Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Zaaken: Journal of Civil and Business Law
Yenni Erwita
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Sengketa Bentuk Botol Minuman Tupperware Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Danu Heru Prakoso; Yenni Erwita
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i1.8290

Abstract

This article discusses to know and analyzethe basis of the Judge's consideration in issuing a Tupperware beverage bottle dispute decision and to find out and analyze the dispute resolution to the right holders of the beverage bottle shape Industrial Design Based on the Supreme Court Decision Number: 594K / Pdt.Sus-HKI / 2017 and Supreme Court Decision Number: 874K / Pdt .Sus.HKI / 2017 in terms of the Industrial Design Law. The research method is normative juridical, the results of this study are differences in the two decisions, the Supreme Court Decree Number: 594K / Pdt.Sus-HKI / 2017, granted the plaintiff's claim because the defendant is proven to produce and market the same product with the plaintiff's product which has owned protection from the Directorate of Intellectual Property Rights with number: ID-0024-152-D. While the decision of the Supreme Court Number: 594K / Pdt.Sus-HKI / 2017, rejected the plaintiff's request because the Judge was of the opinion that the defendant's product was not the same as the plaintiff's product because there was novelty both in terms of visible appearance, shape, line composition, color or configuration. Keywords:Right Holder of Industrial Design. Abstrak Artikel ini membahas untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sengketa bentuk botol minuman Tupperware serta untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa terhadap pemegang hak Desain Industri bentuk botol minuman Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 874K/Pdt.Sus.HKI/2017 ditinjau dari Undang-Undang Desain Industri. Metode penelitian yaitu yuridis normatif, hasil dari penelitian ini yaitu perbedaan dalam kedua putusan tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, mengabulkan gugatan penggugat karena tergugat terbukti memproduksi dan memasarkan produk yang sama dengan produk penggugat yang telah memiliki perlindungan dari Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan nomor: ID-0024-152-D. Sedangkan putusan Mahkamah Agung Nomor: 594K/Pdt.Sus-HKI/2017, menolak permohonan penggugat karena Hakim berpendapat bahwa produk milik tergugat tidak sama dengan produk penggugat karena terdapat kebaruan baik dari segi tampilannya secara kasat mata, bentuk, komposisi garis, warna atau konfigurasinya. Kata Kunci:Pemegang Hak Desain Industri.
Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi Armevya Sepma; Yenni Erwita
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.9434

Abstract

This thesis studies the Granting of Post-Divorce Children's Rights by using 2 decisions as a comparison. Based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975 Concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and Judges' Courts Jambi religion. The research aims to find out and analyze how the implementation of judges' decisions on children's living rights after divorce in Jambi religious court. Formulation of the problem: (1) How is the granting of post divorce rights in the Jambi Religious Court? (2) What are the factors in the non-implementation of post divorce rights for child divorce in the Jambi Religious Court? Research using empirical juridical legal methods related to the provision of children's living rights after divorce, giving children the right to life is very often, parents ignore their responsibilities so that it does not run in accordance with the contents of the Judges' Decision because the implementation of this ruling lacks concern for the parties to get their rights in accordance with the contents of the Court's decision. The cause is economic factors and communication factors that have broken up after the divorce. While the efforts taken by the mother if the husband does not pay the cost of living then he can submit an execution to the Religious Court. Keywords: Child; Living; Divorce   Abstrak Skripsi ini mengkaji tentang Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian dengan menggunakan 2 putusan sebagai perbandingan. Berlasndaskan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Hakim Pengadilan Agama Jambi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan putusan hakim terhadap hak nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama jambi. Rumusan masalah: (1) Bagaimana Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi? (2) Apa Faktor-faktor tidak terlaksananya Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jambi? Penelitian menggunakan metode hukum yuridis empiris terkait pemberian hak nafkah anak pasca perceraian, pemberian hak nafkah anak sering sekali, orang tua mengabaikan tanggung jawabnya sehingga tidak berjalan sesuai dengan isi Putusan Majelis Hakim dikarenakan Pelaksanaan putusan ini kurang adanya perhatian bagi para pihak untuk mendapatkan hak nya sesuai dengan isi putusan Pengadilan. Penyebabnya adalah faktor ekonomi dan faktor komunikasi yang telah putus setelah terjadinya perceraian. Sedangkan upaya yang ditempuh oleh ibu jika suami tidak membayar biaya nafkah maka ia dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama. Kata Kunci : Nafkah; Anak; Perceraian
Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal Rahmi Suci Agustina; Yenni Erwita
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.12344

Abstract

ABSTRAK Penelitian yang dilakukan di dalam skripsi ini adalah tinjauan yuridis empiris tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian dibentuk dalam dua rumusan masalah, yaitu: 1. Untuk memahami dan menganalisis tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal. Adapun sumber data penelitian ini adalah para pihak yang bercerai di wilayah pengadilan agama kuala tungkal, tetangga dari para pihak, dan juga ketua RT setempat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang disebabkan beberapa faktor kendala, antara lain kurangnya komunikasi antara suami dan istri, keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua, serta rendahnya moral orang tua. Kata kunci : Tanggung Jawab Orang Tua Setelah Perceraian, Hak Anak Setelah Perceraian ABSTRACT This research is an empirical juridical review of the responsibility of parents towards children after divorce which is formed in two formulations of problems, namely: 1. To understand and analyze the responsibility of parents to children after divorce in the Kuala Tungkal Religious Court. 2. To find out and analyze what are the obstacles in the implementation of parental responsibility for children after divorce in the Kuala Tungkal Religious Court Area. The data sources of this study were the divorced parties in the Kuala Tungkal religious court, neighbors of the parties, and also the head of the local RT. Data collection methods used were observation, interviews with the Defendants and Plaintiffs. The results of this study indicate that the responsibility of parents to children after divorce in the Kuala Tungkal Religious Court area in the review of the Marriage Law and the Child Protection Law is not in accordance with the provisions in the Marriage Law and the Child Protection Law due to several factors. obstacles, including lack of communication between husband and wife, economic limitations, low parental education, and low parental morale. Keywords : Responsibilities of Parents After Divorce, Rights of Children After Divorce
Co-Authors Armevya Sepma Danu Heru Prakoso Rahmi Suci Agustina