Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Moderat MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
PURNAMASARI PURNAMASARI
Universitas Galuh
Humanities Environmental Science Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERAN MANAJERIAL PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH PURNAMASARI PURNAMASARI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2702

Abstract

Otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi tersebut bersifat luas karena kewenangan berada pada daerah. Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada kabupaten dan kota memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (public oriented). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik. Konsekuensi logis dari perkembangan tuntutan masyarakat tersebut sudah seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab (akuntabel) dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran manajerial pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran manajerial pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Adapun saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dalah agar memaksimalkan peran manajerial pengelolaan keuangan daerah agar dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, karena hal tersebut berkaitan dengan pelayanan kepada publik atau masyarakat.
PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN PURNAMASARI PURNAMASARI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2737

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terdapatnya permsalahan yang dapat menjadi kendala bagi pemerintah Kecamatan Pangandaran dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraiakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaomana pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)?; 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deksriptif. Penelitian ini dilakukan selama 8 (delapan) bulan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 11 orang yang terdiri dari 4 orang petugas kecamatan dan 7 orang perwakilan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih belum optimalnya pelaksanaan tiap-tiap indikator keandalan, daya tanggap, kepastian, empati dan bukti fisik. Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terus dilakukan upaya sehingga hasilnya lebih optimal seperti berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan di tiap-tiap indikator seperti keandalan, daya tanggap, kepastian, empati dan bukti fisik. 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF OLEH KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MANGKUBUMI DI KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA PURNAMASARI PURNAMASARI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2751

Abstract

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif  oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya? 2) Bagaimana hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya? 3) Bagaimana upaya-upaya Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya? Konsep dasar penelitian ini terdiri dari satu variabel tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubuki Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan narasumber sebanyak 10 orang terdiri dari 6 masyarakat serta wali murid, 3 Guru dan 1 Kepala Sekolah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mangkubumi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya belum mencapai hasil yang optimal. Hambatan yang di hadapi, yaitu dikarenakan belum adanya Guru Pembimbing Khusus serta kurangnya sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Upaya yang dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan biaya operasional yang ada serta guru pamong yang ada tetap menyampaikan materi pembelajaran yang ada agar proses kegiatan belajar tetap berjalan hingga siswa berkebutuhan khusus mengerti dengan materi yang disampaikan guru pamong. 
PERAN MANAJERIAL PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH PURNAMASARI PURNAMASARI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1773.831 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2702

Abstract

Otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi tersebut bersifat luas karena kewenangan berada pada daerah. Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada kabupaten dan kota memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (public oriented). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik. Konsekuensi logis dari perkembangan tuntutan masyarakat tersebut sudah seharusnya mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab (akuntabel) dan transparan dalam setiap kebijakan, tindakan, dan kinerja yang dihasilkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran manajerial pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran manajerial pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Adapun saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dalah agar memaksimalkan peran manajerial pengelolaan keuangan daerah agar dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, karena hal tersebut berkaitan dengan pelayanan kepada publik atau masyarakat.
PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN PURNAMASARI PURNAMASARI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2737

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terdapatnya permsalahan yang dapat menjadi kendala bagi pemerintah Kecamatan Pangandaran dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan KTP. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraiakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaomana pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)?; 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP)? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deksriptif. Penelitian ini dilakukan selama 8 (delapan) bulan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 11 orang yang terdiri dari 4 orang petugas kecamatan dan 7 orang perwakilan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih belum optimalnya pelaksanaan tiap-tiap indikator keandalan, daya tanggap, kepastian, empati dan bukti fisik. Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran terus dilakukan upaya sehingga hasilnya lebih optimal seperti berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan di tiap-tiap indikator seperti keandalan, daya tanggap, kepastian, empati dan bukti fisik. 
Co-Authors