Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justitia et Pax Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
Triyana Yohanes
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KAJIAN PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 SEBAGAI SARANA INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA Triyana Yohanes; Y. Sari Murti Widiyastuti; N. Budi Arianto Wijaya; B. Hengky Widhi Antoro
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.6

Abstract

Pendidikan memiliki peran penting dalam penyebaran nilai-nilai suatu bangsa. Di seluruh daerahdi Indonesia, penyelenggaraan pendidikan harus menjadi sarana internalisasi nilai-nilai Pancasiladan sekaligus menjadi penangkal terhadap masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengannilai-nilai Pancasila. Makalah hasil penelitian ini menganalisis keefektifan Perda Jawa TengahNomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah sebagai saranainternalisasi nilai-nilai Pancasila. Permasalahan diteliti dengan menggunakan metode penelitianhukum normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif.Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan analisis data, dapatdisimpulkan bahwa secara umum Perda Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tidak bertentangandengan nilai-nilai Pancasila, tetapi Perda tersebut memerlukan revisi pada konsideran danbeberapa pasalnya, agar bisa menjadi sarana yang lebih efektif dari upaya internalisasi nilai-nilaiPancasila kepada para peserta didik.
Kajian Ideologis Pancasila terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Triyana Yohanes; Y Sari Murti Widiyastuti; D Krismantoro; B Hestu Cipto Handoyo
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 NOMOR 1 APRIL 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i1.82

Abstract

Meski Pancasila telah diajarkan di sekolah-sekolah, namun berbagai jenis pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, tindakan intoleransi, penodaan agama, penolakan pendirian tempat ibadah, pelarangan aktivitas ibadah, perusakan tempat ibadah, dan kasus kekerasan yang mengatasnamakan ajaran agama tertentu masih sering terjadi di berbagai daerah. Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya kajian terhadap pengaturan pendidikan inklusif berdasar Pergub Sumut No. 29 Tahun 2016 dalam kaitannya dengan potensi risiko pelanggaran ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kajian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan metode yuridis, komparatif dan kualitatif. Berdasarkan analisis data diperoleh temuan sebagai berikut: 1) Tidak tepat jika pendelegasian wewenang yang diberikan kepada Pemda Kabupaten Kota untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur; 2). PAUD menjadi sasaran pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui Pergub No 29 tahun 2016, sehingga semangat memberikan perlakuan yang adil serta non diskriminasi dalam penyelenggaraan Pendidikan belum ditunjukkan dengan pengaturan yang memadai; 3). Ada risiko ideologi Pancasila yang potensial dilanggar dalam penyelenggaraan pendidikan PAUD ketika dimasukkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif karena dalam Pergub tersebut tidak diatur siapa dan bagaimana rekrutmen guru pendamping khusus serta masyarakat yang dapat turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan khusus, sehingga memungkinan komitmen mereka untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik tidak ada
EFFECTIVENESS OF THE REGULATION ON FINANCIAL SERVICE CONSUMER PROTECTION IN INDONESIA Triyana Yohanes; Nikolaus Budi Arianto Wijaya
Justitia et Pax Vol. 35 No. 1 (2019): Justitia et Pax Volume 35 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v35i1.1964

Abstract

Some cases of financial business transactions practices in Indonesia had  caused financial damages were suffered by the consumers.  Eventhough Indonesia had well regulated the protection of  financial service cunsumers, in practices of dispute settlement oftently the concumers could not got  fair solutions, so their rights could not be well fullfiled. The problem in this research was studied by a normative legal research, the data were analyzed by qualitative and comparative methods,  and the conclusion was done by deductive method. From the analyzed  data, it could be concluded that the effectiveness of the consumers protection in the sector of financial services business regulation in Indonesia was not high due to some reasons, such as, the weakness of the law enforcement, the OJK had not been pro-active in giving protection to the financial service consumers and the problem of legal culture of the  Indonesian society. 
KAJIAN PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 SEBAGAI SARANA INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA Triyana Yohanes; Y. Sari Murti Widiyastuti; N. Budi Arianto Wijaya; B. Hengky Widhi Antoro
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 2021: VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.6

Abstract

Pendidikan memiliki peran penting dalam penyebaran nilai-nilai suatu bangsa. Di seluruh daerahdi Indonesia, penyelenggaraan pendidikan harus menjadi sarana internalisasi nilai-nilai Pancasiladan sekaligus menjadi penangkal terhadap masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengannilai-nilai Pancasila. Makalah hasil penelitian ini menganalisis keefektifan Perda Jawa TengahNomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah sebagai saranainternalisasi nilai-nilai Pancasila. Permasalahan diteliti dengan menggunakan metode penelitianhukum normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif.Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan analisis data, dapatdisimpulkan bahwa secara umum Perda Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tidak bertentangandengan nilai-nilai Pancasila, tetapi Perda tersebut memerlukan revisi pada konsideran danbeberapa pasalnya, agar bisa menjadi sarana yang lebih efektif dari upaya internalisasi nilai-nilaiPancasila kepada para peserta didik.
Kajian Ideologis Pancasila terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Triyana Yohanes; Y Sari Murti Widiyastuti; D Krismantoro; B Hestu Cipto Handoyo
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 2022: VOLUME 2 ISSUE 1, APRIL 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i1.82

Abstract

Meski Pancasila telah diajarkan di sekolah-sekolah, namun berbagai jenis pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, tindakan intoleransi, penodaan agama, penolakan pendirian tempat ibadah, pelarangan aktivitas ibadah, perusakan tempat ibadah, dan kasus kekerasan yang mengatasnamakan ajaran agama tertentu masih sering terjadi di berbagai daerah. Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya kajian terhadap pengaturan pendidikan inklusif berdasar Pergub Sumut No. 29 Tahun 2016 dalam kaitannya dengan potensi risiko pelanggaran ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kajian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan metode yuridis, komparatif dan kualitatif. Berdasarkan analisis data diperoleh temuan sebagai berikut: 1) Tidak tepat jika pendelegasian wewenang yang diberikan kepada Pemda Kabupaten Kota untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur; 2). PAUD menjadi sasaran pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui Pergub No 29 tahun 2016, sehingga semangat memberikan perlakuan yang adil serta non diskriminasi dalam penyelenggaraan Pendidikan belum ditunjukkan dengan pengaturan yang memadai; 3). Ada risiko ideologi Pancasila yang potensial dilanggar dalam penyelenggaraan pendidikan PAUD ketika dimasukkan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif karena dalam Pergub tersebut tidak diatur siapa dan bagaimana rekrutmen guru pendamping khusus serta masyarakat yang dapat turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan khusus, sehingga memungkinan komitmen mereka untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik tidak ada
Co-Authors B Hestu Cipto Handoyo B. Hengky Widhi Antoro D Krismantoro N. Budi Arianto Wijaya Nikolaus Budi Arianto Wijaya Y Sari Murti Widiyastuti Y. Sari Murti Widiyastuti