Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
8.338
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Acta Comitas Jurnal Notariil KERTHA WICAKSANA International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Aktual Justice POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia
Dewa Gde Rudy
Faculty Of Law, Udayana University
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 185 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 185 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERJANIAN SEWA MENYEWA TANAH PEKARANGAN DESA (PKD) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG DESA PAKRAMAN Rudy, Dewa Gde
Jurnal Notariil Vol 2, No 2 (2017): November 2017
Publisher : Notary Department, Post Graduated Program, Warmadewa University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.2.2.410.149-159

Abstract

ABSTRAK Artikel ini mengambil judul “Perjanian Sewa Menyewa Tanah Pekarangan Desa (PKD) Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman” tanah PKD adalah tanah yang dikuasai oleh Desa Pakraman yang diberikan kepada warga desa untuk ditempati dengan kompensasi melaksanakan kewjaiban (ayahan) kepada Desa Pakraman. Pada perkembangan saat ini banyak tanah dengan status tanah PKD menjadi obyek perjanjian sewa menyewa dengan tujuan komersial. Permasalahan yang dibahas adalah : 1) Keabsahan dari perjanjian sewa menyewa tanah PKD tersebut. 2) Kapasitas Desa Pakraman berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa tanah PKD. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa : 1) Perjanjian sewa menyewa tanah PKD berdasarkan Ketentuan Perda No. 3 Tahun 2001 secara eksplisit tidak dilarang, sehingga karenanya perbuatan hukum tersebut dapat dibenarkan serta sah dan mengikat bagi pihak-pihak. 2) Desa Pakraman mempunyai kapasitas sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewenangan dalam mengatur dan mengelola pemanfaatan tanah PKD sebagai tanah adat. Oleh sebab itu, perjanjian sewa menyewa tanah PKD harus mendapatkan persetujuan Desa Pakraman melalui Paruman Desa Pakraman. ABSTRACT This article entitles "Lease of Rent of Village Land (PKD) Based on Bali Province Regulation Number 3 Year 2001 About Pakraman Village" PKD land is land which is controlled by Desa Pakraman given to the villagers to be occupied with compensation to perform the magic (ayahan) to Pakraman Village. In the current development of many lands with the status of land PKD became the object of lease agreement with commercial purposes. The issues discussed are: 1) Validity of the lease agreements of land PKD. 2) Pakraman Village Capacity related to land lease agreement of PKD. The results of the discussion show that: 1) land lease agreement of PKD based on Provisions of Perda no. 3 of 2001 is explicitly prohibited, so that such legal acts may be justified and valid and binding for the parties. 2) Desa Pakraman has the capacity as a party having the right and authority to manage and manage the utilization of PKD land as customary land. Therefore, the lease agreement of land for PKD must get the approval of Pakraman Village through Paruman Desa Pakraman.
PROSEDUR HUKUM YANG HARUS DITEMPUH PERSEROAN TERBATAS DALAM HAL TERJADINYA PENGURANGAN JUMLAH PENDIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA Sarasvita, Dely Bunga; Wiryawan, I Wayan; Rudy, I Dewa Gede
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.773 KB)

Abstract

Limited Liability Company established under the agreement, it is in accordance with the provisions of Article number 7 (1) Company Law of 2007. In practice frequently encountered condition which the founders of the Company to be less than two (2) peoples, that serves as the sole shareholder. For this condition, the Company shall immediately transfer the shares or issuing new shares to others, to cope the situation. This is in accordance with the provisions of Article 7, paragraph (5) the Company Law of 2007. Legal consequences to the Company that do not adjust as provisions in the Article is losing its status as a legal entity. And after a request from a third party, it will be the dissolution of the Company by the District Court.
