Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKONOMI MANAJEMEN AKUNTANSI DHARMA EKONOMI
Wachid Fuady Rahmat
STIE DHARMAPUTRA SEMARANG
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : DHARMA EKONOMI

 1 
ARAH DAN KEBIJAKAN POLITIK EKONOMI INDONESIA MAKIN MENYIMPANG DARI KONSTITUSI Wachid Fuady Rahmat
DHARMA EKONOMI Vol 18, No 33 (2011)
Publisher : LPPM STIE DHARMAPUTRA SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.742 KB)

Abstract

AbstrakPerekonomian Indonesia makin hari makin menyimpang dari konstitusi yaitu UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan kesejahteraan umum. Negara memilih menyerahkan peran Negara pada swasta, termasuk kebijakan ekonominya,            Produk hukum yang dihasilkan pemerintah da DPR sangat dipengaruhi oleh paham Individuali – Kapitalistik (Liberalistik). Hukum ekonomi yang berbasis Liberasistik akan berdampak pada kebebasan dan memberi kesempatan kepada pihak yang kuat untuk mendominasi. Pasal (23), (27), (28), (31), (33) dan (34) dalam UUD 1945 merupakan pasal yang keseluruhan saling berkait. Satu pasal (pasal 33) mengatur pengelolaan ekonomi, sedangkan Lima pasal lainnya mengatur kewajiban sosial Negara terhadap rakyatnya.            Untuk mencegah penyimpangan lebih jauh beberapa alternative pemecahan antara lain (1) Norma-norma hukum hendaknya selaras dengan kandasan filosifis bangsa (2) Pemanfaatan SDA dan pasar domestic digunakan untuk kesejahteraan rakyat (3) Kebijakan pemerintah hendaknya makin terarah (4) Reformasi birokrasi (5) Arah baru politik ekonomi yaitu mengurangi peran penguasaan  asing dan lebih memberi peluang pada peran domestik. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali melakukan koreksi terhadap kebijakan ekonomi dan menjadikan UUD 1945 sebagai referensi. Kata Kunci : UUD 1945, Liberastik, Konstitusi. 
HUBUNGAN INVESTASI DAN PAJAK DENGAN KESENJANGAN PENDAPATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI Wachid Fuady Rahmat
DHARMA EKONOMI Vol 17, No 32 (2010)
Publisher : LPPM STIE DHARMAPUTRA SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.67 KB)

Abstract

Pemerataan pendapatan yang lebih adil di negara-negara sedang berkembang merupakan syarat yang harus dipenuhi guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan melalui Tricle Down Effect.Kemampuan investasi baik dalam arti kapital maupun investasi SDM diharapkan dapat menaikkan produksi nasional, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiadaan biaya untuk menyekolahkan anak menyebabkan skill rendah, produktivitas juga rendah sehingga mengakibatkan produktivitas nasional juga rendah.Hubungan antara Pajak dan Kesenjangan Pendapatan merupakan hubungan langsung melalui Tricle Down Effect melalui program perpajakan dan subsidi. Dengan pajak pemerintah dapat memperoleh pendapatan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan. Kata kunci : Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Pendapatan
PROBLEMATIKA BURUH DALAM MENGHADAPI SISTEM KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING Wachid Fuady Rahmat
DHARMA EKONOMI Vol 17, No 31 (2010)
Publisher : LPPM STIE DHARMAPUTRA SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (38.356 KB)

Abstract

Lahirnya UU NO 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mengatur dan melegalkan tentang system kerja kontrak dan outsourcing. Dalam pasal 59 diatur tentang system kenja kontrak, sedangkan pasal 64-66 mengatur tentang outsourcing. Pasal 64 menyebutkan ahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Batalan kerja kontrak ( pekerjaan waktu tertentu ) hanya diizinkan untuk pekerjaan pendukung, tetapi dalam prakteknya banyak penyimpangan yang bahkan merambah luas kesemua ranah pekerjaan, hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi hokum yang tegas dan lemahnya pengawasan dari pemerintah. Kondisi tersebut tentu saja banyak mendatangkan penderitaan dan perlawanan dari kaum uruh. Sikap solutif dalam hubungan Industrial harus memandang perusahaan sebagai mitra dan buruh tidak dianggap sebagi alat produksi semata, sehingga terjadi proses memanusiakan manusia.  kata kunci : kerja kontrak, outsourcing, buruh, huungan Industrial
ARAH DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BERDASARKAN UUD 1945 Wachid Fuady Rahmat
DHARMA EKONOMI Vol 18, No 34 (2011)
Publisher : LPPM STIE DHARMAPUTRA SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perekonomian Indonesia diatur dalam pasal 33 UUDF 1945, sedangkan pasal-pasal yang mengatur kesejahteraan rakyat diatur dalam pasal 23, 27, 28, 31, dan 34. Keseluruhan pasal-pasal tersebut harus dimaknai secara bersama-sama, karena keenam pasal tersebut mengatur paradigma pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.Dalam pelaksanaannya telah menyimpang dari konstitusi. Banyak produk-produk hukum yang mengatur perekonomian yang mengarah pada perekonomian liberalisme kapitalistik, sehingga bangsa Indonesia menjadi “Tamu” di negerinya sendiri. Cabang-cabang produksi yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai asing, begitu juga bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya banyak dikuasai orang asing.Beberapa alternatif pencegahan antara lain ; norma-norma hukum dibuat selaras dengan UUD 1945; SDA dipergunakan secara cermat sebagai sumber APBN; peningkatan kualitas SDM; hindari kebijakan yang tumpang tindih; tinjau kembali pengelolaan energi; kembali ke UUD 1945.Kata kunci : UUD 1945, Liberalisme, Kapitalisme
Co-Authors Ajeng Cahya A R Hery Wibowo Siti Hidayah Uma Rosalina