Anni Yulianti
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Jalan Percetakan Negara No. 29 Jakarta 10560, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pendanaan Program Imunisasi Dasar di 71 Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2013-2014 Anni Yulianti; Endang Indriasih
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 2 No. 2 (2018)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.272 KB) | DOI: 10.22435/jpppk.v2i2.128

Abstract

Abstrak Imunisasi adalah suatu intervensi kesehatan yang hemat biaya dan efektif untuk mencegah penderitaan akibat penyakit, kelumpuhan dan kematian. Dukungan pendanaan diharapkan mampu meningkatkan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).Tulisan ini merupakan hasil analisis data Riset Pembiayaan Kesehatan (RPK) di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2015. Metode District Health Account (DHA) digunakan untuk menghitung pendanaan program imunisasi dasar di kabupaten/kota pada tahun 2013-2014 menurut sumber dan alokasi anggaran. Hasil analisis menunjukkan anggaran imunisasi dasar di 71 kabupaten/kota berkisar 0,10%–2,3% dari APBD Kesehatan Tahun 2013, dengan disparitas yang cukup lebar. Sumber utama pendanaan program imunisasi di kabupaten/kota adalah PAD, DAU, dekonsentrasi (Dekon) dan BOK atau masih tergantung dari dana transfer pusat. Pendanaan imunisasi nasional pada tahun 2014 meningkat secara bermakna mencapai sekitar 2,6 kali lipat dari tahun 2013. Pendanaan program imunisasi sekitar 90% didanai dari APBN, sisanya dari donor (terbesar dari GAVI). Komponen terbesar alokasi secara nasional adalah untuk pengadaan vaksin, pengenalan vaksin baru dan investasi. Sementara alokasi di kabupaten/kota (dana pendamping) sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan dan kurang dari 8% untuk surveilans dan pelatihan. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi tidak berarti memiliki anggaran imunisasi yang besar atau cakupan IDL yang tinggi. Direkomendasikan untuk mempertahankan kebijakan pendanaan imunisasi yang berbiaya tinggi (vaksin, kulkas vaksin, cold room) bersifat sentralistik dari APBN, sedangkan provinsi dan kabupaten/kota menyediakan anggaran untuk pelatihan, distribusi, vaksin carier beserta bahan habis pakai dan injection kit. Perlu crash program khusus dengan tambahan dana pendamping (operasional) dari APBN bagi kabupaten/kota yang tidak pernah berhasil mencapai IDL 80%. Perlu dikembangkan alternatif sumber pembiayaan untuk pendanaan imunisasi di kabupaten/kota, misalnya melalui dana kapitasi dan sektor swasta. Puskesmas harus memperbaiki dan meningkatkan kemampuan perencanaan dan belanja anggaran imunisasi yang efektif. Kata kunci: imunisasi, pembiayaan, District Health Account Abstract Immunization is an effective and efficient health intervention to prevent severe illness, disability and child deaths. Funding support is important in order to achieve targeted universal child immunization (UCI) at high coverage. An Analysis of 2015’s National Survey on Health Financing in the Implementation of National Health Insurance (JKN) was conducted by using District Health Account method to figure out the sources and budget allocation on routine immunization programs in 71 districts / cities in 2013-2014. The results shows that the routine Immunization budget varies from 0.10% to 2.3% of the 2013 APBD (district budget), with a wide disparity. The main sources of funding for immunization programs in districts/cities are PAD, DAU, Dekon and BOK, which were still depend on central transfer funds (APBN). National immunization funding in 2014 increased significantly by 2.6x from 2013. Sources for the routine immunization program was around 90% funded by APBN (central budget), the rest from donors (GAVI, WHO, Unicef). At national level, funding allocation was mostly for vaccines procurement, introduction of new vaccines and investments. While, allocations in districts / cities was mostly used for service delivery and less than 8% for surveillance and training. District/city with high fiscal capacity doesn’t significantly having a large immunization budget or high coverage. It is recommended to maintain centralistic mechanism on immunization funding for high-cost components (vaccine, vaccine refrigerator, cold room) by APBN; while the Province and District / City provide a budget for training, distribution, vaccines carrier along with consumables gods and injection kits adjusted by fiscal capacity and service demands. Special crash programs need to carry out with additional accompaniment fund source from the provincial or district budget for targeted areas which never reached 80% coverage. Other funding resources should be widely explored to examine alternatives budget, such as capitation (JKN), private fund. Puskesmas competency also should be improved on budget planning and effective purchasing. Keywords: immunization, financing, District Health Account
Gambaran Kesadaran Masyarakat terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia Ingan Ukur Tarigan; Anni Yulianti
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Vol. 3 No. 2 (2019)
Publisher : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan (Journal of Research and Development in Health Services)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (504.132 KB) | DOI: 10.22435/jpppk.v3i2.2655