KARAKTERISTIK PERJANJIAN KERJASAMA PADA PERUSAHAAN PT. PERTAMINA (PERSERO) Lidya Stephanie, Ni Gusti; Westra, I Ketut; Rudy, Dewa Gede
Kertha Desa Vol. 01, No. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (34.593 KB)

Abstract

Gas station business according to Article h frequently results in a long dispute 1(18) of the Cooperation Agreement of Gas Station Business is a work process done by aCorporate Body or an individual who owns and runs a gas station business or onlyowns one gas station.Cooperation Agreements gas station where PT. Pertamina(Persero) as those who produce and sell Fuel Oil, Fuel Special and other products,have been prepared in advance clauses contained in the agreement by reason of theefficiency of the time, effort and expense, and to apply a uniform standard of service allgas stations that sell products PT. Pertamina (Persero).
PENGATURAN MASYARAKAT KURANG MAMPU DALAM MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMORi16 TAHUN 2011 Rudy, Dewa Gede; SARI, SUSANTHY PUSPITA
Kertha Desa Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai mahluk hidup yang berkembang dan hidup bentuk nyata yang terpenting merupakan suatu pemberian jaminan serta perlindungan untuk setiap orang memiiliki prinsip yang serupa dan sejalan dengan yang dilihat di mata hukum dan tidak ada suatu pengecualian manapun. Hak memperoleh keadilan merupakan sebagai salah satu elemen hak asasi manusia. Keyakinan diperlakukan setara dimanapun berada serta hak untuk dapat dibela oleh advokat atau penasehat hukum merupakan hak asasi manusia yang perlu dijaminkan untuk mencapai suatu keadilan sosial. Karya tulis ini dapat dilihat dan dikaji dalam prespektif karya tulis dengan metode penelitian normatif dengan pendekatan norma serta ketentuan undang-undang dan buku sebagai dasar penalaran, serta akan dikaji dengan pendekatan teori-teori hukum dalam penemuan suatu kesenjangan norma hukum dalam studi keperpustakaan diperlukanya suatu kesadaran yang dimiliki dalam menjalin suatu keharmonisan dalam lingkungan sosial dengan mengedepankan suatu hak asasi manusia dalam memperoleh bantuan hukum untuk menyikapi permasalahan hukum yang sedang dihadapi dengan memperoleh keadilan dan juga kemanfaatan dalam ruang lingkup menyikapi masalah, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kecil untuk mendapatkan kesetaraan dalam memperoleh keadilan, suatu syarat tertentu dalam memperoleh bantuan hukum menjadi landasan dasar bahwa keyakinan untuk memperoleh suatu keadilan diatas segalanya, menjadi hak dan kepastian hukum yang tidak bisa dikesampingkan dengan persyaratan sebagai warga yang kurang mampu harus juga dilengkapi dengan bukti dokumen yang dibuat di desa sekitar, sebagai jaminan kesetaraan seluruh masyarakat karena hukum hidup di dalam masyarakat dan masyarakat ada karena hukum. Kata Kunci: Keadilan Sosial, Bantuan Hukum, Masyarakat Kurang Mampu. ABSTRACT As a living being that develops and lives, the most important real form is a guarantee and protection for everyone who has the same principles and is in line with those seen in the eyes of the law and there is no exception whatsoever. The right to justice is an element of human rights. Beliefs are treated equally wherever they are and the right to be defended by lawyers or legal advisors are human rights that need to be guaranteed to achieve social justice. This paper can be seen and studied in the perspective of a paper with a normative research method with a norm approach to the provisions of the law and books as the basis of reasoning. As well as will be studied with the approach of legal theories in finding a gap in legal norms in library studies, it is necessary to have an awareness in establishing harmony in the social environment by prioritizing a human right in obtaining legal assistance to address legal problems being faced by obtaining justice and also the benefits in the scope of addressing the problem of providing legal aid to small communities in order to get equality in obtaining justice, a certain condition in obtaining legal aid is the basic foundation that the belief in obtaining the belief to obtain justice above all becomes a right and belief that cannot be ruled out by the requirements as a poor citizen must also be completed with documentary evidence made in the surrounding village as a guarantee of equality for the whole community because the law of living in the community and society exists because a law. Key Words: Social Justice, Legal Assistance, Underprivileged people.
KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK Gde Rudy, Dewa; Dwi Mayasari, I Dewa Ayu
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31440

Abstract

Mengingat masyarakat mengkehendaki proses penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung mengambil langkah baru dengan meluncurkan layanan berbasis teknologi informasi (E-Court) yang diperkuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Perkembangannya, sistem tersebut masih banyak menemui permasalahan, seperti pada saat pengajuan alat bukti berupa surat pada perkara perdata. Permasalahan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi PERMA No.1 Tahun 2019 dan Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata melalui Persidangan Elektronik. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, kasus dan analisa konsep hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dikumpulkan secara sistematis melalui studi dokumentasi dan disajikan secara deskripsi analisis. Simpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2019 sangat urgen dilakukan karena sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern dan Alat bukti surat dalam persidangan elektronik dikatakan sah dengan menggungah alat bukti surat dan di verifikasi keasliannya juga dalam sidang offline atau tatap muka.
Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce Dwi Mayasari, I Dewa Ayu; Gde Rudy, Dewa
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31473

Abstract

In general, the agreement is made face-to-face. However, along with technological developments, agreements can now be made through electronic media (internet) or E-commerce. Through E-commerce, it has brought changes in human activities because through the internet, any transaction can be done, including making an agreement. However, many problems arise in transactions conducted electronically, such as trading transactions or buying and selling online. The problems that can be conveyed are firstly the urgency to reconstruct the practice of trade agreement arrangements through E-Commerce, second form of legal protection against parties who are disadvantaged in practicing trade agreements through E-Commerce and thirdly the settlement that can be carried out if there is a dispute in the practice of a trade agreement through E -Commerce. This research uses normative legal research, with a statutory approach and analysis of legal concepts and uses primary, secondary and tertiary legal sources. Furthermore, it is collected systematically using documentation studies and added with supporting data. The conclusion of this research is that the reconstruction of trade agreement practice arrangements is very urgent to be carried out for philosophical, sociological, juridical and practical reasons, both forms of legal protection against the aggrieved party, namely the Civil Code, ITE Law, Consumer Protection Law and the third settlement that can be done if a dispute occurs is through the Litigation, Non Litigation or BPSK channels.
PENGATURAN PEMANFAATAN KARYA CIPTA REOG PONOROGO SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SECARA KOMERSIAL Dewi, Cokorda Istri Sita; Rudy, Dewa Gde
Kertha Desa Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan terhadap reog ponorogo sebagai ekspresi budaya tradisional dalam Undang-Undang Hak Cipta serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan terkait pemanfaatan reog ponorogo sebagai ekspresi budaya tradisional secara komersial dalam Undang-Undang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Perlindungan terhadap reog ponorogo sebagai ekspresi budaya tradisional dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa ekspresi budaya tradisional dilindungi oleh negara, hal ini karena reog ponorogo merupakan tarian warisan budaya yang sudah ada secara turun temurun sehingga reog ponorogo merupakan ekspresi budaya tradisional yang berhak mendapat perlindungan oleh negara. Adapun pengaturan terkait pemanfaatan secara komersial reog ponorogo sebagai ekspresi budaya tradisional memang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Hak Cipta, namun diatur dalam Pasal 37 ayat 2 UU Pemajuan Kebudayaan. meskipun tidak diatur secara jelas mengenai proses pembagian manfaat tersebut. Kata Kunci: Pengaturan, Pemanfaatan Secara Komersial, Reog Ponorogo, Ekspresi Budaya Tradisional ABSTRACT This study aims to find out and analyze the protection of reog ponorogo as a traditional cultural expression in the Copyright Act and to find out and analyze the regulations related to the use of reog ponorogo as a commercial expression of traditional culture in the Copyright Act. The research method used in this study is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study explain that the protection of reog ponorogo as a traditional cultural expression in the Copyright Act is regulated in the provisions of Article 38 of the Copyright Act which explains that traditional cultural expressions are protected by the state, this is because reog ponorogo is a cultural heritage dance that has been has been passed down from generation to generation so that reog ponorogo is an expression of traditional culture that is entitled to protection by the state. The regulation regarding the commercial use of reog ponorogo as an expression of traditional culture is not explicitly regulated in the Copyright Law, but is regulated in Article 37 paragraph 2 of the Cultural Advancement Law. although it is not clearly regulated regarding the benefit sharing process. Keywords: Regulation, Commercial Use, Reog Ponorogo, Traditional Cultural Expressions
