Rifqon Khairazi
Universitas Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

THE OBJECTIVITY OF THE BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION IN DECIDING BUSINESS COMPETITION CASES IN INDONESIA Rifqon Khairazi
Indonesia Private Law Review Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/iplr.v2i1.2146

Abstract

This study discusses the commission board’s objectivity in a trial while deciding a business court case. This study aims to identify the commission board and investigators’ authority in a courthouse, and the fact that they are in the same institution as well as the concern. This study uses a type of normative research through a statutory approach and a conceptual approach. This research’s document source is obtained by tracing statutory regulations, especially those related to business competition. The research shows a relationship that can affect The Indonesian Competition Commission (ICC) decision regarding the extent of authority that ICC has, as contained in the provisions of Article 36 of Law No. 5/1999. This obscurity can provide legal loopholes that have potentially offer a wide range of unlawful authority for ICC. Therefore, the Government has to amend the current regulation.
Optimalisasi Penyelesaian Perkara Kepailitan dalam Ease Of Doing Business untuk Menarik Investor Asing ke Bisnis Syariah di Indonesia Rifqon Khairazi; Andi Rahmat Heiawan
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 18 No. 1 (2020): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1063.352 KB) | DOI: 10.32694/qst.v18i1.803

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pengaruh hak imunitas terhadap Profesi Kurator dan Pengurus dalam menjalankan pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam penyelesaian perkara kepailitan, dan untuk mengetahui hubungannya dengan kegiatan investasi global dalam indikator Ease of Doing Business dengan menggunakan parameter Penyelesaian Perkara Kepalitan (Resolving Insolvency) guna menciptakan iklim investasi dan bisnis syariah yang baik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif melalui Pendekatan Perundang-undangan (Statue approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Aprroach),Sumber data penelitian ini didapatkan dengan melakukan penelusuran peraturan prundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan data-data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan dan BKPM. Hasil penelitian menemukan bahwa upaya memberikan perlindungan kepada Profesi Kurator dan Pengurus dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara kepailitan dengan cara memberikan hak imunitas mampu mengarahkan hukum kepailitan Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU sudah tidak sesuai dengan kegiatan bisnis global dan ditemukan beberapa Pasal di dalamnya yang cenderung mengarahkan kepada kepentingan tertentu. Sehingga dengan adanya perbaikan regulasi hukum kepailitan Indonesia, serta perbaikan dalam indikator Ease of Doing Business yang menjadi penilaian utama adalah regulasi. Oleh karena itu, perbaikan regulasi (UUK PKPU) diharapkan mampu meningkatkan peringkat Kemudahan Berusaha (EoDB) Indonesia dalam menarik Investor baik lokal maupun asing untuk dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Terutama dalam bisnis syariah yang semakin berkembang.