Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

The Assistance Of Accounting Implementation Of Zakat, Infaq, And Operational Funds Based On Financial Reporting And Accounting Standard (PSAK) 109 In The Preparations Of Financial Statements Of National Zakat Agency (BAZNAS) In Pekalongan City Yohani Yohani; Moegiri Moegiri; Rini Hidayah; Muhamad Yusuf
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 15th University Research Colloquium 2022: Bidang Pengabdian Masyarakat
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (994.539 KB)

Abstract

The National Zakat Agency (BAZNAS) Pekalongan located in Jl. Majapahit No. 8was formed based on the Decree of the Mayor of Pekalongan Number: 451.1/392 of 2016.It has some activities such as carrying out the collection, distribution and utilization ofpublic funds in the form of zakat, and infaq/sadaqah in a professional and transparentmanner. Therefore, it is necessary to be audited by a Public Accounting Firm (KAP) as aform of accountability for financial statements to muzaki. As we know, these funds accepted by civil service staff (ASN) of Pekalongan City,deducted by the payroll clerks. This Zakat received in the last 2 years amounted to Rp.1,041,466,564 (2019) and Rp. 1,396,230,670 (2020), while the Infaq received was Rp.633,654,150 (2019) and Rp. 687,103,358 (2020). These funds are distributed to mustahikin the form of basic necessities for the poor, orphanages, underprivileged children,honorary employees, Koran teachers, ibn sabil, and amil. Besides, these ones are alsostored in the form of deposits and the profit sharing is used as operational funds. Every year the partners (the managers of Pekalongan BAZNAS) routinely makereports in the form of receipts and distributions (tasaruf) of these funds. However, thepartners do not yet have or make consolidated financial reports between zakat, infaq, and operational funds in accordance with applicable accounting standards, namely PSAK109. So that community service activities are needed in the form of assistance in theimplementation of zakat accounting based on the standard in the preparation of thefinancial statements of this agency. So, with the assistance, the Financial Statements ofBAZNAS can be audited by a Public Accounting Firm with a Fair Opinion.
ANALISIS DAMPAK SEBELUM DAN DI SAAT PANDEMI COVID-19 TERHADAP HARGA SAHAM DAN LABA PERUSAHAAN SUB SEKTOR TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Maulidina Azzahra; Yohani Yohani; Khoirul Fatah
Jurnal Akuntansi Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah (LPPI) Universitas Muhammadiyah Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35906/jurakun.v9i1.1273

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris yang menunjukkan perbedaan antara harga saham dan laba perusahaan sub sektor transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada saat sebelum dan di saat terjadinya pandemi Covid-19. Dalam proses penelitian ini terdapat 10 perusahaan sub sektor transportasi yang menjadi sampel penelitian dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Periode pengamatan yang dilakukan selama triwulan 1, 2 dan 3 tahun 2019 (sebelum terjadi pandemi covid-19) dan triwulan 1, 2 dan 3 tahun 2020 (saat terjadinya pandemi covid-19). Data di penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang bersumber dari https://www.idx.co.id. Teknik analisis pengolahan data mengenakan yaitu Wilcoxon signed rank test dengan bantuan software SPSS versi 27. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harga saham dan laba perusahaan sub sektor transportasi sebelum dan di saat terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia. Hal tersebut diperlihatkan dengan nilai signifikansi 0,002 < 0,05 dan 0,001 < 0,05. Namun dari 10 perusahaan sub sektor transportasi, tidak mengalami perbedaan penurunan secara keseluruhan, yaitu terdapat perusahaan yang mengalami perbedaan yang justru meningkat disaat terjadinya pandemi covid-19.Kata Kunci: Harga Saham, Laba, Perusahaan Sub Sektor Transportasi, Pandemi covid-19ABSTRACTThe purpose of this study was to find empirical evidence that shows the difference between stock prices and profits of transportation sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange before and during the Covid-19 pandemic. In this research process, there were 10 transportation sub-sector companies that became research samples using a sampling technique, namely purposive sampling. The observation period was carried out during quarters 1, 2 and 3 of 2019 (before the covid-19 pandemic occurred) and quarters 1, 2 and 3 of 2020 (during the covid-19 pandemic). The data in this study is using secondary data sourced from https://www.idx.co.id. The data processing analysis technique used is the Wilcoxon signed rank test with the help of SPSS software version 27. The results of this study indicate that there are differences in stock prices and profits of transportation sub-sector companies before and during the covid-19 pandemic in Indonesia. This is shown by the significance value of 0.002 <0.05 and 0.001 <0.05. However, of the 10 transportation sub-sector companies, there is no difference in overall decline, namely there are companies that experience differences that actually increase during the covid-19 pandemic.Keywords: Stock Price, Profit, Transportation Sub-Sector Companies, Covid-19 Pandemic
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA PENALTY PADA PRODUK TABUNGAN I-MAPAN (Studi Pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Kajen) Riza Mukhayati; Yohani Yohani; Nur Kholidah; Fadli Hudaya
Neraca Vol. 20 No. 2 (2024): NERACA
Publisher : FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48144/neraca.v20i2.1893