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA SISTEM PEMBAYARAN MOBILE BANKING DALAM BERTRANSAKSI MELALUI E-COMMERCE Meliandriani, Komang; Rudy, Dewa Gde
Kertha Desa Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan kajian guna mengetahui hal-hal mengenai ketentuan hukum untuk melindungi pengguna prosedur pembayaran m-banking saat bertransaksi melalui e-commerce serta penyelesaian yang dapat ditempuh apabila terdapat sengketa dalam pelaksanaannya sebagaimana pengaturan hukum yang sah di Indonesia. Kajian ini ditulis berdasarkan teknik metode penulisan yuridis normatif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Hasil analisis menerangkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen pengguna sistem pembayaran m-banking melalui e-commerce dapat ditemukan pada ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Apabila terdapat sengketa, bisa diselesaikan serupa dengan penyelesaian konvensional mengacu pada KUHP, atau Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya melalui meja hijau ataupun di luar meja hijau sebagaimana dilakukan sesuai persetujuan para pihak meliputi konsiliasi atau mediasi ataupun arbitrase. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, M-banking, E-commerce ABSTRACT The purpose of this study is to know the legal provisions to protect users of m-banking payment procedures when transacting through e-commerce as well as settlements that can be taken if there is a dispute in its implementation as legal arrangements in Indonesia. This study was written based on the technique of normative juridical writing methods, through the approach of legislation and conceptual approach. The results of the analysis explain that legal protection for consumers using m-banking payment system through e-commerce can be found in the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and Bank Indonesia Regulation No. 16/1/PBI/2014 concerning Consumer Protection of Payment System Services. If there is a dispute, it can be resolved similar to the conventional settlement referred to the Criminal Code, or Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, among others through the green table or outside the green table conducted in accordance with the consent of the parties including conciliation or mediation or arbitration. Keywords : Consumer Protection, M-banking, E-commerce
PERLINDUNGAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DENGAN MEKANISME DROPSHIP Kadjar, Gde Arya Brian; Rudy, Dewa Gde
Kertha Desa Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dan perlindungan hukum terhadap sistem dropship. Artikel ini ditulis menggunakan metode penulisan normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum melalui penelitian kepustakaan, dan tujuannya adalah untuk membuat keputusan tertulis. Hasil dari pengkajian ini menjelaskan hukum atau aturan tentang perlindungan konsumen berdasar pada mekanisme pengiriman langsung preventif dan represif serta konsekuensi hukum dari tidak mematuhi aturan perdagangan sistem menjadi tanggung jawab penjual atas kerugian yang ditimbulkannya. Konsumen dan pihak reseller menjadi focus utama dalam permasalahan ini, sebab pihak reseller adalah pribadi yang telah mencapai kesepakatan kontan kepada pihak pembeli dengan pemasok. Oleh sebab itu pihak konsumen serta masyarakat luas dihimbau selalu waspada setiap disaat melakukan transaksi elektronik untuk menghindari kerugian / kejahatan (Wanprestasi). Kata Kunci: Dropship, Tanggung Jawab, Wanprestasi ABSTRACT This journal aims to review legal regulations and protections for the dropshipping system. This article is written using the normative writing method, which is a legal research method through library research, and the goal is to make written decisions. The conclusion of this study explains the laws or regulations regarding consumer protection based on preventive and repressive direct delivery mechanisms and the legal consequences of not complying with the system trading rules are the responsibility of the seller for the losses it causes. Consumers and resellers are the main focus in this problem, because resellers are individuals who have reached a cash agreement between the buyer and the supplier. Because of that, consumers and the wider community are advised to always be vigilant when comitting electronic deals to avoid loss / crime (Default). Key Words: Dropship, Responsibilty, Default
PELANGGARAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI PASAR MODAL (STUDI KASUS PT BANK LIPPO Tbk) Dewa Ayu Budiartini; Dewa Gde Rudy; Ni Putu Purwanti
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One cause of the vulnerability of companies in Indonesia to economic shocks is the weakimplementation of good corporate governance. Good Corporate Governance (GCG) isbasically a concept concerning the corporate structure, division of labor, division ofauthority, sharing the burden of responsibility for each element of the corporate structure.Weak implementation of good corporate governance leads to crime and abuse in thecapital markets. Crimes and violations in the capital market is assumed to several reasons,namely blameworthiness, weakness apparatus that includes integrity and professionalismand regulatory weaknesses. Any company who is operating in the capital market shouldhave always follow the rules set by the market and the capital itself. It is necessary for thecreation of capital markets to protect the interests of investors in investment activities inthe capital market.
