GNSS yang beroperasi secara kontinyu selama 24 jam sebagai acuan penentuan posisi, baiksecara real time maupun post-processing. CORS di BPN RI dikenal sebagai Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP). BPN RIbelum mengoptimalkan pelaksanaan rekonstruksi batas bidang tanah menggunakan JRSP. Tujuan dalam penelitian ini adalahuntuk menguji JRSP dalam pelaksanaan rekonstruksi batas bidang tanah. Analisis terhadap toleransi pergeseran lateral danperbedaan luas bidang tanah hasil rekonstruksi batas bidang tanah menggunakan JRSP berdasarkan Juknis PMNA/KBPN No 3tahun 1997 dan uji t dengan taraf signifikansi ( )=5%. Hasil penelitian ini adalah : 1)Rekonstruksi batas bidang tanah tanahmenggunakan JRSP dapat di laksanakan dengan terlebih dahulu melaksanakan transformasi koordinat dan metode transformasikoordinat yang paling teliti adalah metode Helmert dengan varian posteriori ( ) = 1.143020313; 2)Pergeseran lateral danperbedaan luas bidang tanah hasil rekonstruksi batas bidang tanah menggunakan JRSP memenuhi syarat toleransi dan dari uji tdengan taraf signifikansi ( ) = 5% tidak terdapat perbedaan yang signifikan.Kata Kunci: Rekonstruksi, Batas Bidang Tanah , JRSP
Analisis Perubahan Bidang Tanah Terdaftar Akibat Gempabumi dan Likuifaksi Palu Tahun 2018 Hartato Kurniawan Ratode; Tanjung Nugroho; Yendi Sufyandi
Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1591.132 KB) | DOI: 10.31292/jta.v4i1.136

Abstract

Deformation, due to the earthquake and liquefaction, in Palu at 2018 has resulted the changes of the shape of land parcels that were registered and unregistered. Quantitative methods that supplemented with data interview were used to answer the research questions: 1) how many land movement occurred in the areas affected by liquefaction ?; and (2) what is the strategy carried out by the Palu City Land Office for those areas?. The results showed that the majority of land parcels in the liquefaction area could not be identified cadastrally, with an average lateral position difference of 7.016 m in Balaroa and 4.273 m in Petobo. Based on these conditions, the possibilities that can be done are reconstruction or re-measurement in areas that are not too severe and relocation of dwellings to areas of high severity. The conclusion of this study is there are several types in a liquefaction zone that require different land policy. Deformasi akibat gempabumi maupun likuifaksi di Palu pada tahun 2018 berdampak pada perubahan bentuk bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar. Metode kuantitatif yang dilengkapi dengan data hasil wawancara digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian: 1) berapa besar pergerakan tanah yang terjadi di kedua wilayah terdampak likuifaksi?; dan (2) bagaimana strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu terhadap kawasan terdampak?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas bidang tanah di area likuifaksi tidak bisa diidentifikasi batas bidang tanahnya secara kadastral, dengan nilai rata-rata perbedaan posisi secara lateral 7,016 m di Balaroa dan  4,273 m di Petobo. Berdasarkan kondisi tersebut, kemungkinan yang bisa dilakukan adalah rekonstruksi atau pengukuran ulang di wilayah yang tidak terlalu parah dan relokasi hunian terhadap area dengan tingkat keparahan tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa tipe dalam sebuah area zona likuifaksi yang membutuhkan penanganan pertanahan yang berbeda.Kata Kunci: Deformasi, Posisi Bidang Tanah, dan Kebijakan Pertanahan