Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)
Ahmad Gazali
Universitas Gadjah Mada
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU YANG MEMBERIKAN SANKSI FISIK DALAM BATAS WAJAR TERHADAP PESERTA DIDIK Ahmad Gazali
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): Edisi Februari 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v2i1.6

Abstract

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum bagi guru dalam memberikan sanksi fisik dalam batas wajar terhadap peserta didik dan untuk mengetahui dampak dari kasus-kasus pidana yang menjerat profesi guru ketika melaksanakan tugas profesinya terhadap para guru dalam menjalankan tugas profesinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis, dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder terkait perlindungan hukum bagi guru dalam memberikan sanksi fisik dalam batas wajar, selanjutnya diidentifikasi, dianalisa dan diolah secara deskriptif kualitatif. Menurut hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa: Pertama, menegenai perlindungan hukum bagi guru dalam memberikan sanksi fisik dalam batas wajar terhadap peserta didik dalam pengaturannya sudah sangat baik terbukti dari banyaknya peraturan perundang-undangan serta aturan hukum lain yang telah disahkan, hanya saja dalam penerapannya dirasa masih sangat kurang mengingat masih banyak guru kasus-kasus hukum yang mendera guru. Kedua, kasus-kasus pidana yang menjerat profesi guru dalam melaksanakan tugas profesinya menimbulkan berbagai dampak terhadap guru dalam menjalankan tugas profesinya, diantaranya: rasa takut dan kekhawatiran akan dipolisikan manakala memberi tindakan kedisiplinan kepada peserta didik, sikap acuh terhadap perbuatan salah atau pelanggaran norma yang dilakukan peserta didik, serta kriminalisasi dan deskriminasi yang dilakukan oleh peserta didik maupun orang tua peserta didik yang mana menurunkan keprofesionalan dari guru sehingga kurang optimalnya kinerja guru dalam peran mendidik para penurus bangsa sehingga tidak tercapai dari tujuan pendidikan nasional.
Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Kaitan Prinsip Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Proses Peradilan Ahmad Gazali
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i2.5707

Abstract

This study aims to determine the application of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) and to determine the implementation of the principle of criminal sanctions that can only be imposed through court decisions in the law enforcement proceeding of traffic violations based on Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). This research is Normative Legal Research in which researchers will collect and review primary data on the law enforcement proceeding of ETLE violation along with secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the implementation of ETLE is regulated by various laws and regulations including Act No. 22/2009 on Traffic and Transportation; Government Regulation No. 80/2012 on Procedures for Inspection of Motorized Vehicles on the Road and Enforcement of Traffic and Road Transportation Violations in conjunction with Chief of Police Regulation No. 5/2012 on Registration and Identification of Motorized Vehicles in conjunction with The Supreme Court Regulation No. 12/2016 on Procedures for Settlement of Traffic Violations Cases and there is no visible contradiction or disharmony. However, in the application of these regulations there are indications of disharmony between the law and their implementation and law enforcement, where violators entrust payment of fines that have been adjusted to the number of fines that will later be will be decided by a court judge, even though if referring to Article 267 Paragraph (4) of the Traffic Act, the amount of money deposited is equal to a maximum fine of the criminal penalty.
Co-Authors