Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Innovative and Creativity INJURLENS Open Access DRIVERset Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Cangkal : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Sri Herlina
Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
KEBIJAKAN POLISI REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLDA KALIMANTAN SELATAN Sri Herlina
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 1 (2022): Edisi Februari 2022
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The current development of the highway is like a series of calculations while the growth of society is like a measuring series. Increased mobility on the highway can give birth to various traffic problems. Traffic problems are a very complicated thing. The increasingly congested state of the road with the increasing amount of vehicle traffic is one of the causes. For example, violations of traffic signs, congestion, accidents, air pollution, and so on. This study uses a socio-legal research approach by finding the reality of the law. Socio-legal research mainly examines primary data in addition to also collecting data sourced from secondary data. In terms of policies in suppressing traffic violations, there are 2 policies carried out by the South Kalimantan Regional Police. The first is Preventive Policy including Traffic Engineering, Traffic Guarding, and Socialization / Campaign. Second, repressive policies include the provision of tickets, confiscation of vehicles, and letters of reprimand or verbal reprimand. Factors that affect the peaceful settlement of criminal fines are as follows: a). The economic factor is affecting people's behavior in solving traffic problems, this is because taking the road peacefully does not require a lot of costs when compared to having to wait for the results of a court decision. b). Emotional closeness is a factor that until now is still difficult to avoid by police officers because the community and family kinship system are associated with law enforcement efforts. c). Cultural factors in solving the criminal problem of fines peacefully are influenced by cultural factors of society that are more likely to choose a peaceful solution. d). Institutional immunity factors to the law, this is due to the emergence of exceptions for a certain group in society that occupies a certain position, such as a large family of Police. Keywords : Violations, Traffic, Indonesian Republic Police.       ABSTRAK Saat ini perkembangan jalan raya bagaikan deret hitung sedangkan pertumbuhan masyarakat seperti deret ukur. Dengan bertambahnya mobilitas di jalan raya dapat melahirkan berbagai masalah lalu lintas. Masalah lalu lintas merupakan hal yang sangat rumit. Keadaan jalan yang semakin padat dengan jumlah lalu lintas kendaraan yang semakin meningkat tersebut, merupakan salah satu penyebabnya. Misalnya saja pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, kemacetan, kecelakaan, polusi udara, dan lain sebagainya. Metode Pendekatan Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Dalam hal kebijakan dalam menekan pelanggaran lalu lintas ada 2 kebijakan yang dilakukan oleh Polda Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah Kebijakan Preventif diantaranya Rekayasa Lalu Lintas, Penjagaan Lalu Lintas, Sosialisasi/Kampanye. Kedua, kebijakan represif diantaranya Pemberian surat Tilang, penyitaan kendaraan dan Surat teguran atau Teguran Lisan. Faktor  yang mempengaruhi penyelesaian pidana denda secara damai sebagai berikut: a). Faktor ekonomi Faktor ekonomi memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas, hal ini disebabkan oleh karena dengan menempuh jalan damai tidak memerlukan biaya yang banyak jika dibandingkan dengan harus menunggu hasil keputusan pengadilan. b). Faktor kedekatan emosional, Kedekatan emosional ini merupakan suatu faktor yang sampai saat ini masih sulit untuk dihindari oleh pihak petugas kepolisian, karena sistem kekerabatan masyarakat maupun kekeluargaan dikaitkan dengan upaya penegakan hukum. c). Faktor kultur Dalam menyelesaikan permasalahan pidana denda secara damai, dipengaruhi oleh factor budaya masyarakat yang lebih cenderung untuk memilih penyelesaiannya secara damai. d). Faktor kekebalan institusional terhadap hukum, Hal ini disebabkan oleh timbulnya pengecualian bagi suatu golongan tertentu dalam masyarakat yang menduduki posisi tertentu, seperti keluarga besar Polri. Kata Kunci : Pelanggaran, Lalu Lintas, Polisi Republik Indonesia.
Sanksi Pidana Tentang Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Sri Herlina
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2022): Edisi Juni 2022
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v3i2.76

