Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Usia Kawin Perempuan dalam Paradigma Hukum Islam Nur Anissa; Arfin Hamid; Ratnawati Ratnawati
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 4, No 1 (2021): Doktrina:Journal of Law April 2021
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v4i1.4253

Abstract

Islamic law does not determine the age of marriage for women, but only provides the conditions according to the Surah An-Nur Verse (6) and (32), Marriage may be carried out if it is old enough or fit for marriage or maturity". The Islamic Law Compilation (KHI) determines the age of marriage if it reaches the age of 16 years, this is subject to debate because national law determines the age of 16 years is the age of children or minors who still need education or physical and mental maturity. This study aims to analyze the paradigm of Islamic law on the age of marriage for women, the normative aspects of female marriage at an early age and the implementation of early marriage for women. This study uses a normative approach, namely examining existing problems normatively and factually using applicable laws and regulations and legal theories supported by literature data studies, research is carried out by examining library materials to obtain secondary data. The scholars agree that women can marry if they have adults with characteristics, namely: First, physically able (physically) marked by menstruation usually occurs at the age of 9 to 17 years. The second requirement is being able to be psychologically related to the education or way of thinking of a woman to deal with various conditions in marriage. The factor of a woman's maturity varies in each region because it is influenced by culture, women's physicality (reproduction), education and so on. In this era of globalization, with the factors mentioned above, it is ideal for women to marry when they are 21 years old.
Perlindungan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Pasca Putusan Perceraian Orang Tua di Kabupaten Kolaka Ramlia Ramlia; Ratnawati Ratnawati; Marwah Marwah
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 20 No. 1 (2024): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v20i1.3944

Abstract

This study aims to analyse the form of protection for children with disabilities after parental divorce and the role of the government in providing protection for children with disabilities after parental divorce. This research is empirical juridical in nature with data collection techniques derived from library research and field research. The results of this study indicate that: (1) the form of protection of children with disabilities after divorce decisions in Kolaka Regency is based on the rights of children with disabilities contained in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, but has not been implemented optimally in accordance with the legislation; (2) The role of the Kolaka Regency government has not been optimal in carrying out its mandate based on Kolaka Regency Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning the Implementation of Child Protection.
Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perlindungan Hak Atas Tanah: Integrasi Edukasi Hukum Dan Pendekatan Partisipatif Tri Fenny Widayanti; Ratnawati Ratnawati; Hijrah Adhyanti Mirzana; Muhammad Ilham Arisaputra; Sakka Pati; Marwah Marwah; Wiranti Wiranti; Muhammad Fikri; Muhammad Nabil Zhafir; Abd Rahman; Vega Sampe Rompon; Andi Muhammad Randy Syekh; Nurul Hijrah; Winanda Fajri Al Hakim; Sitti Mut Mainnah; Adrian Adrian; Muh Rezky Zulkarnain; Sardil Mutaallif
Jurnal Pengabdian Negeri Vol. 3 No. 3 (2026): September, 2026
Publisher : CV. Austronesia Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69812/jpn.v3i3.281

Abstract

Perlindungan hak atas tanah di tingkat desa tidak cukup bertumpu pada pendaftaran dan penyelesaian sengketa, tetapi memerlukan kemampuan masyarakat memahami status hak, mengenali risiko, mengakses prosedur administrasi, serta berkomunikasi dengan pemerintah desa. Kegiatan pengabdian di Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berangkat dari lima persoalan yang terdokumentasi, yaitu rendahnya pemahaman status hukum tanah, lemahnya legalitas penguasaan, terbatasnya akses edukasi dan advokasi, kerentanan terhadap pelanggaran hak, dan belum optimalnya kapasitas pemerintah desa. Tujuan kegiatan adalah memperkuat kesadaran hukum dan kapasitas perlindungan hak atas tanah melalui model pemberdayaan yang mengintegrasikan pemetaan masalah, edukasi hukum, dialog partisipatif, pendampingan, dan penguatan kelembagaan desa. Pendekatan yuridis empiris dipadukan dengan Participatory Rural Appraisal melalui observasi partisipatif, wawancara, diskusi kelompok, pemetaan sosial-hukum, dan evaluasi kualitatif. Hasil kegiatan menunjukkan tiga perubahan yang dapat dipertanggungjawabkan dari dokumentasi yang tersedia, yaitu meningkatnya ruang belajar hukum berbasis persoalan nyata, menguatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah desa, dan tersusunnya alur perlindungan preventif yang menempatkan legalitas, dokumentasi, konsultasi, dan rujukan sebagai satu rangkaian. Artikel ini tidak mengklaim persentase peningkatan pengetahuan karena data pretest-posttest dan jumlah peserta terverifikasi tidak tersedia. Temuan juga menunjukkan bahwa keberlanjutan memerlukan institusionalisasi melalui pemerintah desa dan kelompok masyarakat, tetapi bukti formal pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar HAM belum terdokumentasi secara memadai. Model yang dihasilkan menempatkan masyarakat sebagai subjek, pemerintah desa sebagai fasilitator, dan mekanisme pertanahan sebagai rujukan, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka replikasi dengan penyesuaian terhadap konteks sosial dan administrasi desa.