Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Sinkronisasi Kebijakan dan Capaian Kinerja: Mana yang Didahulukan? Umi Listyaningsih; Sukamdi; Sonyaruri Satiti Ruri; Reni Pebrianti
Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning Vol. 5 No. 1 (2021): April 2021
Publisher : Ministry of National Development Planning Republic of Indonesia/Bappenas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36574/jpp.v5i1.169

Abstract

Synchronization of development policies in the field of population and family planning is an issue in the central, provincial and district/city governments as stipulated in Law No. 23/2014. Article 8 paragraph 2 of the Law states that population quantity control is carried out through synchronization of population policies at the national level and regions. Therefore, work programs in the population control at the district/city level are highly varied according to the problem. Family planning promotion, counseling and advocacy are programs in all districts/cities targeting the couples of childbearing age and adolescents. The study of program plan and regulatory documents for the 2019-2024 fiscal year became the basis for focused discussions with various levels of government, namely the central, provincial, regency/city and sub-district level. Targets, strategies, programs and activities which include types, objectives, objectives, coverage and achievements are components to be examined for content, consistency and synchronization. Meanwhile, policy synchronization can be seen from the formulation of work programs. The results of the study show that directly, the provincial work program is linear with the national agenda.
Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan (GMP-PK) Energi Baru Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat Sonyaruri Satiti Ruri; Nawawi Nawawi; Mugia Bayu Rahardja Mugia Bayu Rahardja
Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55480/saluscultura.v3i2.123

Abstract

Kemiskinan ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem adalah melalui Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi kemiskinan ekstrem, profil rumah tangga miskin ekstrem dan implementasi Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui in-depth interview (wawancara mendalam) dan analisis data sekunder bersumber dari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Badan Pusat Statistik, regulasi dan beberapa dokumen serta laporan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian menunjukkan Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan melibatkan banyak organisasi masyarakat, pondok pesantren, organisasi keagamaan, Forum CSR dan lainnya. Ternyata program-program yang ada pada mitra pembangunan itu banyak sekali yang menyentuh kegiatan-kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dalam Forum CSR misalnya, ada banyak perusahaan yang menyalurkan dana-dananya kepada masyarakat. Gerakan Multipihak Penanggulangan Kemiskinan merupakan energi baru dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dinilai sebagai salah satu pemantik angka kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB bisa menurun.