Abstract

Tabungan i-mapan atau investasi masa depan adalah produk tabungan berjangka di KSPPS BT Muhamka yang berguna dalam merencanakan masa depan keluarga. Penarikan tabungan i-Mapan hanya dapat dilakukan sesuai dengan periode waktu yang telah disepakati di awal akad perjanjian, yaitu mulai dari 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun, dan 15 tahun. Namun, dalam praktiknya, ada situasi dimana anggota memilih untuk mencairkan tabungan i-Mapan sebelum jatuh tempo. Dalam kasus ini, pihak KSPPS BT Muhamka mengenakan denda (penalty) pada pengambilan tabungan sebelum jatuh tempo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pengenaan denda (penalty) pada pengambilan tabungan i-mapan sebelum jatuh tempo di KSPPS BT Muhamka dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap biaya denda (penalty) pada produk tabungan i-mapan di KSPPS BT Muhamka. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang praktik denda (penalty) tabungan i-mapan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip islam. Berdasarkan hasil penelitian, KSPPS BT Muhamka menerapkan denda (penalty) sebesar 10% untuk mencegah penutupan rekening sebelum jatuh tempo. Namun, penerapan denda (penalty) pada tabungan i-mapan sebelum jatuh tempo, berdasarkan pandangan hukum Islam, belum sesuai dengan Al-Qur'an (Surat Al-Baqarah ayat 282) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, karena klausul tentang denda (penalty) tidak dicantumkan pada perjanjian akad awal tabungan i-Mapan REFERENSIAlika, B., Malik, Z. A., & Bayuni, E. M. (2018). Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 43 / DSN-MUI / VIII / 2004 tentang Ganti Rugi ( Ta’widh ) Terhadap Penalty pada Pencairan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung Fatwa Review Of DSN MUI Number 43 / DSN-MUI / VII. Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, 1(43), 424–430.Departemen Agama RI. (2006). Al-Qur’an Dan Terjemahannya.Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2022). Hukum Pidana Islam Tinjauan Teoritis. Penerbit NEM. https://books.google.co.id/books?id=r3iSEAAAQBAJKhasanah, M. D. N. (2023). Penalti Dan Pengurangan Bagi Hasil Deposito Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di BMT Dana Mentari Cabang Karanglewas). Skripsi.Kusumadewi, A. P. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Pengenaan Penalty Pada Pencairan Deposito Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo Di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya. http://digilib.uinsa.ac.id/45461/Ma’wa, N. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti Pada Pengambilan Simpanan Berjangka ( Deposito ) Mudharabah Sebelum Jatuh Tempo Di Baitul Mal Wa Tamwil El Sejahtera Cipari Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri.Maruta, H., & Imron, I. (2020a). Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 1(1), 15–28. https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.196Maruta, H., & Imron, I. (2020b). Perspektif Hukum Islam Terhadap Biaya Penalty Deposito Mudharabah. JPS (Jurnal Perbankan Syariah), 1(1), 15–28. https://doi.org/10.46367/jps.v1i1.196Purwanti, S. (2023). Kamus Perbankan. Nuansa Cendekia. https://books.google.co.id/books?id=U4ytEAAAQBAJSholahuddin, H. M. (2013). Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah. Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?id=gUVODwAAQBAJUndang-Undang Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
ANALISA EFEKTIVITAS BRIDGING SYSTEM ANTARA SIPD-BLUD DENGAN CMS-BANK JATENG PADA TRANSAKSI PEMBAYARAN BELANJA BLUD RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN Novianita Novianita; Yohani Yohani; Muhammad Fithrayudi Triatmaja
Neraca Vol. 22 No. 1 (2026): NERACA
Publisher : FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48144/neraca.v22i1.2179

