This Author published in this journals
All Journal Jurnal Abdimasa
Muhammad Habib
STAI Jam’iyah Mahmudiyah Tanjung pura

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Sosialisasi Hukum Warisan Beda Agama Dalam Presfektif Hukum Islam (Studi Perbandingan Ibn Taimiyahdan Wahbah Al-Zuhaili) Diyan Yusri; Muhammad Habib; Muhammad Hasbi
Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2018): Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlaksanaan hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan penting, menentukan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat, bagaimana kedudukan ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna. Waris juga merupakan salah satu masalah fiqh yang selalu mengalami perkembangan seiring dengan masalah yang dihadapi umat muslim serta pandangan ulama kontemporer tentang adanya maslahat yang dapat diambil dari berlakunya praktek waris beda agama. Di dalam fiqh klasik jumhur ulama sepakat bahwa waris beda agama hukumnya haram. Yang menjadi permasalahan dan tujuan dari penelitian ini adalah mengapa Ibn Taimiyah dan Wahbah Al-Zuhaili berbeda pendapat mengenai hukum waris beda agama dan bagaimana pandangan Ibn Taimiyah dan Wahbah Zuhaili mengenai status hukum waris beda agama serta metode yang digunakan. Peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif komparatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ibn Taimiyah membolehkan orang muslim menerima waris dari orang kafir tapi tidak sebaliknya. Sementara Wahbah Zuhaili tidak membolehkan antara orang muslim dan orang kafir saling mewarisi. Ibn Taimiyah bukan membolehkan secara mutlak, tapi ada pengecualian hanya dikhususkan kepada kafir zimmi bukan kafir harbi, karena ‘illat dari waris adalah pertolongan, sedangkan penghalang adalah permusuhan. Sementara Wahbah Zuhaili tidak membolehkan waris beda agama secara mutlak, antara orang muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi baik dari kalangan kafir harbi maupun kafir zimmi,karena kafir merupakan musuh Islam. Pendapat yang lebih maslahat untuk kontek Aceh dan ke Indonesia dan berdasarkan kondisi serta perkembangan zaman adalah pendapat Ibn Taimiyah yang memboleh orang muslim menerima waris dari orang kafir zimmi tapi tidak sebaliknya. Pendapat Ibn Taimiyah akan lebih kuat apabila dikaitkan dengan pendekatan maqasid yang dapat menjaga kesejahtraan kaum Muslim.
Sosialisasi Upaya Tindakan KDRT Bagi Masyarakat Muhammad Habib; Diyan Yusri
Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2018): Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan melihat keadaan sekarang ini, banyak permasalahan- permasalahan yang menyangkut anak yang sangat memilukan hati dan sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan.Anak yang seharusnya dipelihara, dibina dan di lindungi malah dijadikan objek tindakan kejahatan termasuk tindak kekerasan seksual. Kejahatan tersebut antara lain anak- anak dijadikan sindikat penjualan barang- barang haram, ekstasi, nipam, koplo, narkotika, anak dijadikan sebagai pencopet dan masih banyak lagi. Pada kejahatan seksual anak dijadikan pemuas nafsu biologis orang dewasa, anak dijadikan dagang antar pulau, antar negara bahkan antar benua, dan yang sangat tragis adalah anak dijadikan pemuas nafsu orang tuanya sendiri,di jalan, di bis, di pasar, di pabrik- pabrik anak-anak dijadikan pengamen, pengemis, bekerja sepanjang hari, fenomena seperti ini hampir setiap hari kita lihat dan saksikan. Peran Pemerintah Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Langkat. Pihak pemerintah mempunyai andil dalam penanganan KDRT yaitu: Memberikan bantuan berupa pendampingan Memulihkan trauma Sebagai motivator bagi korban Memberikan pelayanan konseling Memberikan bantuan untuk keadilan hukum Terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh pihak pemerintah melalui dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dinas PMD, PP & PA) Kabupaten Langkat dalam hal menangani tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak, yang meliputi beberapa program sebagai berikut: Pendampingan, Memulihkan trauma, Sebagai motivator, Memberikan pelayanan konseling, Memberikan bantuan untuk keadilan hukum
Penyuluhan Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah Umur (Kua Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat) Muhammad Habib; Abdullah Sani; Muhammad Syauqy
Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat Vol 2 No 2 (2019): Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat
Publisher : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Tanjung Pura dalam menanggulangi perkawinan dibawah umur. Data-data yang telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa peran PPN dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur dilakukan dengan meningkatkan prosedur pemeriksaan berkas-berkas para calon mempelai dan melakukan kerja sama kepada pihak yang berwenang di desa calon mempelai tersebut supaya tidak terjadi pemalsuan data, baik mengenai usia calon mempelai atau persyaratan lainnya. Selain itu juga untuk dapat menanggulangi perkawinan dibawah umur upaya PPN adalah dengan cara melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kepada masyarakat bahwa minimal umur perkawinan bagi pria telah mencapai umur 19 tahun dan wanita telah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga mengenai dampak negatipe dari perkawinan dibawah umur. Sosialisasi bisa dilakukan di majelis taklim, khutbah jum’at, dan pengajian-pengajian. dan juga memberikan bimbingan kepada calon mempelai tentang perkawinan.