Co-Authors A A Bramahasta Pramana A A Sri Indrawati A. A. Gede Agung Dharma Kusuma A. A. Sri Indrawati A.A Gede Agung Darmakusuma A.A Sri Indrawati A.A. Gede Agung Dharmakusuma A.A. Sri Indrawati Adnyani, Ni Luh Putu Sri Agung Brahmanda Yoga Agus Fahmi Prasetya Ahmad Rosidi Aminuyati Anak Agung Ayu Manik Pratiwiningrat Anak Agung Dalem Jagat Krisno Anak Agung Gde Kusuma Wardana Anak Agung Hari Narayana Anak Agung Istri Anom Sinta Wedaswara Anak Agung Ngurah Bagus Candra Dinata Anak Agung Ngurah Dinda Putra Narendra Anak Agung Ngurah Dwi Juniadi Anak Agung Ngurah Gede Rama Satyawan Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Angelina Putri Suhartini Ari Agung Satrianingsih Arrely Syamsa Kartika Bagus Gede Ardi Artha Prabawa barusu, yogi nugraha Bella Eunika Buda Astawa, I Kadek Alit Cok Istri Anom Pemayun Cokorda Istri Brahmi Putri Biya Dely Bunga Sarasvita Desak Putu Dewi Kasih Dewa Ayu Adelia Pebriyanti Putri Dewa Ayu Budiartini Dewa Ayu Putri Sukadana Dewa Ayu Putu Andina Novianta Dewa Ayu Putu Dian Permatasari Dewa Gde Ary Wicaksana Dewa Gede Angga Sumanjaya Dewa Made Delha Saputra Asuntya Dewi, Cokorda Istri Sita Diah Iswari, Desak Ayu Intan Elfrin Sagita Christ Dharny Manurung Enda Lorenza Br Tarigan Girsang Fabian Margiano Alexander Latubatara Gede Bagus Adhi Prasadana Gede Irwan Mahardika Gede Parartha Gede Resa Ananda Gede Yudhi Sutrisna Gusti Ngurah Surianto Habibatul Aliyah Halawa, Yolanda Aniska Hardy Pranata Hendra Gita Dharma Here Bessie, Jayvenson Christopher Dellano Hermanto, Bagus I D. A. D. Mayasari I Dewa Ayu Dwi Mayasari I Dewa Gede Agung Dhira Natsya Ora I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga I Dewa Gede Eka Dharma Yuda I Dewa Gede Wira Mahardika I Dewa Made Adhi Hutama I G Ngurah Vinanta Diputra Kelakan I Gede Andy Diatmika I Gede D.E. Adi Atma Dewantara I Gede Manik Askare I Gede Yusa I Gst. Ag. Tirta Sari Dew I Gst. Ayu Puspawati I Gusi Made Agus Putra Yuda I Gusti Agung Bagus Putu Editya Hambarsika I Gusti Agung Ngurah Bagus Wiranata I Gusti Agung Putri Maha Dewi I Gusti Ayu Puspawati I Gusti Bagus Wijaya Negara I Gusti Gumanti Adi Darma I Gusti Ngurah Bagus Surya Aditya I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana Nurdyputra I Gusti Ngurah Krisna Suryana I Gusti Ngurah Wira Prabawa I Kadek Alit Buda Astawa I Kadek Dwi Gemilang I Kadek Yudana Billy Aryambau I Ketut Arjuna Satya Prema I Ketut Markeling I Ketut Surya Buana I KETUT WESTRA I Komang Heryawan Trilaksana I Komang Heryawan Trilaksana I Made Arief Mahrdyan I Made Dedy Priyanto I Made Yudana I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Nyoman Restuin Mangdalena I