Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROFIT : Jurnal Administrasi Bisnis Jambura Journal of Informatics
Rizki Yudhi Dewantara
Universitas Brawijaya
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penerimaan Teknologi e-Registration sebagai Dukungan Administrasi Perpajakan Rizki Yudhi Dewantara
Jambura Journal of Informatics VOL 1, NO 2: OCTOBER 2019
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (668.471 KB) | DOI: 10.37905/jji.v1i2.2654

Abstract

Salah satu aktivitas pemerintah adalah memungut pajak. Wajib pajak (WP) kian hari terus bertambah seiring dengan program pemerintah mewujudkan yaitu masyarakat sadar pajak. Kementerian Keuangan yang membawahi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) gencar melakukan perbaikan pelayanan perpajakannya, antara lain dengan menerapkan reformasi di bidang administrasi perpajakan. Sebelum menjadi WP maka calon WP harus melakukan pendaftaran, yang akhirnya mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk mempermudah kegiatan mendapatkan NPWP dan untuk mewujudkan program pemanfaatan teknologi informasi (TI) untuk reformasi administrasi perpajakan, maka DJP menyelenggarakan kegiatan pendaftaran NPWP secara online yang selanjutnya disebut e-registrasi (e-reg). Sistem informasi berbasis TI ini telah diterapkan cukup lama namun masih sedikit yang memanfaatkannya bahkan cenderung stagnan. Paper ini berupaya untuk melaporkan hasil penelitian terkait analisis penggunaan teknologi informasi pada sistem administrasi perpajakan. Paper ini merupakan hasil penelitian dan merupakan penelitian survei kepada calon WP yang telah menggunakan sistem e-reg namun masih tetap datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Analisis penelitian mengadopsi Technology Acceptance Model (TAM). Hasil analisis menunjukkan masih adanya kendala yang perlu diperbaiki dalam penerapan e-reg secara penuh sehingga nantinya tidak terjadi lagi kesulitan calon WP dalam memperoleh NPWP. One of the government's activities is to collect taxes, taxpayers are increasingly being accepted with government programs to realize tax conscious people. The Ministry of Finance in charge of the Directorate General of Taxes has improved its taxation services, including by reforming tax administration. Before becoming a taxpayer, prospective taxpayers must register the Taxpayer Identification Number (NPWP). To facilitate the activities of obtaining NPWP and to make technology use programs for tax administration reform, the government through the Directorate General of Taxes organizes online NPWP registration activities, hereinafter referred to as e-registration. This information system has been implemented for a long time but there are still few who use it and even require stagnation. This paper is published to inform the results of research related to the analysis of using the information technology in tax administration systems. This research is a survey of prospective taxpayers who have used the e-reg system but still come to the tax service office. The research analysis agrees with the concept of technology acceptance model (TAM). The results of the analysis show that there are still things that need to be improved in the application of e-reg which is fully needed, and there is no need for the difficulties of prospective taxpayers in obtaining NPWP.
SUCCESS OF IMPLEMENTATION OF COMPUTER CRIME ACT (UU ITE NO.11 2008) (A Case Study in the Higher Education Institution in Indonesia) Rizki Yudhi Dewantara
Profit: Jurnal Adminsitrasi Bisnis Vol. 11 No. 1 (2017): PROFIT : Jurnal Administrasi Bisnis
Publisher : FIA UB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.737 KB) | DOI: 10.21776/ub.profit.2017.011.01.4

Abstract

Computer crime rate grow rapidly along with the development of the digital world that has touched almost all aspects of human life. Institutions of higher education cannot be separated from the problem of computer crime activities. The paper analyses the implementation of Indonesia Computer Crime Act (UU ITE NO.11 2008) in the Higher Education Institution in Indonesia. It aims to investigate the level of computer crimes that occurred in the higher education institution environment and the act (UU ITE 11, 2008) successfully applied to prevent the crime that would arise. In this research, the analysis using Descriptive Statistics, Binary logistic regression. This paper also describes the success implementation of the Information System Security Policy (ISSP) as a computer crime prevention policy in higher education institution in Indonesia. In factor of act, clarity of objectives and purpose of the UU ITE 11, 2008 was low, the communication and socialization activities are still low to the society especially to the higher education institution, moreover the control process has been running on UU ITE 11, 2008, but at a low level.Keywords: computer crime, computer crime act, public policy implementation ABSTRAK Kejahatan Komputer berkembang pesat sejalan dengan perkembangan dunia digital, pada institusi perguruan tinggi tidak dapat dipisahkan dari bagian kejahatan computer. Penelitian ini merupakan analisis kesuksesan penerapan undang-undang kejahatan komputer (UU ITE 11, 2008) di institusi perguruan tinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kejahatan komputer yang terjadi pada lingkungan institusi perguruan tinggi dan kesuksesan penerapan undang-undang kejahatan komputer untuk mencegah tindakan kejahatan komputer yang mungkin dapat terjadi maupun menangani kejahatan yang sedang terjadi. Berdasarkan tujuan penelitian, digunakan pendekatan quantitative dengan beberapa uji statistic antara lain analisis statistic deskriptif, dan regresi logostik binari. Hasil penelitian menjelaskan tingkat kesuksesan penerapan kebijakan keamanan sistem informasi sebagai tindakan pencegahan kejahatan sistem informasi di Institusi perguruan tinggi di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa rendahnya faktor undang-undang, kejelasan isi dan tujuan dari kebijakan kemanan komputer di institusi perguruan tinggi mempengaruhi tingkat kesuksesan penerapan kebijakan kemanan sistem informasi, selanjutnya proses pengendalian telah berjalan pada UU ITE 11, 2008, namun pada skala yang rendah.Kata Kunci: kejahatan komputer, undang-undang kejahatan komputer, implementasi kebijakan publik 
Co-Authors