This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya
Suartra Putrawan
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHA I Made Yoga Agastya; I Wayan Wiryawan; Suartra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 06, Oktober 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.126 KB)

Abstract

Pembangunan ekonomi umumnya tidak terpisahkan dari pembangunan hukum, oleh karena itu kebijakan pembangunan hukum dilaksanakan berdasarkan pembangunan ekonomi yaitu dengan adanya keseimbangan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan ekonomi dizaman perdagangan yang bebas dengan tidak merugikan kepentingan nasional. Secara normative Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang Perseroan Terbatas, tertuang dalam pasal 1 angka 1 UUPT tersebut ditentukan bahwa perseroan terbatas, adalah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan udaha dengan dasar modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya”. Saat sebuah PT berstatus sebagai badan hukum maka saat itulah hukum tersebut memperlakukan para pemegang saham dan pengurusan terpisah dari PT itu sendiri. Kata Kunci : Badan Hukum, Perjanjian, Pemegang Saham.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG DIPASARKAN PELAKU USAHA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 I Dewa Gede Eka Dharma Yuda; Dewa Gde Rudy; Suartra Putrawan
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.33 KB)

Abstract

Responsibility of business operators in the event of loss of the food products that are marketed to the consumer is responsible for the losses suffered absolute consumer , either health problems or death caused by ingestion of food or beverage products that are toxic or hazardous . Damages can be referred to health care and the provision of compensation to injured consumers or their heirs or agreement of the parties themselves . Measures manufacturers or businesses that are not responsible to cause harm to consumers . It is stipulated in Article 7 of the Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1999 on Consumer Protection . Legal sanctions against the perpetrators of large-scale food and beverage industry households proved to have violated the use of hazardous substances in the production process is done in the form of withdrawal of food and beverage products , stopping production temporarily to overcome the problem related to the withdrawal of a number of food and household industries , the destruction of food and drinks if proven harmful to human health and life , and revocation of production licenses or business licenses.