Nyoman Sirtha I Putu Gde Sumantri Wikarma Putra I Putu Iwan Kharisma Putra I Putu Wira Prasetya I Wayan Suatmaja Mimba I. M. D. Priyanto I. M. Sarjana I.B. Gede Agung Suryaningrat I.K. Westra Ida Ayu Dwi Weda Astuti Ida Ayu Surya Kencana Dewi Ida Bagus Gede Partha Suwirya Ida Bagus Nyoman Kartika Yudha Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putra Prawira Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Suardhana Wijaya Intiara Filla Harlita Irma Suryanti Kadek Ayu Dwi Ningsih Kadek Ayu Sri Cempakasari Kadek Chedi Sinar Amanda Kadek Indra Dewantara Kadek Setiadewi Kadjar, Gde Arya Brian Ketut Braditya Pradnyana Putra Ketut Hari Purnayasa Tanaya Ketut Rai Setiabudhi Ketut Sandhi Sudarsana Khrisna Dinatha Komang Adi Murti Pranata Komang Ayu Ananda Putri Komang Gede Indra Parisuda Komang Pradnyana Sudibya Laritmas, Selfianus Leonita Citriana Putri Liabrintika Oktaviani Gunawan Lily Karuna Dewi Luh Ayu Adi Wardani Luh Ketut Sri Kartika Prema Dewi KST Luh Suni Muci Paryani Luthfi Novansa Putra Made Agra Kumaradhika Made Ayu Gita Lestari Made Dwi Pranata Made Hendra Pranata Dharmaputra P. Made Topan Antakusuma Made Winda Diantika Sari Meliandriani, Komang Mia Wijayanti Ekalandika Moh Amirul Afifullah Moh Ariq Fauzan Mutia Rizkiana Nessya Nindri Sari Ngakan Ketut Dunia Ngurah Pradita Putra Ni Gusti Lidya Stephanie Ni Ketut Lilik Purnama Dewi Ni Ketut Pradnyawati Ni Komang Ayu Noviyanti Ni Komang Ayuk Tri Buti Apsari Ni Komang Lia Hariana Ni Komang Theda Febrina Subagia Ni Luh Anggun Ari Pertiwi Ni Luh Gede Dini Rahyuni Septiana Ni Luh Wayan Kori Agustini Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Nengah Ayu Putri Darsani Ni Nyoman Dianita Pramesti Ni Putu Maya Kartika Dewi Ni Putu Purwanti Ni Putu Sintha Tjiri Pradnya Dewi Ni Wayan Padma Dewi Nyoman Angga Dharma Utama Nyoman Riela Pricilia P. D. Y. Utami P. Yogantara P.S. Sumadi Pande Putu Frisca Indiradewi Putri Febyana Br. Surbakti Putu Alvin Janitra Putu Ayu Filri Regeena Sutawan Putu Ayu Ratih Tribuana Putu Dian Kusuma Wardani Putu Dyva Dhamahadi Yadnya Putu Eka Krisna Sanjaya Putu Hartawiguna Yasa Putu Henny Pratiwi Dharmaputri P. Putu Mahanta Pradana Putra Putu Pogy Kusuma Putu Suindra Wiranata Putu Surya Mahardika R.A.R Murni Rantika Andreani Rosia Luckyani Sidauruk Sari Dewi, Ni Komang Ayu Novita SARI, SUSANTHY PUSPITA Selvi Marcellia Shafira Rahmania Anindita Soraya Taufik Suartra Putrawan Suatra Putrawan Tasya Adella Dewi Teja, Nyoman Suekhrisna Tri Aditya Winata Umi Aliffa Verjenia Beatriks Regon Willy Jayandi Parasian Sinaga Wira Dhita Kusuma Wirya Iswari Krisnanda Bhagavata Yohanna Feryna Zuraida Saroha Handayani