Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rechtsnormen PESOLAH: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Nurwita Ismail
Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pemerintah Kabupaten Boalemo Arter Ridwan Abadi; Marten Bunga; Nurwita Ismail
Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Edisi Agustus
Publisher : Ilmu Bersama Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56211/rechtsnormen.v2i1.276

Abstract

Mandat kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah maupun berbagai peraturan lainnya telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas yang membantu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah. Peran sekretariat hukum daerah, dalam proses pembentukan produk hukum daerah merupakan bagian terpenting dalam pencapaian suatu tujuan pembentukan kawasan hukum, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo dalam pembentukan dan perencanaan produk hukum daerah yang di lahirkan Pemerintah Kabupaten Boalemo. Metode penelitian ini adalah Empiris, dengan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal. Hasil penelitian bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo mempunyai fungsi, untuk mengkoordinasi, menyusun kebijakan daerah, mengkoordinasi pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah. Kesimpulannya bahwa produk hukum daerah di Kabupaten Boalemo, dalam kategori umum baik dan perlu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pembentukan produk hukum daerah lainnya serta  RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019-2024.
PROBLEMATIKA PENGAWASAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN: The Problematics of Oversight over Independent State Institutions within the Constitutional System Usranda H. Hasan; Keysha Sandrina Damaianti Ulama; Devriyanti Saleh; Nurwita Ismail
PESOLAH: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): Maret 2026
Publisher : Yayasan Al-Amin Qalbu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59896/pesolah.v2i1.602

Abstract

The development of Indonesia’s constitutional system after the reform era has been marked by the establishment of various independent state institutions aimed at strengthening the rule of law and democracy; however, their existence has generated problems concerning oversight in balancing independence and accountability. This study aims to analyze the oversight mechanisms of independent state institutions within Indonesia’s constitutional system and to identify normative and structural challenges arising in practice. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches through library research on primary and secondary legal materials, analyzed qualitatively with a deductive method. The findings indicate that oversight of independent state institutions is conducted through internal and external mechanisms, including legislative, executive, judicial supervision, and public participation. Nevertheless, such oversight still faces issues of unclear authority boundaries, potential political intervention, and an underdeveloped legal framework, thus requiring a proportional and constitutional oversight model to ensure both independence and accountability.
Co-Authors Arter Ridwan Abadi Devriyanti Saleh Keysha Sandrina Damaianti Ulama Marten Bunga Usranda H. Hasan