Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Kajian Hukum
Mamay Komariah
Fakultas Hukum Universitas Galuh
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
EKSPLORASI HUKUM ADAT GALUH SEBAGAI KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN CIAMIS Anda Hermana; Mamay Komariah
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.264 KB) | DOI: 10.25157/justisi.v7i2.2915

Abstract

Kabupaten Ciamis mempunyai sejarah masa lalu kerajaan yang di dalamnya sedikit banyak terdapat hukum-hukum adat. Salah satu kerajaan yang di kenal di Ciamis adalah Kerajaan Galuh. suatu kerajaan dapat dipastikan mempunyai aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakatnya sesuai dengan karakter daerahnya pada masa itu. Dengan demikian alangkah baiknya aturan-aturan tersebut dapat digali dan diadopsi sebagai sumber hukum. Salah satu situs yang merupakan peninggalan kerajaan Galuh adalah situs Astana Gede di Kecamatan Kawali sehingga penulis ingin menggali aturan-aturan yang dibuat pada masa lalu atau hukum adat dari peninggalan Kerajaan Galuh untuk di adakan pengkajian sehingga menjadi masukan kepada Pemerintah Daerah dan dapat di adopsi dalam berkehidupan di masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan terdapat pepatah-pepatah adat dalam prasasti astana gede kawali dari 6 (enam) buah prasasti, adalah bahwa dalam prasasti ini disebutkan menginginkan adanya generasi penerus untuk senantiasa selalu berbuat kebajikan supaya mendapat kebaikan sehingga hidup lama aman tentram di dunia. Selanjutnya “bahwa keamanan merupakan syarat mutlak agar menang dalam kehidupan yang penuh dengan peperangan”. kalimat “ulah batenga bisi kakareh” yaitu jangan banyak tingkah bisa celaka” ini memberikan arti bahwa manusia jangan banyak perbuatan ( tercela) supaya tidak celaka.Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam melestarikan dan melindungi cagar budaya telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Salah satu cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Ciamis adalah Astana Gede Kawali yang berisi Prasasti-prasasti. Berdasarkan penelitian bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengekplorasi hukum adat Galuh belum maksimal dilaksanakan karena tidak secara tertulis tersosialisasi kepada masyarakat tentang adanya hukum adat Galuh yang merupakan peninggalan dari leluhur di Ciamis.Kata Kunci: Eksplorasi, Hukum Adat, Galuh
PENGAWASAN BAGI ORANG ASING YANG OVERSTAY DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Mamay Komariah
Kajian Hukum Vol 3, No 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.629 KB)

Abstract

Indonesia has a strategic position in international life, both from the geographical aspect and the potential of natural resources and human resources, resulting in increased traffic flow of people into and out of Indonesia. Foreigners who come to Indonesia and have an immigration permit, can only stay in Indonesia for the time specified in the immigration permit. If a foreigner comes to Indonesia, his immigration permit expires and is still within the territory of Indonesia beyond no more than 60 (sixty) days from the immigration permit granted, is subject to a load, while Foreigners who come to Indonesia, the immigration permit expires and is still within the territory of Indonesia beyond 60 (sixty) days from the deadline then the foreigner will be subject to criminal Article 124 of the Immigration Act Number 6 of 2011, with a maximum imprisonment of 2 (two) years or a maximum fine of Rp. 25,000,000- (twenty five million rupiah). The existence of a foreigner in the territory of Indonesia that exceeds the time limit for a residence permit, which is also known in the immigration field as overstay.Services and supervision in the immigration sector are carried out based on the principle of selective policy. Based on this principle, only foreigners can benefit the welfare of the people, nation and State of the Republic of Indonesia and do not endanger security and order and are not hostile towards the people, nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution which is permitted in and out of Indonesia.Sanctions imposed on foreign nationals who commit immigration violations are Immigration sanctions and law enforcement through Administrative sanctions and Criminal sanctions with the Criminal Justice System. Immigration sanctions are administratively more effective and efficient, in the case of overstay.Keywords : Supervision, Overstay, Act Number 6 Of 2011 Concerning Immigration
Co-Authors Anda Hermana