Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MERCATORIA Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Herdi Munte
Universitas Darma Agung
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan MA RI No. 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst) Erick Palovi Tambunan; Halomoan Sianturi; Herdi Munte
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 1 (2022): EDISI BULAN JANUARI 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i1.1439

Abstract

Undang-undang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana karena merugikan keuangan Negara. Korupsi sebagai pembuktian kesalahan korporasi dapat menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi. Metode penelitian ini adalah yuridis normative yaitu Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum; Siapa pihak-pihak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi.Adapun hasilnya adalahTindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang menagaturnya, misalnya Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana oleh korporasi ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.
Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia Herdi Munte; Christo Sumurung Tua Sagala
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 8, No 2 (2021): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v8i2.4791

Abstract

The basis for the establishment of the Constitutional Court is an effort to uphold the principles of a rule of law and to provide maximum protection for democracy and basic rights of citizens. As the main objective of the rule of law is to protect the freedom of individual citizens from the State's power. The purpose of this research is to answer the question of what constitutional rights are citizens and how they are protected in Indonesia. This research uses a normative juridical approach by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations obtained from legal material sources such as books, articles / writings and other documents, then the data is analyzed so that it will provide conclusions. The results show that constitutional rights are rights that include civil rights, political rights, economic rights, and socio-cultural rights guaranteed by the 1945 Constitution, for their protection efforts through the process of forming laws that reflect the protection and respect for human rights and dignity. and dignity and if there is a law that is detrimental to their rights, they can file a constitutionality review in the Constitutional Court
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN dalam Perspektif Kepastian Hukum Herdi Munte; Christo Sumurung Tua Sagala
JURNAL MERCATORIA Vol 14, No 1 (2021): JURNAL MERCATORIA JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v14i1.4831

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk untuk mengetahui kedudukan putusan peradilan administrasi negara di Indonesia dan kepastian hukum pelaksanaan putusan peradilan administrasi negara terkait pemilukada. Masalah difokuskan pada kedudukan putusan peradilan administrasi negara dalam konteks negara hukum di Indonesia dan bagaimana kepastian hukum pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:  6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN, Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Utrecht yaitu Kepastian Hukum dan data-data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara yang diperoleh dari perundangan-undangan, putusan hakim, buku, pandangan ahli, artikel/tulisan dan sumber bahan lainnya serta melakukan wawancara dan pendekatan kasus kemudian disusun secara sistimatis selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.  Kajian ini menyimpulkan bahwa Putusan peradilan administrasi negara yang sudah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan dengan cara pencabutan Keputusan yang bersangkutan; atau pencabutan Keputusan yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan yang baru; atau penerbitan Keputusan. Namun kepastian hukum pelaksanaan Putusan Nomor:  6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN diabaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai sebab lemahnya sistem eksekusi yang diatur di dalam undang-undang sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
Co-Authors Erick Palovi Tambunan Halomoan Sianturi Sagala, Christo Sumurung Tua