Abstract

Later, there were reports about defamation allegations by various parties. The causes vary, ranging from writing on mailing lists, forwarding emails, reporting corruption, reporting events in the media, revealing research results, and a series of other actions. This study aims to describe the legal arrangements regarding defamation in Indonesian criminal law and criminal sanctions for perpetrators of criminal defamation through the internet media. The type of research used is normative legal research, that is, research that focuses on norms and this research requires legal materials as the main data. Meanwhile, the nature of the research that the author uses is research that is descriptive analytical in the sense that all legal materials that the author gets will be described and described and then analyzed. The results showed that: The regulation of defamation law as stipulated in the Criminal Code interprets that, the main element of the criminal act of defamation is the intention to attack a person's honor or good name so that the general public knows about it, as well as the absence of elements for the public interest and / or self-defense in it. This criminal act of defamation is also a complaint, where a person who defames another person cannot be prosecuted if there is no complaint from the person who has been defamed, as stipulated in Article 319 of the Criminal Code. As for the criminal liability for perpetrators of criminal defamation in the ITE Law, this is contained in article 51 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions in which a person who disseminates electronic information that contains insults and/or defamation and results in losses to others will be subject to a maximum prison penalty of 12 years and/or a maximum fine of 12 billion rupiah.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK ASASI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA Hanafi Hanafi; Sri Herlina
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.15906

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perilaku yang mengandung kekerasan secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh pasangan. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, perempuan (istri) adalah orang yang sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan sudah dilakukan melaui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun kenyataannya UU PKDRT masih belum bisa memberikan jaminan ataupun kepercayaan kepda korban untuk berani menyuarakan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami. Hal tersebut terjadi buan karena perlindungan secara hukum oleh Negara, melainkan ketakutan korban terhadap asumsi publik yang berkembang apabila korban melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangganya. Maka dari itu perlunya pemenuhan hak-hak asasi bagi perempuan sebagai korban mulai dari proses pelaporan sampai dengan kembali ke masyarakat.
TINJAUAN YURIDIS TRADISI ADAT MANDI PENGANTIN (BAPAPAI) ADAT DAYAK BAKUMPAI DI BANDAR KARYA KECAMATAN TABUKAN MARABAHAN DALAM PERSFEKTIF HUKUM ADAT Maria Ulfah; Sri Herlina; Munajah Munajah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 15, No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v15i2.8853

Abstract

Dayak Bakumpai traditional marriage in the traditional bridal shower (bapapai) tradition in Bandar Karya, Tabukan Marabahan sub-district in the Perspective of Customary Law in the form of bridal showers which are usually held in the front yard of the house and become a spectacle for residents. This research is empirical legal research, which means legal research that functions to see the law realistically and examine how the law works in society. The type of this research is descriptive research, where the descriptive method is used in researching the status of a group of people, an object, a condition, or a system of thought or events in the present. The bapapai tradition is an obligation that must be carried out by the bride and groom the day before the wedding celebration. In practice uses various kinds of tools and materials and contains philosophical meaning. This tradition seeks protection from Allah SWT to avoid disturbance by spirits during wedding celebrations and in household life. Society's view of the Dayak Bakumpai traditional marriage in the traditional bridal shower (bapapai) tradition in Bandar Karya, Tabukan Marabahan sub-district, is a marriage that leads to efforts to continue offspring. In contrast, the social structure leads to traditional or customary societal institutions. The procession of carrying out the bridal shower (bapapai) in the bandarkarya sub-district tabukan marabahan in the Customary Law Perspective among the adat bakumpai because the cultural procession of marriage is maintained as a norm of togetherness by each tribe. Every implementation of traditional marriages, traditional events that are carried out can be seen as a form of community education. Custom is part of the culture that determines human values. The marriage tradition in the Bakumpai Dayak Tribe is a hereditary custom passed down so that it is inherent in the Bakumpai Dayak community in the Tabukan Marabahan sub-district.
PENGEMBANGAN POTENSI KEWIRAUSAHAAN MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN KAIN SASIRANGAN DI MADRASAH ALIYAH DARUL MUKARRAM KABUPATEN BARITO KUALA Hanafi Hanafi; Noor Azizah; Sri Herlina
JURNAL PENGABDIAN AL-IKHLAS UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARY Vol 9, No 1 (2023): AL-IKHLAS JURNAL PENGABDIAN
Publisher : Universitas Islam kalimantan MAB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/jpaiuniska.v9i1.11988

