Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Poverty Reduction in Indonesia: A Brief Institutional History Mohamad Ikhsan Modjo
Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning Vol. 1 No. 3 (2017): December 2017
Publisher : Ministry of National Development Planning Republic of Indonesia/Bappenas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1467.57 KB) | DOI: 10.36574/jpp.v1i3.25

Abstract

Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi M Ikhsan Modjo
Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning Vol. 4 No. 2 (2020): Edisi Khusus Covid-19 - Juni 2020
Publisher : Ministry of National Development Planning Republic of Indonesia/Bappenas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36574/jpp.v4i2.117

Abstract

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan menurunnya perekonomian dan aktivitas di berbagai sektor dan wilayah di Indonesia. Walau economic shock yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 berangsur mereda seiring stabilnya pasar keuangan domestik dan menggeliatnya beberapa sektor perekonomian. Akan tetapi mengingat sifatnya yang memukul baik sisi penawaran mau pun permintaan dari perekonomian, upaya pemulihan masih memerlukan lebih banyak waktu. Pada saat yang sama, penyebaran virus juga belum menunjukkan tanda-tanda berakhir seiring dengan masih meningkatnya tren kasus dan kematian terkonfirmasi. Di satu sisi, tuntutan untuk memulai kembali berbagai aktivitas sosial dan ekonomi semakin menguat ditandai dengan dilonggarkannya pembatasan sosial di banyak daerah. Di sisi lain, infrastruktur kesehatan publik yang ada masih belum memadai. Sehingga terdapat resiko yang tinggi untuk menggerakkan kembali berbagai roda aktivitas sosial dan ekonomi secara normal. Dengan berbagai keterbatasan ini, new normal menjadi satu keharusan. New normal juga merupakan sebuah kesempatan untuk melakukan penguatan ekonomi asalkan diiringi penyusunan prioritas yang transparan serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang tepat.