Abstract

The rapid advancement of information technology today enables institutions to develop information systems to support their operational activities. Since 2021, RSUD Bendan Kota Pekalongan has implemented SIPD BLUD (Local Government Information System for Regional Public Service Agencies) for financial management, including the recording of hospital revenues, cash expenditures, and accounts payable. Meanwhile, to process BLUD expenditure payments, RSUD Bendan utilizes the CMS Bank Jateng (Cash Management System), an internet banking application specifically designed for regional government organizations (OPD). This article aims to analyze the effectiveness of the bridging system between SIPD BLUD and CMS Bank Jateng in facilitating BLUD expenditure payment transactions at RSUD Bendan. This study employs a qualitative descriptive research methodology, relying on primary data obtained through interviews and direct observation. To enhance data validity, methodological triangulation was applied by comparing the results of interviews with observations. The findings indicate that the bridging system between SIPD BLUD and CMS Bank Jateng functions as expected and is effective, as evidenced by the successful disbursement of BLUD payments from RSUD Bendan to vendors in accordance with the information provided in the SPD (Disbursement Order Letter) issued by the SIPD BLUD application.   Referensi Arifah, F. N. (2023). Konsep sistem informasi: Teori dan konsep. Yayasan Literasi Sains Indonesia. BLUD.co.id. (n.d.). Implementasi teknologi “bridging system”. https://blud.co.id/ Habiby, M. (2025). Pengaruh sistem otorisasi dan sistem informasi akuntansi terhadap efektivitas sistem pengendalian internal klien di Kantor Akuntan Publik Boy Febrian. Sainmikum, 2(2), 96–102. Martin, E. W., Brown, C. V., DeHayes, D. W., Hoffer, J. A., & Perkins, W. C. (2002). Managing information technology (4th ed.). Prentice Hall. Moleong, L. J. (2014). Teknik analisis data. PT Remaja Rosdakarya. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/ Nadiva, N., & Safriantini, D. (2024, Desember). Digitalisasi keuangan: Efektivitas sistem informasi akuntansi penerimaan kas di kasir induk Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung. An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat, 11(2), 102–109. Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 58. https://peraturan.bpk.go.id/ Pratama, R. A., Silalahi, A. D., & Saraswati, D. (2021, Desember). Analisis sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas untuk perencanaan dan pengendalian keuangan pada Rumah Sakit Mitra Sejati Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal 7. https://peraturan.bpk.go.id/ Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS-PK). https://peraturan.bpk.go.id/ Santosa, B. (2020). Pedoman pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
ANALISIS IMPLEMENTASI PSAP NO. 13 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BLUD PUSKESMAS KEDUNGWUNI I KABUPATEN PEKALONGAN Dahlia Nur fitriansyah; Yohani Yohani; Khoirul Fatah
Neraca Vol. 22 No. 1 (2026): NERACA
Publisher : FEB Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48144/neraca.v22i1.2180

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 dalam penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Kedungwuni I Kabupaten Pekalongan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pengelola keuangan dan analisis dokumentasi laporan keuangan periode 2024. Hasil penelitian menunjukkan transformasi signifikan sistem pelaporan keuangan dari mekanisme sederhana berbasis kas menjadi framework akuntansi akrual yang komprehensif. Implementasi PSAP Nomor 13 telah mencapai tingkat kesesuaian penuh pada seluruh komponen laporan keuangan wajib meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Meskipun demikian, ditemukan kelemahan pada tahap pengikhtisaran dimana neraca saldo belum disusun secara konsisten. Implementasi berhasil meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas informasi keuangan untuk pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan fasilitas kesehatan primer.   REFERENSI Arif, B. (2013). Akuntansi pemerintahan Indonesia: Evolusi sektor publik menuju akuntansi berbasis akrual. Salemba Empat. Hasanah, N., & Fauzi, A. (2022). Implementasi standar akuntansi pemerintahan pada badan layanan umum daerah: Studi kasus rumah sakit umum daerah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik, 15(2), 145–162. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2015). Pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan badan layanan umum. KSAP. Kusuma, A., Wijayanti, S., & Rahman, F. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan BLUD: Perspektif institutional theory. Indonesian Journal of Public Sector Accounting, 7(1), 23–40. Mahmudi. (2016). Akuntansi sektor publik (2nd ed.). UII Press. Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (6th ed.). Andi Offset. Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Kemenkeu RI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sekretariat Negara. Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sekretariat Negara. Sari, D. P., & Wijayanto, H. (2022). Tantangan implementasi akuntansi berbasis akrual di puskesmas BLUD: Analisis faktor internal dan eksternal. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, 14(1), 78–95. Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (23rd ed.). Alfabeta. Wahyuni, S., Kristanto, A. B., & Setyawan, D. (2023). Determinan keberhasilan implementasi standar akuntansi pemerintahan pada badan layanan umum daerah. Indonesian Public Administration Review, 8(2), 112–128. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-ipar.pdf