Abstract

Saat ini kompetensi kewirausahaan dan sosial merupakan suplemen baru dari tugas seorang kepala madrasah, dibanding dengan kompetensi kepribadian, manajerial, dan supervisi yang sudah lebih dulu menjadi tanggungjawab kepala madrasah. Kompetensi kewirausahaan secara filosofis menghendaki seorang kepala madrasah harus mampu berfikir kreatif dan inovatif untuk pengembangan madrasah yang dipimpinnya. Madrasah harus maju dan mampu berdiri sendiri dengan mengoptimalkan segala potensi sumber daya madrasah salah satunya melalui potensi kewirausahaan. Tetapi ada madrasah yang kesulitan untuk menggali potensi kewirausahaan tersebut, sehingga perlu mendapatkan bantuan dan solusi dari semua pihak. Dari permasalahan tersebut maka mendorong kami untuk menemukan jalan keluarnya melalui sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan pembuatan kain sasirangan sebagai upaya pengembangan potensi kewirausahaan di Madarasah Aliyah Darul Mukarram Kabupaten Barito Kuala. Hal ini bertujuan agar adanya pengetahuan keterampilan pembuatan kain sasirangan dan pengembangan potensi kewirausahaan di Madrasah Aliyah Darul Mukarram Kabupaten Barito Kuala. Metode dalam program pengabdian ini dibagi menjadi dua tahapan, yaitu pertama memberikan sosialisasi terlebih dahulu berupa penyampaian materi terkait tentang tata cara pembuatan kain sasirangan. Kemudian yang kedua melaksanakan pelatihan dengan praktik secara langsung pembuatan kain sasirangan dengan dibagi menjadi beberapa kali pertemuan. Hasil dan kesimpulan dari dilakukannya kegiatan ini menunjukkan bahwa telah meningkatnya pengetahuan keterampilan para peserta dalam pembuatan kain sasirangan dan mampu mengembangkan potensi kewirausahaan di Madrasah Aliyah Darul Mukarram Kabupaten Barito Kuala.
Konsep Presidensial Threshold terhadap Demokrasi di Indonesia Lutfi Yusup Rahmathoni; Sri Herlina
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1791

Abstract

Presidential Threshold in Indonesia’s democratic system focuses on its alignment with the principles of democracy as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Presidential Threshold is a provision that sets a minimum requirement for nominating presidential and vice-presidential candidates. Although argued to simplify the contest and maintain governmental stability, this policy is considered contrary to democratic principles that uphold freedom, equality, and public representation. This study employs a juridical-normative method with an approach based on democratic theory and statutory regulations. The findings indicate that the implementation of the Presidential Threshold presents a dilemma between forming a strong and stable government and the importance of maintaining openness to diverse political participation. While the policy aims to streamline the electoral system, in practice it may violate democratic principles, particularly regarding the protection of the right to be elected, and contradict the principles of representation, freedom to run for office, and fairness in a pure democracy. Therefore, it is necessary to establish new regulations to balance the goal of political stability with the principle of popular sovereignty.
Tinjauan Yuridis terhadap Delik Aduan dalam Penegakan Hukum Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Lutfi Yusup Rahmathoni; Sri Herlina; Sudiyono Sudiyono; Ahmad Rizqi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1801

Abstract

This study examines the application of complaint offenses in copyright law enforcement under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. As part of intellectual property rights, copyright provides legal protection for creative works, enabling creators or rights holders to obtain both economic and moral benefits, and preventing violations such as piracy or unauthorized use. Based on Article 120 of the Copyright Law, most copyright violations are classified as complaint offenses, meaning that investigation and prosecution can only proceed if a complaint is filed by the creator, copyright holder, or an authorized party unless the violation harms the public interest, in which case it is treated as an ordinary crime. This study employs a descriptive-analytical approach to primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the regulation of complaint offenses offers flexibility for rights holders to choose between litigation and non-litigation resolution. However, implementation faces challenges such as proving ownership, lengthy legal processes, and the potential misuse of complaint withdrawals. In conclusion, applying the complaint offense mechanism to copyright law can balance the protection of individual rights with the public interest, but it requires stronger regulations and greater legal awareness to achieve more effective and equitable enforcement.
Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Perkara Pencucian Uang di Indonesia Sri Herlina; Lutfi Yusup Rahmathoni; Sudiyono Sudiyono; Macario G. Gayeta
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1805

