Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Iqtishad : Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam
A Hashfi Luthfi
UIN Sunan Kalijaga
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Eksekusi Berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggunan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah A Hashfi Luthfi
Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 11, No 1 (2019): Az-Zarqa'
Publisher : Sharia and Law Faculty of Sunan Kalijaga Islamic State University Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/azzarqa.v11i1.1783

Abstract

Penulisan ini membahas mengenai eksekusi berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 UUHT sebagai alternative penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Penulisan hukum ini berusaha untuk mengetahui tentang bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan berdasarkan ketentuan tersebut. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa eksekusi lelang objek hak tanggungan dapat dilakukan melalui tiga prosedur, yaitu eksekusi dibawah tangan, parate eksekusi, eksekusi berdasarkan title eksekutorial. Eksekusi lelang melalui pelelangan umum cenderung lebih mudah dan tidak memakan banyak biaya daripada eksekusi dengan pertolongan hakim karena tidak memerlukan adanya perintah dari Ketua Pengadilan. Akan tetapi dalam hal adanya perlawanan debitor, KPKNL tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek lelang yang sudah dibeli oleh peserta lelang. Berbeda dengan pelaksanaan lelang dengan pertolongan hakim, apabila terhadap objek lelang yang terjual tersebut terdapat pihak-pihak yang tidak mau menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang, maka pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 UUHT memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek lelang.
Harmonizing Fiduciary Enforcement after Constitutional Court Decision No. 18/2019 and DSN-MUI Fatwa No. 68/2008: A Doctrinal and Ethical Convergence of Positive Law and Rahn Tasjīlī A Hashfi Luthfi; Mu'tashim Billah
Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. 17 No. 2 (2025)
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/aiq.v17i2.47339

Abstract

This article examines the harmonization of fiduciary enforcement in Indonesia following Constitutional Court Decision No. 18/2019 and DSN-MUI Fatwa No. 68/2008 on Rahn Tasjīlī. The Constitutional Court restricted unilateral repossession through fiduciary certificates, mandating either debtor consent or judicial oversight, while the fatwa embeds ethical safeguards of fairness (ʿadl) and harm prevention (ḍarar). Employing a normative-juridical approach, this study analyzes statutory law, jurisprudence, and fatwa-based norms to identify points of convergence. The findings reveal that both frameworks limit creditor dominance, strengthen debtor protection, and preserve creditor certainty through documentation and due process. Divergences remain in their normative origins, yet outcomes converge toward proportionality and justice. Keywords: fiduciary security; rahn tasjīlī; constitutional court decision; DSN-MUI fatwa; maqāṣid al-sharīʿah   Abstrak Artikel ini mengkaji harmonisasi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/2019 dan Fatwa DSN-MUI No. 68/2008 tentang Rahn Tasjīlī. Mahkamah Konstitusi membatasi penarikan sepihak objek fidusia melalui sertifikat fidusia dengan mensyaratkan adanya persetujuan debitur atau pengawasan yudisial, sementara fatwa tersebut menanamkan perlindungan etis berupa keadilan (ʿadl) dan pencegahan kemudaratan (ḍarar). Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan norma berbasis fatwa untuk mengidentifikasi titik-titik konvergensi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua kerangka tersebut sama-sama membatasi dominasi kreditur, memperkuat perlindungan debitur, serta menjaga kepastian hukum bagi kreditur. Perbedaan tetap terdapat pada asal-usul normatifnya, namun hasil akhirnya bertemu pada prinsip proporsionalitas dan keadilan. Kata Kunci: jaminan fidusia; rahn tasjīlī; putusan mahkamah konstitusi; fatwa DSN-MUI; maqāṣid al-sharīʿah.
Co-Authors Mu'tashim Billah