Abstract

Abstrak Merokok merupakan salah satu faktor risiko terhadap penyakit yang membahayakan, seperti jantung, stroke, kanker, dan lain sebagainya. Perilaku masyarakat khususnya perokok aktif yang merokok di sembarangan tempat masih cukup memprihatinkan. Perokok membebankan risiko merokok bukan hanya pada diri sendiri tetapi juga kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Analisis dilakukan dengan menggunakan data GATS (Global Adult Tobacco Survey) 2011, dimana desain penelitian adalah cross sectional. Pemilihan sampel menggunakan teknik sampling proportional probabilitas to size (PPS). Hasil dari analisis antara lain: masyarakat yang terpapar rokok di dalam rumah lebih banyak pada kelompok laki-laki dibandingkan perempuan, yang terbanyak pada kelompok umur 45-64 tahun dengan pendidikan tidak tamat SD, tempat tinggal di pedesaan, dan pekerjaan wiraswasta. Kebijakan keluarga yang mengizinkan merokok dalam rumah sebesar 46,9%, dan seseorang yang merokok dalam rumah setiap hari mencapai 62,5%. Masyarakat yang terpapar rokok di ruang kerja sebesar 51,4%, dan kantor yang mengizinkan merokok dalam ruang kerja sebesar 38,4% dan yang tidak ada kebijakan sebesar 19,8%. Terpapar rokok di kantor pemerintahan 66,4%, di universitas 55,3%, di sekolah atau fasilitas pendidikan lainnya 40,3%, di fasilitas keagamaan 17,9%, di fasilitas kesehatan 18,4%, di bar atau klub 91,8%, dan transportasi umum 70,8%. Hasil ini dapat menjadi data dasar untuk mengembangkan intervensi program pengendalian tembakau yang efektif, termasuk menyediakan layanan berhenti merokok, terutama di fasilitas kesehatan. Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan sosialisasi tentang bahaya merokok di tempat-tempat umum dan dampaknya terhadap masyarakat khususnya yang bukan perokok; yaitu dengan membuat peraturan yang jelas dan tegas tentang pelarangan merokok di tempat-tempat umum dan memberikan sangsi yang tegas terhadap yang melanggar peraturan tersebut. Upaya layanan berhenti merokok dapat dilaksanakan dengan meningkatkan kegiatan promosi oleh tenaga kesehatan, sosialisasi ‘Quitline’ Kementerian Kesehatan, skrining CO2, bantuan konseling dan mengembangkan metode terapi berhenti merokok bagi para perokok aktif di berbagai fasilitas kesehatan yang tersedia. Kata kunci: rokok, perokok pasif, pengendalian tembakau Abstract Smoking is one of the risk factors for severe diseases, such as heart disease, stroke, cancer, and so on. The behavior of active smokers who smoke arbitrarily at many public places is still quite alarming. Smokers impose the risk of smoking not only on themselves but also to others around them. The analysis was performed using GATS (Global Adult Tobacco Survey) 2011 data, where the research design was cross-sectional. The sample selection uses a proportional probability to size (PPS) sampling technique. The results of the analysis show people who are exposed to cigarettes in the house are mostly males than females with the characteristics were at age groups 45-64 years old, educational level was not completed elementary school, living in rural areas, and self-employee. Family policies that allow smoking in the home were 46.9%, and someone who smokes in the house every day reaches 62.5%. People who are exposed to cigarettes in the workspace were 51.4% and offices that allow smoking in the workspace were 38.4% and those without any ‘free smoking area’ policy were 19.8%. Exposure to cigarettes was 66.4% in government offices, 55.3% in universities, 40.3% in schools or other educational facilities, 17.9% in religious facilities, 18.4% in health facilities, 91.8% in bars or clubs, and 70.8% in public transportation. These results could be a reference or base evidence in developing an effective tobacco control program, including providing smoking cessation services. Central and local governments need to increase awareness about the risk of smoking in public places and their impact on public health, especially for non-smokers, by issuing a strict regulation on free smoking areas in public places and enforce punishment to people who violate these regulations. The efforts to stop smoking services can be implemented by increasing promotion activities by health workers, socialization of the Ministry of Health 'Quitline', CO2 screening, counseling assistance and developing methods of smoking cessation therapy for active smokers in existing health facilities. Keywords: cigarette exposure, passive smokers, tobacco control