<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana penjatuhan pemidanaan menerobos pidana minimum dalam putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN. PMS dilihat dari ketentuan yang termuat dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, bagaimana kedudukan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yakni menerobos pidana minimum yang dijadikan dasar hakim untuk memidana pelaku tindak pidana narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pemidanaan menerobos pidana minimum dalam putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN. PMS terjadi karena hakim memiliki keyakinan lain. Proses persidangan ditemui fakta bahwa pelaku lebih memenuhi unsur sebagai end user, namun pasal tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum, sehingga hakim menggunakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 untuk memidana pelaku. Adapun apabila sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, maka seharusnya diputus bebas. Tidak lazim bagi seorang hakim tetap memidana seorang terdakwa menerobos pidana minimum berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012. Hal ini, dikarenakan SEMA bukanlah merupakan undang-undang. SEMA tidak dibuat oleh badan legislatif melainkan oleh badan yudikatif.Kata Kunci: Pidana Minimum, SEMA, narkotika ABSTRACTThis study describes and examines the problem, first, how the imposition of criminals breaks through the minimum criminality in decision No. 76 / Pid.Sus / 2016 / PN. PMS is seen from the provisions contained in the Criminal Procedure Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Second, how does the position of SEMA Number 7 of 2012 concerning the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court as the Acting Guidelines for the Court, namely breaking through the minimum criminal sentence which is the basis of the judge to convict the perpetrators of narcotics crimes. The results of the study indicate that the imposition of criminals breaks through the minimum criminal sentence in Decision Number 76 / Pid.Sus / 2016 / PN. PMS occurs because the judge has other beliefs. In the trial process, it was found the fact that the defendant more fulfilled the elements as end users, but the article was not indicted by the public prosecutor thus, the judge used SEMA Number 7 of 2012 to convict the defendant. Whereas if in accordance with Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, then it should be decided freely. It is not uncommon for a judge to remain convicted that a defendant breaks a minimum criminal sentence based on SEMA No. 7 of 2012. This is because SEMA is not a law. SEMA is not made by the legislature but by the judiciary.Keyword: Minimum Criminality, SEMA, narcotics]]>
