Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL KOLABORASI International Research Journal of Business Studies (E-Journal) Journal of Governance Innovation Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)
Rachma Fitriati
Universitas Indonesia
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Gagalkah Transjakarta? Kajian Kualitas Layanan Pada Sistem Angkutan Cepat Massal TransJakarta Rachma Fitriati
INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF BUSINESS STUDIES Vol 3, No 1 (2010): April-July 2010
Publisher : Universitas Prasetiya Mulya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21632/irjbs.3.1.47

Abstract

Analisis Governance Networks Dalam Implementasi Sanksi Diskualifikasi Peserta Pilkada Di Indonesia Muhammad Haekal Saniarjuna; Rachma Fitriati
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik Vol 9, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Department of Public Administration, Muhammadiyah University of Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/kjap.v9i1.10516

Abstract

This article discusses implementing the disqualification policy for election participants in Indonesia, which involves two institutions, namely the Election Supervisory Body (Bawaslu) and the General Elections Commission (KPU). This article raises the issue of the relationship between Bawaslu and KPU in implementing disqualification sanctions for participants in the 2020 Regional Head Elections (Pilkada) in Indonesia, where there were seven recommendations for Bawaslu disqualification that the KPU should have. The author uses a qualitative approach with a literature review research method and uses secondary data. The research results in this article show that the governance network between Bawaslu and KPU in implementing disqualification sanctions for Pilkada participants does not work equally because they need clear rules. The relationship that has been developed shows that the KPU has a higher position than the Bawaslu because it can only accept or follow up on the Bawaslu's disqualification recommendations. Furthermore, the rules regarding the disqualification of Pilkada participants, as stipulated in Law Number 10 of 2016, do not stipulate the KPU's obligation to implement the Bawaslu recommendation. This condition caused the implementation of the disqualification of Pilkada participants in Indonesia not to go well because many Pilkada participants who have been proven to have committed fraud did not receive any sanctions.
Tata Kelola Strategik Peningkatan Inovasi Daerah Kota Palembang Rachma Fitriati; Muhammad Ganesha Putra
Journal of Governance Innovation Vol. 5 No. 2 (2023): Volume 5 Nomor 2, September 2023
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v5i2.3190

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan peningkatan Inovasi Daerah dan mendeskripsikan tahapan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Palembang berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Kota Palembang mengalami stagnansi inovasi pada tahun 2018. Namun pada tahun 2020 hingga 2022 berhasil menjadi kota terinovatif di Indonesia. Studi ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi literature. Hasil studi menunjukkan Pemerintah Kota Palembang menggunakan lima aspek kunci yang menjadi pilar dari strategi inovasi untuk menjadi kota terinovatif di Indonesia. Hasil kajian juga menunjukkan besarnya komitmen dan strategi yang tepat dari pemerintah daerah dapat meningkatkan inovasi dan daya saing daerah
Tata Kelola Digital Manajemen Aset, Studi Pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI Sembiring, Emi Br; Rachma Fitriati
Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ) Vol. 6 No. 4 (2025): Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)
Publisher : Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/msej.v6i4.8535

Abstract

Transformasi digital dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi imperatif strategis bagi instansi pemerintah untuk menjawab tuntutan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi birokrasi. Penelitian ini menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI, sebagai studi kasus untuk mengevaluasi efektivitas tata kelola digital manajemen aset berbasis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2023. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini berfokus pada tiga pilar tata kelola digital strategi, kebijakan, dan standar digital sebagai kerangka teoretis untuk mengidentifikasi kesenjangan antara desain sistem dan realitas implementasi. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun SIMAN dirancang sebagai platform terpusat untuk mengonsolidasi data aset secara real-time, integrasinya di Kejaksaan Agung menghadapi tantangan multidimensi. Pertama, keragaman BMN (bergerak atau tidak bergerak) dan distribusi geografis yang luas mempersulit harmonisasi data, terutama di daerah terpencil dengan infrastruktur digital terbatas. Kedua, faktor non-teknis seperti resi tensi pegawai terhadap perubahan sistem, ketergantungan pada prosedur manual, dan budaya kerja yang belum sepenuhnya adaptif menjadi penghambat utama. Temuan ini sejalan dengan laporan BPK (2023) yang mengonfirmasi bahwa 68% kendala implementasi SIMAN di instansi pemerintah bersifat non-teknis. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan holistik dalam tata kelola digital, di mana aspek teknologi harus diimbangi dengan penyelarasan struktur organisasi, peningkatan kompetensi SDM, dan transformasi proses bisnis. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan kapasitas pegawai melalui pelatihan berbasis kasus, revisi SOP yang mengakomodir hybrid system (digital maupun fisik), serta optimasi infrastruktur pendukung di daerah tertinggal. Implikasi teoretis penelitian memperkaya diskusi akademis tentang digitalisasi sektor publik dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara inovasi teknologi dan adaptasi sosio-kultural dalam konteks birokrasi Indonesia.
Co-Authors Muhammad Ganesha Putra Muhammad Haekal Saniarjuna Sembiring, Emi Br Tutie Hermiati