Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKONOMI MANAJEMEN AKUNTANSI DHARMA EKONOMI
Sudarman -
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : DHARMA EKONOMI

 1 
PELUANG DAN TANTANGAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA DARI MASA KE MASA Sudarman -
DHARMA EKONOMI Vol 19, No 36 (2012)
Publisher : LPPM STIE DHARMAPUTRA SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (56.209 KB)

Abstract

Akuntan publik diperlukan untuk mengurangi information asymmetry antara principal (pemilik) dengan agen (manager profesional) serta debitur. Agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal atau kreditur  yang berakibat agen bertindak menguntungkan dirinya sendiri yang bukan merupakan bagian dari keinginan principal. Banyak peluang profesi akuntan publik kedepan karena hanya satu-satunya profesi diberi kewenangan oleh Depatemen Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan jasa audit, diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas,  sector perbankan yang mewajibkan bagi nasabahnya yang memperoleh fasilitas kredit dalam jumlah tertentu dan banyaknya fasilitas yang diberikan kepada Profesi Akuntan Publik untuk memberikan jasa profesinya. Yang tidak kalah pentingnya bahwa profesi Akuntan Publik di Indonesia jumlahnya sangat tidak sebanding dengan jumlah pengguna jasa profesi akuntan publik. Sedangkan tantangan berat yang mennghadang profesi ini meliputi perkembangan Profesi Akuntan Publik di Indonesia dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN lainnya tergolong lambat, hal ini akan menjadi tantangan berat dengan masuknya Akuntan Publik Asing ke Indonesia sehingga persaingan akan semakin berat, dilain pihak sulitnya calon-calon professional muda untuk mendapatkan sertifikat PPAk, CPA dibandingkan dengan Megara-negara maju.Kata kunci : Akuntan Publik, Peluang, Tantangan, Peran Aktif Akademisi 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 (PP-46/2013) DAN PERMASALAHANNYA Sudarman -
DHARMA EKONOMI Vol 20, No 38 (2013)
Publisher : LPPM STIE DHARMAPUTRA SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (60.739 KB)

Abstract

Pajak Penghasilan (PPh) menurut PP 46 adalah bersifat final dengan tarif 1 persen untuk pendapatan yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- setahun yang sudah diberlakukan sejak 1 Juli 2013 dan harus sudah mulai pembayarannya  paling lambat 15 Agustus 2013. PP 46 ini telah diundangkan pada tanggal 13 Juni 2013 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2013 dan baru diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013 serta ditindak lanjuti oleh Direktur Jendral Pajak dengan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor : SE-42/PJ/2013 pada tanggal 2 September 2013.Diundangkan dan pemberlakuan PP 46/2013 ini ternyata banyak masalah yang timbul sebagai akibat dari kurangnya kesiapan pemerintah,  diantaranya adalah penerbitan PMK yang terlambat serta penerbitan Surat Edaran Dirjen Pajak yang juga baru diterbitkan pada tanggal 2 September 2013 sementara itu petugas Pajak terutama Accounts Representative (AR) yang nota bene sebagai bagian dari palang pintu Dirjen Pajak juga belum siap karena terlambatan sosialisasinya yang mengakibatkan keresanan Wajib Pajak.Kata kunci: APBN, PP 46/2013, Petugas Pajak, Wajib Pajak.
Co-Authors