<![CDATA[An alternative ideology by realizing “NKRI Bersyari’ah” which was introduced by the Islamic Defenders Front (FPI) by M. Rizieq Syihab did not come from space or emerge suddenly without a cause, but there is a historical continuation. researchers use triadic concepts such as spatial practice, representations of space, representational spaces assisted by Pierre Bourdieu's habitus, fields, and distinction as a theoretical analysis. Based on the focus of the explanation and description above, the research studied wants to operate the discussion by asking the question, Why is the Ideology of “NKRI Bersyari’ah” able to be formed and endured? The results of the analysis in this study are that the representational space of the “NKRI Bersyari’ah” departs from the history of the NKRI and was strengthened by the Presidential Decree of July 15, 1959, on the 5th Alenia, resulting in long debates from groups who fought for Indonesia as an Islamic state in the “constitutional jihad” node and the stronghold the representatives who fought for an agreement state, namely the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), were not present suddenly, but rather there was a long logic in the dialectics of the space debate. Ideologi alternatif dengan mewujudkan “NKRI Bersyariah” yang di perkenalkan oleh Front Pembela Islam (FPI) oleh M. Rizieq Syihab tidak hadir dari ruang yang kosong atau muncul tiba-tiba tanpa sebab, melainkan ada persambungan sejarah. Peneliti mencoba untuk mengambarkannya dengan menggunakan konsep triadik seperti; spasial practice, representations of space, representational spaces yang dibantu oleh habitus, field, dan distintion Pierre Bourdieu sebagai analisis teoretik. Berdasarkan fokus penjelasan dan uraian di atas, maka penelitian yang dikaji ingin mengoperasikan pembahasannya dengan mengajukan pertanyaan, Mengapa Ideologi “NKRI Bersyariah” dapat terbentuk dan bertahan ?. Hasil analisis dalam penelitian ini bahwa ruang representasional “NKRI Bersyariah” berangkat dari sejarah berdirinya NKRI dan diperkokoh oleh Dekrit Presiden 15 Juli 1959 pada alenia ke-5, sehingga perdebatan panjang dari kelompok yang memperjuangkan Indonesia sebagai negara Islam dalam simpul “jihad konstitusional” dan kubu perwakilan yang memperjuangkan negara kesepakatan yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan ada logika panjang dalam dialektika perdebatan ruang.]]>