Abstract

Money laundering is a serious crime that has a major impact on the economic stability and integrity of the country's financial system. This crime is generally associated with predicate offenses, such as corruption, narcotics, and organized crime, to conceal the origin of illicit wealth. In law enforcement, the application of the reverse burden of proof principle is a crucial strategy for overcoming the difficulty of proof. This study examines the application of the reverse burden of proof principle in the Indonesian criminal justice system, particularly in money laundering cases, as outlined in Law Number 8 of 2010. The method used is normative juridical with a conceptual and statutory approach. The results of the study indicate that the application of the reverse burden of proof principle can strengthen efforts to eradicate money laundering, but must still uphold the principle of fair trial and protection of human rights, especially the presumption of innocence. Law Number 8 of 2010 has not comprehensively regulated the standards of proof, verification, and legal impact of this principle, thus creating a vacuum of norms and legal uncertainty. In practice, the accused is only burdened to explain the origin of the wealth, while the prosecutor proves the elements of the crime. However, this shifting burden of proof still raises concerns about violations of the presumption of innocence. Therefore, the application of the reverse burden of proof principle requires more detailed legal regulations and strict supervision so that it is not misused and continues to guarantee legal justice for the accused.
TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH RESIDIVIS: ANALISIS PENJATUHAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Yulianis Safrinadiya Rahman; Sri Herlina
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 18, No 1 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v18i1.20643

Abstract

One of the significant challenges in criminal law is the prevalence of narcotics offenses committed by recidivists—individuals who reoffend after having previously served a sentence. Recidivist status creates complex juridical dilemmas, as it serves as a statutory ground for sentence aggravation, often resulting in severe verdicts ranging from life imprisonment to the death penalty. This practice triggers a debate regarding the fundamental objectives of sentencing, where judges are compelled to strike a balance between retribution (retributive justice) to ensure deterrence, prevention (preventative justice), and rehabilitation (rehabilitative justice) aimed at social reintegration. This study aims to examine the legal framework governing narcotics offenses under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the specific sentencing mechanisms applied to repeat offenders. This research employs a normative legal methodology, utilizing secondary data through library research to analyze relevant statutes and legal literature. The findings demonstrate that the sentencing system under the Narcotics Law mandates aggravated penalties for offenders involved in organized networks, those involving minors, and those with recidivist status. Sentencing for narcotics recidivists emphasizes enhanced sanctions; while Articles 486 to 488 of the Criminal Code (KUHP) establish general provisions for recidivism, Article 144 of Law Number 35 of 2009 specifically stipulates that recidivists may be subject to an additional one-third of the maximum prescribed penalty.
Restorative Justice In The Settlement Of Agrarian Crimes: Alternative Or Threat To Law Enforcement? Sri Herlina; Imam Syafa'i
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i1.1827

Abstract

Konflik agraria di Indonesia seringkali menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks dan tidak terselesaikan secara tuntas melalui pendekatan pidana konvensional. Restorative Justice (RJ) muncul sebagai tawaran alternatif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah penerapan RJ dalam tindak pidana agraria dapat menjadi instrumen transformasi hukum pidana menuju penyelesaian yang lebih adil, atau justru berpotensi melemahkan akuntabilitas hukum terhadap pelaku yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis kebijakan hukum dan praktik penyelesaian konflik agraria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RJ memiliki potensi menjadi pendekatan yang adil dan transformatif dalam kasus agraria yang bersifat horizontal atau berintensitas rendah. Namun, dalam konflik yang berintensitas tinggi dan sarat muatan politik, pendekatan ini memerlukan pengendalian yang ketat terhadap transparansi dan akuntabilitas agar tidak menjadi sarana impunitas bagi aktor dominan. RJ dapat menjadi strategi penyelesaian yang efektif apabila diposisikan bukan sebagai pengganti mutlak pemidanaan, melainkan sebagai pelengkap yang berlandaskan prinsip keadilan substantif, partisipasi masyarakat, dan pemulihan hubungan sosial. Dengan demikian, penerapan RJ dalam konteks agraria memerlukan kerangka kebijakan yang selektif, adil, dan tetap berorientasi pada perlindungan hak-hak kelompok rentan.
Co-Authors Ade Daharis Adwin Tista Ahmad Rizqi Ahmad Rizqi Diya Putriana Hanafi Herwantono Imam Syafa'i Macario G. Gayeta Maria Ulfah Munajah Muthia Septarina Ningrum Ambarsari Nining Suningrat Noor Azizah Rahmathoni, Lutfi Yusup Sudiyono Sudiyono Yulianis Safrinadiya Rahman Yulianus Safri Nadiya